Warga Dunia Makin Susah Punya Rumah, Afrika Paling Terdampak

KOMPAS.com - Biaya untuk tempat tinggal kini makin mahal di seluruh dunia. Hampir setengah dari seluruh rumah tangga harus menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk membayar sewa.

Hal tersebut terungkap dalam laporan terbaru dari UN-Habitat, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi pembangunan kota dan perumahan berkelanjutan.

Melansir Down to Earth, Jumat (22//5/2026) laporan berjudul World Cities Report 2026: The Global Housing Crisis: Pathways to Action tersebut memperingatkan bahwa krisis perumahan dunia terjadi akibat lonjakan harga sewa, perpindahan penduduk ke kota yang terlalu cepat, bencana akibat perubahan iklim.

Penyebab lainnya adalah jurang kesenjangan sosial yang melebar sehingga membuat jutaan orang mengalami kesulitan keuangan yang sangat berat.

Buruknya sistem perumahan dunia

Laporan ini pun menunjukkan gambaran nyata tentang betapa susahnya orang-orang di dunia mencari tempat tinggal yang aman.

Baca juga: 1 Miliar Orang Khawatir Kehilangan Tanah dan Rumah Menurut Laporan PBB

Menurut laporan tersebut, sekitar 44 persen keluarga di seluruh dunia menghabiskan lebih dari 30 persen pendapatan mereka hanya untuk membayar sewa. Angka 30 persen ini adalah batas yang biasa dipakai untuk menentukan apakah biaya rumah sudah kemahalan atau belum.

Beban ini bahkan jauh lebih berat di wilayah Afrika Sub-Sahara, di mana ada 55 persen keluarga yang harus membayar biaya rumah yang sangat mahal. Hal ini menjadikan wilayah tersebut sebagai daerah dengan beban biaya tempat tinggal paling parah di dunia.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa masalah-masalah ini terjadi karena adanya kerusakan mendalam pada sistem perumahan. Di banyak negara, harga rumah resmi sudah melonjak jauh di atas rata-rata pendapatan keluarga.

Hal ini disebabkan oleh harga tanah yang semakin mahal, biaya membangun rumah yang tinggi, fasilitas umum yang terbatas, serta aturan pengurusan tanah yang berantakan.

Akibatnya, keluarga-keluarga berpenghasilan rendah semakin tergeser jauh dari pusat kota ke daerah pinggiran yang transportasi umumnya susah, lowongan kerjanya sedikit, dan fasilitas publiknya sangat terbatas. Anak muda, pendatang dan pekerja informal seperti buruh harian atau pedagang kecil adalah kelompok yang mengalami dampak paling parah.

Mengatasi krisis lahan dunia

UN-Habitat memperkirakan bahwa sekitar 3,4 miliar orang di seluruh dunia masih belum memiliki tempat tinggal yang layak. Banyak dari mereka terpaksa tinggal di rumah yang terlalu sempit dan padat, kawasan kumuh, serta lingkungan dengan fasilitas buruk yang susah mendapatkan air bersih, toilet yang layak, dan infrastruktur dasar.

Sekarang, ada lebih dari 1,1 miliar orang yang tinggal di pemukiman liar atau kawasan kumuh, dan ini adalah angka tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah.

Krisis ini sangat parah terjadi di negara-negara Afrika yang kota-kotanya tumbuh dengan sangat cepat. Laporan tersebut menyoroti kekurangan rumah sekitar 28 juta unit di Nigeria dan 19,5 juta unit di Mesir, serta jutaan kekurangan rumah lainnya di Etiopia, Kenya, Tanzania, dan Afrika Selatan.

Pertumbuhan penduduk yang cepat dan perpindahan orang-orang ke kota membuat sistem perumahan kota yang sudah kewalahan menjadi semakin tertekan.

Baca juga: Survei Deloitte: Gen Z-Milenial Tunda Menikah hingga Beli Rumah karena Finansial

Pada tahun 2050, diperkirakan akan ada tambahan 1,7 miliar orang yang tinggal di daerah perkotaan di seluruh dunia, sehingga total penduduk kota mencapai 6,5 miliar orang.

Sebagian besar pertumbuhan ini akan terpusat di Asia dan Afrika. Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa harga rumah yang tidak terjangkau membuat status kepemilikan tempat tinggal menjadi tidak aman.

Hampir satu dari empat orang dewasa di 108 negara merasa takut kehilangan rumah atau hak atas tanah mereka, terutama para penyewa rumah dan penduduk kota usia muda yang menghadapi kenaikan biaya sewa serta cicilan rumah (KPR).

Untuk mengatasi krisis ini, UN-Habitat mendesak pemerintah di berbagai negara untuk tidak lagi menyerahkan urusan perumahan sepenuhnya kepada pasar.

Pemerintah diminta untuk mengambil cara-cara yang lebih adil bagi semua orang, termasuk memperbanyak program rumah murah, memperketat aturan harga sewa, memperbaiki pengurusan tanah, serta meningkatkan investasi untuk rumah bersubsidi dan fasilitas kota.

Tanpa adanya tindakan cepat, laporan tersebut memperingatkan bahwa ketimpangan masalah rumah ini bisa semakin parah dan dapat mengancam kedamaian masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia.