Australia Pangkas 50 Persen Pajak BBM di Tengah Lonjakan Harga Minyak

KOMPAS.com - Pemerintah Australia memutuskan untuk memangkas 50 persen pajak bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis energi yang terjadi imbas konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran. Harga minyak mentah kini melampaui 116 dollar AS (Rp 1.798.000) per barel.

Dalam konferensi pers di Canberra, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyebut bahwa pajak bahan bakar akan dipotong setengah mulai 1 April hingga 30 Juni sebagai bentuk respons terhadap tekanan finansial akibat kenaikan harga energi.

Artinya, harga bensin di Australia turun 26,3 sen Australia (Rp 2.700) per liter sehingga pengendara bisa menghemat hampir 19 dollar (Rp 294.500) untuk tangki berkapasitas 65 liter.

Baca juga: Bahan Bakar Nabati di Indonesia Terhambat Lahan, Ini Solusi Lain Kurangi Impor BBM

“Kami memahami tekanan biaya yang dirasakan masyarakat sangat nyata, karena dampak perang di belahan dunia lain terasa hingga ke sini. Kami bertindak sekarang agar lebih siap menghadapi situasi," ungkap Albanese dilansir dari Al Jazeera, Senin (30/3/2026).

Dalam sepekan terakhir, harga rata-rata solar serta bensin di lima kota terbesar Australia masing-masing naik 10 persen dan 8 persen. Kendati Australia merupakan eksportir besar batu bara dan gas alam, negara ini masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan bahan bakar olahannya dari luar negeri.

Pemerintah Australia juga bakal menangguhkan biaya untuk kendaraan berat selama tiga bulan.

Di sisi lain, Juru Bicara National Roads and Motorists’ Association, Peter Khoury, menilai kebijakan pemotongan pajak kemungkinan tidak akan banyak berdampak. Sebab, harga bensin telah naik sekitar 33 sen (Rp 10.000) per liter hanya dalam dua pekan.

Baca juga: Indonesia Bisa Andalkan EV untuk Ganti BBM, Apa Industrinya Sudah Siap?

“Bukan pajaknya yang membuat harga naik, tetapi harga minyak dunia. Ekonomi Australia bergantung pada solar, sebagian besar makanan dan layanan didistribusikan oleh kendaraan berat, dan semuanya menggunakan solar," jelas Khoury.

Ia menambahkan, pemotongan pajak serupa setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 hampir tidak terasa oleh pengendara kala itu.

“Saya rasa masyarakat sangat menginginkan perubahan, tetapi yang terjadi sebelumnya, dampaknya hampir tidak terasa di pom bensin,” imbuh dia.

Australia sejauh ini belum menerapkan kebijakan penghematan energi wajib seperti pembatasan bahan bakar atau kerja dari rumah. Pemerintahnya mengimbau masyarakat untuk menghindari konsumsi bahan bakar berlebihan.

Menteri Energi Australia, Chris Bowen sempat menyatakan bahwa lebih dari 500 SPBU sempat kehabisan setidaknya satu jenis bahan bakar akibat aksi panic buying di seluruh negeri.

Bowen menegaskan, pasokan energi Australia tetap aman dengan semua pengiriman bahan bakar berjalan sesuai jadwal.

Negara tersebut memiliki cadangan darurat sekitar 39 hari untuk bensin, serta masing-masing sekitar 30 hari untuk solar dan bahan bakar pesawat.

Sinyal Perang Berakhir? 

Diberitakan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengklaim Iran telah menyetujui sebagian besar tuntutan Washington untuk mengakhiri perang, meski belum jelas apakah kedua pihak benar-benar sedang bernegosiasi. Trump menyebut, dari 15 poin tuntutan yang diajukan kepada Teheran, sebagian besar telah dipenuhi.

“Mereka memberikan sebagian besar poin kepada kami. Kenapa tidak?” kata Trump kepada wartawan di pesawat Air Force One, Minggu (30/3/2026) dikutip dari Bloomberg.

Dia menuturkan, AS masih akan mengajukan beberapa tuntutan tambahan, tetapi tidak merinci konsesi apa saja yang telah diberikan Iran.

Berkebalikan dengan klaim Trump, Iran secara terbuka menolak daftar 15 syarat gencatan senjata yang disampaikan AS melalui perantara di Pakistan. Teheran justru mengajukan lima syarat balasan, termasuk mempertahankan kedaulatan atas Selat Hormuz.