JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan 65,8 persen area garis Pantai Utara (Pantura) Jawa mengalami erosi. Wilayah itu membentang dari Kabupaten Serang, Banten hingga Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin menjelaskan masifnya pembangunan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi di Pantura berujung pada ekstraksi sumber daya laut dan pesisir yang tidak terkontrol.
“Jadi, 84 persen Pantai Utara Jawa tersusun oleh endapan pluvial dan endapan delta. Secara geologi endapan yang menyusun Pantai Utara Jawa itu masih unconsolidated, masih belum terkompaksi dengan kuat sehingga sangat mudah mengalami erosi dan pemampatan,” kata Tubagus dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
Baca juga: Dampak Kebakaran Hutan Tak Hilang Meski Api Padam, Erosi Tanah Terus Terjadi
Dia menambahkan, tingginya tingkat abrasi pesisir menyebabkan degradasi lingkungan yang berdampak langsung terhadap hilangnya ruang hidup masyarakat serta terganggunya infrastruktur ekonomi. Kerentanan ini diperparah kondisi morfologis di kawasan tersebut.
“Secara morfologi, Pantai Utara Jawa didominasi oleh pantai berelief rendah atau pantai dataran rendah dengan elevasi ketinggian kurang dari 10 meter. Dan itu menempati 83 persen dari panjang seluruh Pantai Utara Jawa,” beber dia.
Tubagus mencatat, berdasarkan analisis perubahan garis pantai menggunakan Citra Satelit Sentinel selama periode 2000 hingga 2024 terjadi tren yang mengkhawatirkan. Perubahan garis pantai didominasi laju erosi sebesar 65,8 persen, sementara tingkat akresi atau penambahan daratan hanya 34,2 persen.
Ia menyoroti anomali dari data pemantauan tersebut, di mana erosi yang masif justru terjadi di lingkungan delta yang secara alamiah merupakan area sedimentasi.
Kondisi ini sangat berkaitan erat dengan aktivitas modifikasi di daerah hulu seperti kanalisasi, pembelokan arah sungai, dan pembangunan bendungan yang memutus suplai sedimen ke wilayah muara pesisir.
Menurut Tubagus, di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer telah lenyap akibat erosi yang disebabkan pembelokan aliran Sungai Ciujung Baru.
Baca juga: Pendapatan Nelayan Pantura Menurun, Tekanan Lingkungan dan Biaya Melaut Meningkat
Sementara di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut merangsek masuk hingga 4 kilometer ke daratan. Menenggelamkan infrastruktur publik secara permanen serta merendam lebih dari 1.000 hektare tambak milik masyarakat.
Hal serupa melanda Legonkulon, Subang, dengan intrusi air laut sejauh 2 km telah merendam 700 hektare tambak. Abrasi juga mengerosi jalan desa sepanjang 500 meter hingga 1 km di Krangkeng, Indramayu.
Khusus di wilayah Demak, Tubagus memberikan catatan historis bahwa wilayah tersebut pada abad 15-16 merupakan perairan Selat Muria yang kemudian tertutup sedimentasi menjadi daratan. Kini, air laut kembali masuk sejauh 5 hingga 6 kilometer ke daratan Demak, menelan sawah dan kawasan permukiman.
Ini diperparah dengan kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah. Berdasarkan pemodelan data altimetri pada 1993-2025, tren kenaikan muka air laut di Pantura rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun, mengakibatkan akumulasi kenaikan hingga 15,5 sentimeter dalam kurun waktu 32 tahun.
Selain abrasi dan kenaikan muka air laut, pesisir Pantura juga menghadapi masalah penurunan muka tanah. Data geospasial tahun 2017-2023 menunjukkan, laju amblesan tanah tertinggi tercatat di Demak sebesar 16 cm per tahun, disusul Jakarta (15 cm per tahun), Sidoarjo (14 cm per tahun), dan Pekalongan (11 cm per tahun). Penurunan muka tanah juga teridentifikasi di Surabaya (8 cm per tahun), Brebes (7 cm per tahun), serta Serang, Cirebon, dan Indramayu (6 cm per tahun).
“Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tadi disampaikan tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, banjir, tapi juga kenaikan muka air laut dan ambelasan tanah. Dan itu bukan isu lokal, itu isu nasional mengingat Pantura Jawa sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” papar Tubagus.
Ia berpandangan, akar permasalahan pesisir Pantura bersifat sistemik. Faktor pemicunya antara lain alih fungsi lahan. Misalnya, lebih dari 1.500 km persegi area terbangun dan 5.449 km persegi persawahan, hingga pembabatan mangrove dan struktur penahan ombak yang dibangun secara sporadis dan tidak terintegrasi.
Tubagus menekankan pentingnya transisi menuju pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan sebab tidak ada solusi tunggal yang bisa diterapkan di seluruh kawasan Pantura.
Lantaran setiap segmen pantai memiliki karakteristik dan morfologi yang berbeda, intervensi fisik di satu area belum tentu relevan untuk area lainnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya