65 Persen Karhutla di Lahan Gambut, Ancam Target Iklim RI

‎KOMPAS.com - Sinyal krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai terlihat masif sejak awal 2026, jauh sebelum musim kemarau tiba.

Temuan ini memunculkan kekhawatiran baru karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang.

Berdasarkan data MADANI Berkelanjutan, total Area Indikatif Terbakar (AIT) selama Januari-Maret 2026 mencapai sekitar 71.000 hektar. Angka tersebut melonjak tajam dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya sekitar 4.100 hektar.

Direktur MADANI Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan, lonjakan kebakaran di awal tahun menjadi sinyal serius terhadap potensi karhutla pada semester berikutnya.

“Meningkatnya angka kebakaran di awal tahun ini sangat mengkhawatirkan mengingat BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan berpotensi dipengaruhi El Niño lemah hingga moderat pada semester kedua,” ujar Nadia dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Dari total luasan tersebut, sekitar 94 persen merupakan area terbakar baru sepanjang Januari-Maret 2026. Sementara sekitar 3.600 hektar atau 5,1 persen merupakan area kebakaran berulang yang terindikasi terbakar setiap bulan selama periode itu.

Secara wilayah, Kalimantan Barat mencatat area terbakar terluas dengan sekitar 23.850 hektar, disusul Provinsi Riau sekitar 6.670 hektar.

Mayoritas Terjadi di Lahan Gambut

MADANI juga mencatat sekitar 65,1 persen dari total area terbakar atau sekitar 43.900 hektar berada di lahan gambut.

Lahan gambut dikenal sebagai ekosistem penting penyimpan karbon dalam jumlah besar. Ketika terbakar, lahan ini dapat melepaskan emisi gas rumah kaca dalam skala besar dan mengancam target penurunan emisi Indonesia.

Karhutla seluas sekitar 36.000 hektar atau 53,52 persen juga tercatat berada di dalam wilayah rencana operasional FOLU Net Sink 2030. Padahal, sektor kehutanan dan penggunaan lahan ditargetkan menjadi penyerap emisi bersih pada 2030.

“Karhutla di awal tahun ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Jika Indonesia serius dengan komitmen iklimnya, pencegahan karhutla bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang tidak bisa ditunda,” kata Nadia.

Tata kelola lahan

MADANI menyoroti sedikitnya tiga persoalan tata kelola yang dinilai memperparah risiko kebakaran.

Pertama, sekitar 35.000 hektar atau 52,23 persen area terbakar tumpang tindih dengan izin dan konsesi. Area izin perkebunan kelapa sawit mendominasi dengan sekitar 19.000 hektar lahan terbakar.

Menurut MADANI, kondisi ini menunjukkan praktik pengelolaan lahan di wilayah perusahaan masih menjadi faktor utama kerentanan kebakaran.

Kedua, sekitar 33.000 hektar atau 49 persen area terbakar berada di wilayah moratorium izin baru atau Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Hal ini dinilai mencerminkan instrumen perlindungan kawasan belum efektif di lapangan.

GIS Specialist MADANI Berkelanjutan Fadli Ahmad Naufal mengatakan, luas area terbakar di kawasan moratorium sudah menembus ribuan hektar padahal tahun baru berjalan tiga bulan.

“Dengan ancaman kemarau panjang ke depan, peristiwa ini harus jadi alarm bagi Kemenhut selaku pemegang kelola atas area tersebut,” ujar Fadli.

Ketiga, sekitar 7.800 hektar area terbakar berada di kawasan Key Biodiversity Area (KBA), yakni wilayah penting bagi kelangsungan spesies dan ekosistem.

Tingginya kebakaran di kawasan bernilai konservasi tinggi itu dinilai perlu menjadi perhatian serius di tengah upaya perlindungan keanekaragaman hayati nasional.