Krisis Iklim dan Lonjakan Harga Properti Bikin Kota Tak Lagi Ramah Manusia

KOMPAS.com - Para delegasi di Forum Perkotaan Dunia di Baku, Azerbaijan memperingatkan bahwa krisis iklim mengubah kota-kota lebih cepat ketimbang kemampuan pemerintah untuk membangunnya kembali.

Kepala petugas ketahanan di Addis Ababa, Moges Tadesse mengatakan, konsekuensi dari krisis iklim di kota-kota Afrika sudah terlalu parah.

Ia berharap, negara-negara kaya perlu berinvestasi jauh lebih banyak untuk mengurangi dampak krisis iklim sebagai tantangan global yang memengaruhi perumahan di berbagai perkotaan.

Baca juga: SBTi Kini Fokus Dorong Perusahaan Terapkan Target Iklim

"Ini memengaruhi ekonomi, juga memengaruhi kehidupan manusia, dan sangat mengerikan," ujar Tadesse, dilansir dari Euronews, Jumat, (22/5/2026) .

Kota-kota di Afrika akan menghadapi tekanan demografis bersamaan dengan dampak krisis iklim yang semakin ekstrem. Populasi perkotaan di Afrika Sub-Sahara diperkirakan akan berlipat ganda dalam seperempat abad, menambah sekitar 1 miliar orang ke kota-kota yang sudah berjuang keras.

Pergeseran demografis tersebut akan membutuhkan investasi besar-besaran dalam perumahan dan lapangan kerja.

"Afrika tidak akan lagi menjadi daerah pedesaan dalam 25 tahun ke depan," tutur ekonom sekaligus presiden Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan, Jeffrey Sachs.

Sebaliknya, sekitar 20 persen rumah tangga di Amerika Latin akan terdiri dari satu orang, angka yang mengubah kebutuhan menjadi permintaan akan unit hunian perkotaan yang lebih kecil dan lebih terjangkau. Oleh karena itu, kota-kota sekarang perlu merancang komunitas berdasarkan konteks mereka sendiri dibandingkan mengimpor solusi yang dikembangkan dari tempat lain.

Sebaiknya, model perumahan di berbagai kota dari beragam negara tidak diseragamkan. "Kita tidak memiliki satu ukuran yang cocok untuk semua, karena apa pun yang cocok di Arab Saudi, belum tentu cocok di India, belum tentu cocok di Eropa, belum tentu cocok di Amerika," tutur seorang filantropis Saudi, Putri Lamia bint Majid Al Saud.

Harga properti meroket

Di sisi lain, Uni Eropa mengalami krisis perumahan dengan 20 persen unit kosong di saat penyewaan dalam jangka panjang justru melonjak.

Wakil direktur jenderal Komisi Eropa yang memimpin Gugus Tugas Perumahan Terjangkau, Matthew Robert Baldwin menganggap, fenomena tersebut sebagai skandal dan investasi publik saja tidak akan cukup untuk mengatasi permasalahan ini.

"Semua uang publik di dunia tidak akan pernah cukup. Kita perlu menemukan cara cerdas untuk menarik pendanaan swasta, modal yang sabar dan bertanggung jawab yang tidak mencari keuntungan cepat, untuk mendukung perumahan terjangkau bagi semua orang," ucapnya.

Laporan World Cities terbaru dari UN-Habitat mengungkapkan, hampir 3 miliar orang di seluruh dunia terdampak oleh perumahan tidak yang memadai, kurang akses ke layanan dasar, dan biaya menyewa atau membeli tidak terjangkau. Sedangkan lebih dari 1,1 miliar orang lainnya terus tinggal di permukiman kumuh dan pemukiman informal.

Laporan yang diluncurkan dalam Forum Perkotaan Dunia menyatakan harga perumahan meningkat lebih cepat daripada pendapatan di banyak wilayah. Ini diperparah oleh pengungsian akibat krisis iklim dan meningkatnya ketidaksetaraan.

Baca juga: Dampak Tersembunyi Krisis Iklim, dari Kemiskinan hingga Kerja Paksa

"Masalah perumahan di kota-kota akan semakin meningkat pada tahun 2050," ucap kepala Unit Laporan dan Tren Global UN-Habitat, Ben Arimah.

Bahkan, hanya 25 persen dari populasi dunia yang dapat menggunakan hipotek untuk mendapatkan tempat tinggal. Ini menunjukkan bahwa kapasitas keuangan sebagian besar orang tidak mencukupi.

Pengelolaan sumber daya air

Para delegasi dan pakar lingkungan dalam Forum Perkotaan Dunia juga menggarisbawahi urgensi memperlakukan air sebagai matriks struktural utama yang menentukan keberlanjutan jangka panjang kota-kota modern.

Manajer Program Negara UN-Habitat untuk Brasil, Rayne Ferretti mengatakan, desain perkotaan yang berpusat pada air telah menjadi standar wajib untuk arsitektur dan teknik sipil kontemporer.

Meski menjadi dasar penunjang kehidupan planet ini, ekosistem perairan juga berada di pusat sebagian besar bencana alam yang disebabkan oleh krisis iklim.

Baca juga: Krisis Iklim Picu Perombakan Habitat Tanaman pada 2100, Keanekaragaman Hayati di Asia Tenggara

"Akibatnya, aliran ekologis alami harus secara sistematis diintegrasikan ke dalam proses perencanaan kota," ujar Ferretti, dilansir dari Azertag.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Wilayah di Kementerian Perumahan dan Perencanaan Wilayah Uruguay, Paola Florio menyebut, kualitas dan ketersediaan air berfungsi sebagai metrik utama untuk kesejahteraan publik dan pertumbuhan berkelanjutan.

Kata dia, Uruguay telah melembagakan matriks perencanaan nasional yang sangat kuat untuk mengamankan sumber daya ini.