KOMPAS.com - Bahan bakar nabati, misalnya bioetanol dan biodiesel, bisa dikembangkan di Indonesia sebagai alternatif bahan bakar minyak (BBM), tapi masih terhambat ketersediaan lahan untuk perkebunan tanaman yang bisa jadi bahan baku.
Apalagi tidak semua lahan di Tanah Air cocok untuk tanaman-tanaman bioenergi.
Baca juga:
Adapun pasokan minyak global ke depannya berpotensi terganggu akibat konflik Amerika Serikat-Israel versus Iran sejak akhir Februari 2026 lalu.
"Harus diingat, kalau memperluas kebun (kelapa) sawit (untuk biodiesel) misalnya, ada dampak lingkungan, kecuali kalau (perkebunan untuk tanaman-tanaman) bioetanol dan tanaman sawit di tanaman di lahan-lahan kritis. Yang untuk itu, silakan dikembangan," ujar Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2026).
Pengembangan bioetanol dan biodiesel di Indonesia menghadapi tantangan ketersediaan lahan. Pakar usulkan solusi lain untuk kurangi impor BBM.Fabby mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan lain yang dapat menjadi solusi jangka panjang untuk membantu mengurangi ketergantungan dari impor BBM, daripada mengembangkan bahan bakar nabati.
Salah satunya adalah elektrifikasi transportasi dan berbagai sektor terkait lainnya.
"Percepat elektrifikasi, termasuk elektrifikasi peralatan kita memasak, itu bisa mengurangi impor bahan bakar, dari gas minyak bumi (LPG) maupun BBM," ucap dia.
Selanjutnya, Indonesia harus mengatur fuel economy standards, atau kebijakan efisiensi energi yang menetapkan batas maksimum konsumsi bahan bakar, atau standar emisi gas rumah kaca untuk kendaraan bermotor baru.
"Indonesia hari ini tidak punya standar itu. Kalau kita punya kendaraan yang lebih efisien, penambahan permintaan BBM yang baru bisa semakin landai. (Dan juga perlu) diatur beberapa mobil bermesin sudah usang yang boros (BBM)," tutur Fabby.
Usulan lainnya adalah, Indonesia perlu memberikan subsidi untuk transportasi umum dalam tiga bulan ke depan, yang disertai penyesuaian harga BBM. Misalnya, memberikan diskon 25 persen dari tarif normal untuk KRL, LRT, dan bus TransJakarta.
"Saya punya keyakinan permintaan BBM itu akan melandai atau malah turun. Lakukan ini enggak cuma di Jakarta ya, kota-kota besar yang ada transportasi umum. Itu lebih efektif untuk mengatasi ketergantungan impor BBM dan punya efek jangka panjang kan? Ke depan, ketergantungan kita (pada BBM) akan semakin turun," jelas dia.
Baca juga:
Pengembangan bioetanol dan biodiesel di Indonesia menghadapi tantangan ketersediaan lahan. Pakar usulkan solusi lain untuk kurangi impor BBM.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengoptimalisasi seluruh potensi bahan bakar nabati di Indonesia untuk ketahanan energi.
Prabowo meminta Bahlil mempercepat transisi energi dengan mendorong produksi bahan bakar alternatif terbarukan, seperti bioetanol dan biodiesel dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).
"Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu (bio)etanol, baik itu biodiesel dari CPO-CPO, termasuk kami bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kami bisa segera lakukan," kata Bahli, Rabu (25/3/2026), yang disiarkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya