Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB: Energi Terbarukan Lokal jadi Kunci Keamanan Negara

Kompas.com, 17 April 2026, 15:50 WIB
Add on Google
Bambang P. Jatmiko

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - pengembangan energi terbarukan yang diproduksi secara lokal merupakan cara terbaik untuk membangun keamanan energi suatu negara.

Direktur Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta Miklos Gaspar mengatakan konsekuensi perang di Iran terhadap keamanan energi sangat jelas.

"Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa pertahanan terbaik, cara terbaik untuk membangun keamanan energi bagi suatu negara adalah melalui pengembangan energi terbarukan yang diproduksi secara lokal," kata Gaspar di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Baca juga: Inggris Kucurkan Rp 115 Miliar untuk Krematorium agar Beralih ke EBT

Dengan memproduksi sumber energi sendiri, negara tidak lagi bergantung pada jalur pelayaran global yang rentan, merujuk pada hambatan lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

"Energi terbarukan lokal tidak hanya ramah iklim, tetapi juga memperkuat stabilitas energi serta mendukung keamanan nasional secara keseluruhan," ujar Gaspar.

Blokade Selat Hormuz

Pada Senin (13/4/2026), Angkatan Laut AS mulai memblokade seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran pada kedua sisi di Selat Hormuz, jalur perairan yang berkontribusi terhadap sekitar 20 persen pengiriman pasokan minyak dunia, produk petroleum, dan LNG.

Hal itu dilakukan oleh AS karena gagal mencapai kesepakatan dengan Iran dalam perundingan di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/4/2026).

Terkait energi baru terbarukan (EBT), pada Januari 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat per akhir 2025, capaian bauran EBT sebesar 15,75 persen.

Keberhasilan itu ditandai oleh rekor penambahan kapasitas pembangkit EBT terbesar selama lima tahun terakhir hingga menyentuh angka 15.630 MW.

Baca juga: Gejolak LPG Imbas Perang AS-Israel Vs Iran, Bisakah Indonesia Beralih ke EBT?

Secara terperinci, kapasitas tersebut didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 7.587 MW, bioenergy sebesar 3.148 MW, dan panas bumi sebesar 2.744 MW.

Selain itu, kontribusi dari sumber energi lain juga terus berkembang, di antaranya tenaga surya sebesar 1.494 MW, gasifikasi batu bara sebesar 450 MW, angin sebesar 152 MW, pemanfaatan sampah sebesar 36 MW, dan sumber lainnya sebanyak 18 MW.

Pemerintah Indonesia juga akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW. Proyek itu mencakup pembangunan 80 GW PLTS dan 320 GWh baterai (battery energy storage system) di Koperasi Desa Merah Putih, serta 20 GW PLTS terpusat.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Gelombang Panas Picu Harga Jual Listrik di Eropa Jadi Negatif
Gelombang Panas Picu Harga Jual Listrik di Eropa Jadi Negatif
Pemerintah
Kehadiran DSI Disebut Bisa Permudah Implementasi EUDR untuk Produk Sawit
Kehadiran DSI Disebut Bisa Permudah Implementasi EUDR untuk Produk Sawit
LSM/Figur
Dari Literasi ke Aksi, Komunitas Buibu Baca Buku Gerakkan Kepedulian Iklim di 16 Provinsi
Dari Literasi ke Aksi, Komunitas Buibu Baca Buku Gerakkan Kepedulian Iklim di 16 Provinsi
LSM/Figur
Pemerintah akan Wajibkan Masyarakat Kembalikan Air Tanah ke Bumi
Pemerintah akan Wajibkan Masyarakat Kembalikan Air Tanah ke Bumi
Pemerintah
Bappenas Proyeksikan Kerugian Ekonomi akibat Krisis Iklim Capai Rp 2.005 Triliun
Bappenas Proyeksikan Kerugian Ekonomi akibat Krisis Iklim Capai Rp 2.005 Triliun
Pemerintah
PBB Minta Dunia Bersiap Hadapi Ancaman El Niño
PBB Minta Dunia Bersiap Hadapi Ancaman El Niño
Pemerintah
Kekeringan Panjang dan Perubahan Pola Hujan Landa Amazon, Ekosistem Terancam
Kekeringan Panjang dan Perubahan Pola Hujan Landa Amazon, Ekosistem Terancam
Pemerintah
Tantangan di Balik Piring Makan Anak Indonesia: Menyuap Gizi, Membangun Kebiasaan
Tantangan di Balik Piring Makan Anak Indonesia: Menyuap Gizi, Membangun Kebiasaan
LSM/Figur
Harga Bensin Meroket, Warga Pakistan Ramai-Ramai Beralih ke Skuter Listrik
Harga Bensin Meroket, Warga Pakistan Ramai-Ramai Beralih ke Skuter Listrik
Pemerintah
Potensi Lobster RI Melimpah, tapi Teknologi hingga Infrastruktur Belum Memadai
Potensi Lobster RI Melimpah, tapi Teknologi hingga Infrastruktur Belum Memadai
Pemerintah
Mengapa Benua Eropa Mengalami Pemanasan Paling Cepat di Dunia?
Mengapa Benua Eropa Mengalami Pemanasan Paling Cepat di Dunia?
Pemerintah
Kebakaran Hutan Sepanjang 2025 Telan Biaya Termahal dalam Sejarah
Kebakaran Hutan Sepanjang 2025 Telan Biaya Termahal dalam Sejarah
Pemerintah
BBM dari Sawit Dinilai Tak Layak Secara Keekonomian
BBM dari Sawit Dinilai Tak Layak Secara Keekonomian
LSM/Figur
ITDC Gandeng Masyarakat Benoa Kelola Sampah Organik Jadi Eco Enzyme
ITDC Gandeng Masyarakat Benoa Kelola Sampah Organik Jadi Eco Enzyme
BUMN
Awal Juni, BMKG Prediksi Hujan Landa Sejumlah Wilayah Selama Sepekan
Awal Juni, BMKG Prediksi Hujan Landa Sejumlah Wilayah Selama Sepekan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau