Jerman Jadi Pengeskpor Sampah Plastik Terbesar di Dunia, Indonesia Tujuan Utamanya

KOMPAS.com - Analisis terbaru menyebutkan, Jerman menjadi pengekspor limbah plastik terbesar di dunia pada 2025 dengan total lebih dari 810.000 ton limbah dikirim ke luar negeri.

Disusul Inggris yang mengeskpor lebih dari 675.000 ton sampah, angka tertinggi dalam delapan tahun terakhir menurut Watershed Investigations dan Basel Action Network.

Dilansir dari The Guardian, Senin (4/5/2026), kedua negara mengekspor sebagian besar limbah ke Turki, Malaysia, dan Indonesia. Berdasarkan hasil investigasi, industri daur ulang plastik Inggris dan Jerman berkaitan dengan kerusakan lingkungan, pembuangan dan pembakaran ilegal, serta pelanggaran hak pekerja.

"Pantai Mediterania Turki adalah yang paling tercemar di seluruh wilayah itu akibat limbah plastik dari pabrik daur ulang. Ada sangat banyak mikroplastik, kadang orang bahkan tidak bisa masuk ke laut karena banyaknya sampah," ungkap ahli biologi kelautan Turki, Sedat Gundogdu.

Baca juga: BRIN Ubah Sampah menjadi Bahan Bakar Alternatif Petasol

Di sisi lain, Amerika Serikat dan China dilaporkan mengekspor lebih sedikit limbah plastik lantaran sebagiannya telah dikelola di dalam negeri melalui sistem penimbunan, pembakaran, atau daur ulang.

Negara-negara tersebut juga tidak berada di bawah tekanan target daur ulang yang sama seperti Eropa dan Inggris, di mana ekspor dapat dihitung sebagai bagian dari tingkat daur ulang resmi.

AS berada di urutan kelima sebagai pengekspor sampah terbesar yakni 385.000 ton pada 2025, sementara China berada di posisi ke-18 di tahun 2024.

Sejauh ini, Uni Eropa telah melarang ekspor limbah plastik ke negara yang bukan anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mulai November 2026.

Namun, dikhawatirkan ekspor akan dialihkan ke negara OECD seperti Turki, serta ke beberapa wilayah Eropa Timur yang belum memiliki kapasitas untuk menangani volume sampah lebih besar. Padahal, menurut Gundogdu, infrastruktur pengelolaan limbah Turki sudah kewalahan.

Baca juga: KLH: Beban Sampah Bantargebang 8.000 Ton, Jakarta Wajib Transformasi

"Negara ini menghasilkan 3,3 juta ton limbah plastik domestik, lebih dari dua kali kapasitas daur ulang kami," tutur dia.

Tanggung Jawab Uni Eropa

Anggota Parlemen Eropa European Free Alliance, Sara Matthieu menilai larangan ekspor menandakan Eropa mulai bertanggung jawab atas limbahnya sendiri. Menurut dia, serangan terhadap kebijakan hijau oleh kelompok konservatif dan sayap kanan mengurangi kapasitas daur ulang domestik Uni Eropa hingga 1 juta ton dalam beberapa tahun terakhir.

“Masalah utamanya adalah plastik baru masih jauh lebih murah dibandingkan bahan daur ulang. Kegagalan pasar ini sudah lama diketahui, tetapi Komisi Eropa belum cukup serius menangani akar masalahnya,” jelas Matthieu.

Inggris turut berkomitmen melarang ekspor plastik ke negara non-OECD dalam Environment Act 2021, meski masih dalam tahap konsultasi. Pada 2025, sekitar seperlima ekspor limbah plastik Inggris masih menuju negara non-OECD, dengan pengiriman ke Malaysia meningkat hampir 60 persen sejak 2024.

Alhasil, Inggris memperketat aturan ekspor limbah dan daur ulang termasuk meningkatkan transparansi dan menindak pengiriman ilegal plastik yang tidak dapat didaur ulang. Pengekspor dan pengolah limbah wajib mendaftar serta membuktikan bagaimana limbah ditangani.

Baca juga: Inovasi Ilmuwan, Ubah Sampah Plastik Laut Menjadi Aspal Jalanan

Sistem pelacakan digital yang akan berlaku pada 2026 mengharuskan pencatatan pergerakan limbah secara elektronik. Meski langkah ini disambut baik oleh aktivis lingkungan, mereka menilai kebijakan tersebut belum cukup dan belum menyentuh akar persoalan.

Environmental Investigation Agency, Amy Youngman menyebut limbah akan terus terkirim ke negara OECD seperti Turki jika produksi plastik terus terjadi. Ia memperingatkan Inggris bisa menjadi tujuan limbah plastik dari Uni Eropa.

“Kekhawatiran lain adalah meningkatnya ekspor dari UE ke Inggris, yang kemudian bisa diekspor ulang ke negara ketiga, termasuk negara non-OECD seperti Malaysia. Otoritas berusaha mencegah hal ini, tetapi Inggris membutuhkan perubahan kebijakan yang lebih besar dan menyeluruh," beber Amy.

Merespons hal itu, Juru bicara Departemen Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris menyatakan pihaknya tengah menunjau data terkait pengelolaan limbah plastik di luar negeri untuk memastikan penanganannya tepat.

“Rencana pertumbuhan ekonomi sirkular kami akan menjelaskan bagaimana kami membangun sistem yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada ekspor limbah plastik," sebut dia.