Negara Berkembang Habiskan Uang untuk Bayar Utang ketimbang Pendidikan

KOMPAS.com -- PBB menyebut sebagian besar negara berkembang lebih sedikit menganggarkan uang untuk pendidikan dibandingkan untuk membayar utang pada tahun lalu.

Di saat yang sama, bantuan internasional untuk pendidikan global diperkirakan bakal turun sampai 30 persen.

Melansir Guardian, Jumat (10/7/2026) berdasarkan penelitian UNESCO, ada 113 negara berkembang yang mengeluarkan uang lebih banyak demi membayar cicilan utang luar negeri ketimbang mengurus pendidikan di tahun 2025.

Di wilayah Afrika subsahara, situasinya lebih parah karena negara-negara di sana menghabiskan uang 3,6 kali lipat lebih banyak untuk utang daripada untuk sekolah.

Bahkan sebanyak 18 negara dengan utang paling menumpuk mengeluarkan uang lima kali lipat lebih banyak untuk bayar utang dibanding untuk anggaran pendidikan.

Baca juga: Tiga Bahaya Perubahan Iklim Intai Hampir Separuh Anak di Dunia

UNESCO memperingatkan bahwa kondisi ini kemungkinan besar akan semakin memburuk akibat adanya pemotongan bantuan dana. Negara-negara miskin dan berpenghasilan menengah ke bawah tercatat sudah kehilangan 21 persen bantuan dana pendidikan yang biasa mereka terima di tahun 2023, dan jumlah kerugian dana ini bisa melonjak hingga 30 persen pada tahun 2027.

Beberapa negara seperti Afghanistan, Mali, Niger, dan Liberia bahkan sudah kehilangan lebih dari 40 persen bantuan dana pendidikan mereka hanya dalam waktu tiga tahun.

"Cara yang berjalan saat ini benar-benar membuat negara-negara terjebak dalam lingkaran setan penghematan, kurangnya investasi, dan pembangunan yang mandek," kata Min Jeong Kim, direktur divisi pendidikan UNESCO.

"Hal ini benar-benar melemahkan pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut, merusak pendapatan dalam negeri mereka, dan pada akhirnya juga menurunkan kemampuan mereka untuk melunasi utang seiring berjalannya waktu," ungkapnya lagi.

Jumlah pembayaran utang

Menurut kelompok aktivis Debt Justice yang berbasis di Inggris, jumlah pembayaran utang oleh negara-negara miskin mencapai rekor tertinggi dalam 35 tahun terakhir pada tahun lalu, di mana ada 56 negara yang menghabiskan hampir seperlima dari total seluruh pendapatan mereka hanya untuk membayar cicilan utang.

"Pembayaran utang negara-negara ini melonjak drastis setelah terjadinya serangkaian bencana, mulai dari Covid, kenaikan harga energi dan suku bunga, hingga bencana iklim," terang Tim Jones, direktur kebijakan di Debt Justice.

"Di negara-negara yang terkena dampak paling parah, hal ini menyebabkan pemotongan anggaran untuk layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan," katanya.

Baca juga: Dampak Perubahan Iklim Turut Kurangi Hak Anak di Sejumlah Daerah Indonesia

Situasi ini diperparah oleh pemotongan bantuan dana dari Amerika Serikat dan Eropa. Pemotongan tersebut membuat dana bantuan untuk pendidikan merosot sebesar 600 juta dolar AS pada tahun 2024 dan diperkirakan bakal turun lebih banyak lagi.

Gabungan dari pemotongan bantuan dana asing dan dialihkannya uang negara untuk membayar utang telah merusak sistem pendidikan. Akibatnya, banyak sekolah tidak menerima cukup uang untuk beroperasi dan para guru tidak digaji.

Dalam jangka panjang, ada kekhawatiran bahwa rusaknya sistem pendidikan ini akan melemahkan kemampuan negara-negara berutang untuk memajukan ekonomi mereka dan membuat mereka makin kesulitan mengatasi beban utang di masa depan.

UNESCO menyatakan bahwa harus ada perubahan dalam cara pemberian keringanan utang. Sistemnya harus diubah dari bantuan jangka pendek yang bersifat sementara menjadi perjanjian jangka panjang yang memungkinkan negara-negara tersebut tetap bisa mendanai fasilitas umum mereka.

sumber https://www.theguardian.com/global-development/2026/jul/10/developing-countries-spend-more-foreign-debt-education-aid-cuts-unesco