Rumitnya Pemulung Urus Administrasi demi Akses Layanan Dasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Di balik rutinitas mengumpulkan barang bekas, Halimah (33), menyimpan kegelisahan perihal anak keduanya yang masih belum bisa bersekolah, karena tidak punya akte lahir.

Halimah kini sedang mencari cara dan mengumpulkan uang untuk mengurus dokumen resmi sebagai syarat mendaftar sekolah di Jakarta Timur. Ia pernah mendapatkan tawaran untuk bantuan pengurusan akta kelahiran anaknya. Namun, hingga saat ini, belum ada lagi kabarnya dari orang yang bersangkutan.

"Yang satunya (anak pertama) sudah sekolah kelas 2 SD. Yang satunya belum sekolah karena belum punya surat lahir, karena saya lahirnya di dukun, jadinya susah. Makanya, saya sedang mikir-mikir bagaimana ya meminta surat lahir saja," ujar Halimah kepada Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Baca juga: Pemulung di Jaktim Jadi Mentor Hidroponik, Ajari Warga Binaan Bertani Melon

Perempuan asal Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ini sudah merantau ke Jakarta Timur bersama bapaknya sejak masih gadis.

Sebelum jadi pemulung, Halimah sempat bekerja di sebuah konveksi di Jakarta Barat. Berbeda dengan kebanyakan pemulung lainnya, Halimah telah lama mengantongi KTP dengan alamat di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kisah sulitnya pemulung mengurus administrasi juga dituturkan Wasriah (55). Dia baru mempunyai KTP dan mengurus BPJS Kesehatan beberapa tahun lalu setelah dibantu organisasi tempatnya bekerja, Swara Hijau Farm.

Perempuan asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ini pernah memakai BPJS Kesehatannya untuk mengakses pengobatan secara gratis. "Saya pernah sekali memakainya tiga bulan lalu. Dirawat sakit lambung dan darah tinggi," ucapnya.

Mengurus KTP pemulung

Pendiri Swara Hijau Farm, Endang Mintarja mengatakan, dalam sebulan terakhir, pihaknya telah berhasil membantu proses pembuatan KTP untuk belasan pemulung. Sebelumnya, dia juga pernah mengurus 66 pemulung.

Ia dan timnya harus memverifikasi ke daerah asal 66 pemulung tersebut karena mereka tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteran sosial (DTKS).

Baca juga: Kisah Para Ibu Pemulung yang Punya Dana Darurat dari Menabung Sampah

"Itu kami advokasi langsung enggak bisa melalui BP Taskin," ujar Endang.

Karena keterbatasan dana, Endang dan timnya lebih berfokus mengurus KTP dan BPJS Kesehatan pemulung yang asal daerahnya di Jakarta, Banten, serta Jawa Barat.

"Yang paling terharu ya ada ibu-ibu yang memang sudah lansia ya, mereka sudah puluhan tahun enggak punya KTP. Mereka baru dapat KTP, 'Saya diakui negara'. Habis itu langsung bisa mengakses kesehatan. Dari tadinya enggak bisa, ya karena kalau berobat bayar, sementara badannya ada keluhan-keluhan yang enggak sehat. Tapi akhirnya mereka bisa gratis, Alhamdulillah," ucapnya.