Wacana Konversi 120 Juta Motor Listrik Berisiko Gagal dan Bebankan Keuangan Negara

KOMPAS.com - Wacana pemerintah mengonversi 120 juta motor konvensional dinilai berisiko gagal sekaligus bakal membenani keuangan negara. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan rencana itu tidak efektif memangkas ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, faktor penentu keberhasilan program konversi ialah ketersediaan bengkel yang tersertifikasi.

Dengan perkiraan kemampuan bengkel dua hingga tiga mekanik terlatih melakukan konversi 900- 1.500 unit per tahun, diperlukan 16.000-27.000 bengkel konversi tersertifikasi di seluruh Indonesia.

Baca juga: Pengamat UGM Sebut Pemerintah Harus Batasi BBM Subsidi Saat Harga Minyak Naik

"Ketersediaan bengkel konversi saat ini tidak memadai, baik dari sisi jumlah maupun distribusi lokasinya. Hingga akhir 2025, hanya ada 39 bengkel konversi yang tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan, yang mana sebagian besar berada di Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali," kata Fabby dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, biaya konversi satu unit motor diperkirakan Rp 12-16 juta, bergantung pada kapasitas mesin, baterai dan kelengkapan lain. Total biaya ini tidak sepadan disandingkan dengan harga motor baru dan lamanya waktu yang diperlukan untuk konversi.

Pemerintah memiliki opsi memberikan subsidi biaya konversi motor bakar ke listrik guna menarik minat masyarakat mengonversi kendaraannya.

"Apabila hanya diserahkan pada keputusan pemilik motor, dapat dipastikan mereka tidak akan melakukan konversi ke motor listrik karena tingginya biaya," jelas dia.

Adapun program konversi motor menjadi electric vehicle (EV) bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari era pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Uni Eropa Borong Panel Surya hingga EV di Tengah Krisis Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencanangkan konversi 120 juta sebagai program untuk mencapai target net-zero emission dan penghematan subsidi BBM yang mengalami kenaikan karena kenaikan harga minyak akibat serangan Russia ke Ukraina tahun 2022.

Kala itu, pemerintah menargetkan konversi 50.000 unit pada 2023 dan 150.000 di 2024 dengan subsidi sebesar Rp 7 juta lalu naik menjadi Rp 10 juta per unit.

"Pada kenyataannya target tersebut tidak tercapai, hanya tercapai konversi 1.000 unit motor pada 2023, dan revisi target 2024 menjadi 50.000 juga tidak tercapai," papar Fabby.

"Kegagalan program ini seharusnya dievaluasi oleh Kementerian ESDM dan dilakukan pembenahan-pembenahan melalui penguatan ekosistem konversi motor listrik," imbuh dia.

Ini termasuk ketersediaan bengkel konversi, proses sertifikasi kendaraan listrik yang cepat dan murah, rantai pasok motor, baterai, standar motor konversi, himgga minat dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, IESR mengusulkan agar pemerintah merencanakan ulang dan membuat target yang lebih terukur sesuai perkembangan ekosistem konversi motor serta anggaran pemerintah.

"Konversi harus diprioritaskan pada wilayah dengan biaya logistik BBM tinggi dan jangkauan terbatas guna menjamin mobilitas sekaligus memitigasi risiko kelangkaan pasokan. Implementasinya diawali dengan mandatori konversi kendaraan dinas dan operasional pemerintah, serta kendaraan ASN sebagai?role model?bagi publik," papar Fabby.

Untuk mengakselerasi ekosistem lokal, pemerintah perlu memberikan insentif khusus bagi bengkel konversi bersertifikat di tingkat kabupaten serta menyediakan subsidi biaya konversi bagi masyarakat setempat.

Kedua, program konversi harus difokuskan secara masif pada pengguna sepeda motor dengan intensitas perjalanan tinggi, seperti ojek?online, kurir logistik, dan pekerja kawasan industri dengan target 2 juta unit. Segmen ini diprediksi mampu menghemat penggunaan BBM hingga 800.000 kiloliter per tahun.

Pemerintah perlu meluncurkan program subsidi pembelian atau tukar tambah motor listrik melalui Original Equipment Manufacturer (OEM) yang memenuhi standar ketat terkait kapasitas baterai, jarak tempuh, dan harga kompetitif.