Editor
JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pemulihan pascabencana banjir di Sumatera mulai diarahkan pada pendekatan berbasis komunitas dan ketahanan jangka panjang, salah satunya melalui riset kolaboratif yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.
Melalui kajian bertajuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera 2025, kedua lembaga mendorong pendekatan build back better (BBB) untuk memperkuat ketahanan masyarakat, khususnya dalam skema perhutanan sosial.
Riset ini dilakukan di dua provinsi terdampak, yakni Sumatera Barat dan Aceh, dengan melibatkan lima Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang menjadi bagian penting dalam pemulihan berbasis lokal.
Baca juga: Bapanas Sebut Papua Selatan Jadi Provinsi Paling Rawan Pangan dan Risiko Bencana
Senior Manager Regional Sumatera WRI Indonesia, Rakhmat Hidayat, mengatakan kajian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merancang langkah pemulihan yang lebih efektif.
“Harapannya, riset ini dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam melakukan upaya pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Kajian yang disusun selama Februari hingga Maret 2026 ini menggunakan pendekatan terintegrasi untuk memahami dampak bencana sekaligus merumuskan strategi pemulihan.
Penelitian memadukan model Pressure and Release (PAR) untuk mengidentifikasi kerentanan masyarakat, serta pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang menekankan pemanfaatan kekuatan lokal.
Selain itu, riset juga mengkaji peran berbagai aktor dan tingkat literasi kebencanaan masyarakat di wilayah terdampak.
Lokasi penelitian mencakup sejumlah daerah di Sumatera Barat, seperti Kota Padang dan Kabupaten Agam, serta wilayah di Aceh, termasuk Aceh Besar dan Aceh Utara.
Pendekatan ini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat agar lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan.
Baca juga: Banjir dan Longsor Bikin Tanah Kurang Subur, BRIN Jelaskan Alasannya
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, mengatakan hasil kajian ini masih akan disempurnakan melalui masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku lapangan.
“Kami berharap dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para pengambil kebijakan di tingkat daerah,” ujarnya.
Lokakarya validasi hasil riset yang digelar di Padang juga menjadi forum untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan bencana.
Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, pemulihan pascabencana di Sumatera diharapkan tidak hanya bersifat respons jangka pendek, tetapi mampu membangun sistem yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya