Indonesia Dinilai Terlambat Beralih ke Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gejolak harga energi akibat konflik di Timur Tengah dinilai menjadi pengingat bahwa ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap guncangan global.

Direktur Transformasi, Digitalisasi, dan Sustainability Pertamina Patra Niaga Tenny Elfrida mengatakan, krisis energi global saat ini menunjukkan bahwa peralihan ke energi terbarukan tidak bisa lagi ditunda.

“Ini kami baru melihat terlambat ya kita shifting ke arah green energy,” ujar Tenny dalam webinar, Rabu (16/5/2026).

Baca juga: INDEF: Salah Menyamakan Dampak Lingkungan PLTP dan PLTU

Menurut dia, selama ini transisi energi berjalan lambat karena investasi di sektor energi bersih dianggap mahal dan belum ekonomis. Namun, lonjakan harga minyak dunia membuktikan bahwa biaya ketergantungan pada energi fosil justru lebih besar.

Kenaikan harga minyak mentah global telah menekan anggaran negara melalui subsidi energi yang membengkak. Dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok.

Butuh Dukungan Pemerintah

Tenny menjelaskan, pengembangan energi baru terbarukan seperti *sustainable aviation fuel* (SAF), bioetanol, dan hidrogen membutuhkan investasi besar dan riset jangka panjang, sehingga sulit jika sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha.

Ia menilai pemerintah perlu membangun ekosistem yang mendukung, baik melalui insentif maupun regulasi yang membuat proyek energi bersih menjadi layak secara ekonomi.

“Kalau Indonesia mau mencapai net zero emission, kami juga membutuhkan dukungan untuk mengembangkan bioetanol, SAF, hidrogen, dan energi alternatif lainnya,” kata Tenny.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Unggul Priyanto, mengatakan Indonesia tertinggal dalam pengembangan bioetanol sebagai campuran bensin untuk mengurangi impor BBM.

Menurut dia, pengembangan bioetanol tidak secepat biodiesel berbasis minyak sawit yang telah berkembang melalui program mandatori pencampuran solar.

“Bioetanol harus dipercepat. Kalau menunggu produksi dalam negeri, akan terlalu lama, terutama dalam situasi krisis,” ujar Unggul.

Baca juga: Satu Awan Radioaktif Sebabkan Mayoritas Dampak Kontaminasi Saat Bencana Nuklir Fukushima

Ia mendorong penerapan mandatori E20 atau pencampuran 20 persen bioetanol ke dalam bensin. Selain itu, elektrifikasi sektor transportasi melalui penggunaan kendaraan listrik juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Nuklir Dibutuhkan sebagai Beban Dasar

Selain energi terbarukan seperti surya dan angin, Unggul menilai Indonesia juga perlu mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk menjamin pasokan listrik yang stabil.

Menurut dia, energi nuklir bersama panas bumi dan tenaga air dapat menggantikan peran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebagai sumber listrik beban dasar (base load).

Pandangan serupa disampaikan Lektor Kepala Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung Retno Gumilang Dewi. Ia menilai pengalaman Iran menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber energi, termasuk pemanfaatan energi nuklir, untuk menjaga ketahanan energi nasional.