JAKARTA, KOMPAS.com – Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menyatakan, masifnya pertumbuhan industri di Indonesia menjadi salah satu penyumbang utama meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK).
Peneliti AEER, Jasmine Exa K, mencatat sektor energi dan industri menyumbang 50 persen emisi GRK di dalam negeri. Penggunaan energi fosil sejak 1970-an berdampak pada meningkatnya suhu global yang memicu banjir, kekeringan, hingga risiko penyakit.
“Dalam jangka panjang bisa mengganggu kelangsungan hidup manusia,” kata Jamine dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Organisasi Keseharan Dunia (WHO), lanjut dia, menyatakan faktor lingkungan seperti polusi udara, sanitasi buruk, dan perubahan iklim berkontribusi besar terhadap kesehatan serta kerusakan biodiversitas.
Baca juga: GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
Jasmine menyampaikan bahwa 25 persen kematian akibat stroke dan penyakit jantung iskemik disebabkan polusi udara. Meski begitu, 23 persen kematian di dunia dapat dicegah melalui lingkungan yang lebih sehat.
AEER lalu menyoroti industri ekstraktif berupa baja dan nikel karena menghasilkan emisi tinggi serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Di kawasan industri seperti Cilegon, Banten, misalnya, puluhan industri menghasilkan 1.300 ton debu per tahunnya.
Kondisi ini menyebabkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta penyakit paru. Selain itu, aktivitas industri sejak tahap penambangan disebut memicu deforestasi, konflik lahan, hingga pencemaran air.
“Masyarakat hanya ingin udara yang bisa dihirup, air yang bisa diminum, dan ekosistem yang terus menopang kehidupan,” jelas Jasmine.
Baca juga: Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Oleh karenanya, upaya dekarbonisasi dinilai menjadi solusi penting tanpa harus menghentikan industrialisasi. Transisi ke energi terbarukan, pengurangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), serta transparansi data emisi perlu terus didorong.
Sementara itu, Azka Syamila selaku peneliti Biodiversitas AEER, menerangkan kerusakan lingkungan dan krisis iklim berdampak langsung pada rusaknya biodiversitas. Konflik antara satwa liar dengan manusia terjadi akibat perampasan ruang hidup yang dilakukan berkepanjangan.
“Karena rumah mereka tergusur karena alih fungsi lahan. Mereka bingung mau cari makan ke mana lagi yang berakibat pada konflik antar manusia dan hewan,” tutur Azka.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P Siagian, menegaskan krisis iklim dan kerusakan lingkungan harus dibayar mahal melalui pajak masyarakat.
Hal ini terjadi ketika bencana banjir bandang terjadi di Sumatera pada akhir November 2025 lalu. Saurlin menyebut, setidaknya dibutuhkan biaya Rp 51 triliun untuk pemulihan pca banjir Sumatera.
“Jangan sampai hak lingkungan hidup yang dijamin konstitusi dilanggar sendiri. Jangan sampai komitmen pengurangan emisi karbon juga kita langgar,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Indonesia masuk daftar negara paling berpolusi di dunia tahun 2025, tepatnya di urutan ke-17, menurut laporan perusahaan pemantau kualitas udara IQAir. Berdasarkan data tahunan ke-8 World Air Quality Report 2025 IQAir, kadar rata-rata PM2.5 di Indonesia mencapai 30 mikrogram per meter kubik (µg/m3), di atas ketentuan WHO.
Baca juga: Industri Pakaian Disebut Terlalu Lamban Kurangi Emisi Karbon
"Indonesia melaporkan penurunan signifikan dalam konsentrasi rata-rata tahunan PM2.5, yang turun sebesar 16 persen dari 35,5 µg/m3 pada 2024 menjadi 30 µg/m3 pada 2025," tulis IQAir dalam laporannya, dilansir Rabu (25/3/2026).
Perbaikan ini tercermin di sejumlah kota utama, termasuk Jakarta, Medan, Malang, Bekasi, dan Bandung. Jakarta yang menjadi kota terpadat di Indonesia mengalami penurunan signifikan sebesar 18 persen dengan kadar PM2.5 turun dari 41,7 µg/m3 pada 2024 menjadi 34,1 µg/m3 tahun 2025.
Tren senada terjadi setiap tahunnya, dengan 39 kota tercatat mengalami penurunan konsentrasi polusi, sedangkan 17 kota lainnya mengalami peningkatan.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya