Dampak Perubahan Iklim Turut Kurangi Hak Anak di Sejumlah Daerah Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Dampak perubahan iklim dinilai tidak lagi menjadi ancaman masa depan, melainkan sudah dirasakan langsung oleh anak-anak di berbagai wilayah Indonesia.

Krisis air bersih akibat musim kemarau yang semakin panjang, misalnya, memaksa sebagian anak menghabiskan waktu untuk mencari air sehingga mengurangi kesempatan mereka belajar maupun bermain.

National Director Wahana Visi Indonesia (WVI) Angelina Theodora mengatakan, kondisi tersebut banyak dijumpai di daerah yang memiliki keterbatasan sumber air, seperti Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, maupun Asmat, Papua Selatan.

Baca juga: Dampak Perubahan Iklim: Kedelai Bisa Tumbuh Lebih Besar tapi Kurang Bergizi

"Kalau kemarau, air enggak ada, seperti Sumba Barat Daya, Asmat yang airnya memang harus menunggu air hujan. Nah, di tempat-tempat seperti itu kami melihat sebetulnya isu perubahan iklim ini konsekuensinya atau dampak negatifnya sudah dirasakan saat ini," ujar Angelina usai Festival Kisah Inspiratif di Perpustakaan Nasional, Kamis (2/7/2026).

Menurut dia, ketika sumber air di sekitar permukiman mengering, anak-anak sering kali ikut bertanggung jawab mencari air bersih ke lokasi yang lebih jauh.

"Jadi, anak-anak kebagian tugas, seperti harus mengambil air ke sungai, terus sungainya kering, mereka harus pergi ke tempat yang lebih jauh dan sebagainya," katanya.

Angelina menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak anak.

Ketika anak harus menghabiskan waktu untuk mencari air bersih, kesempatan mereka memperoleh pendidikan, bermain, maupun beristirahat menjadi berkurang. Menurut dia, situasi itu dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Dampak belum disadari

Meski demikian, dampak langsung perubahan iklim terhadap kehidupan anak dinilai belum banyak disadari masyarakat. Akibatnya, isu lingkungan kerap dianggap belum mendesak dibandingkan persoalan lain.

"Isu lingkungan ini sering tidak mendapatkan prioritas karena kita menganggap konsekuensinya masih lama. Mungkin suhu naik setengah derajat setiap tahun, tapi apa sih implikasinya? Jadi, kita merasa masih ada banyak hal lain yang lebih urgen," ujar Angelina.

Ia mendorong pemerintah dan masyarakat mulai mengambil langkah nyata untuk mengurangi dampak perubahan iklim tanpa menunggu kondisinya semakin memburuk.

Selain memicu krisis air bersih, Angelina mengingatkan bahwa sejumlah penelitian juga menunjukkan kenaikan suhu global dapat mempercepat penyebaran penyakit, termasuk demam berdarah dengue (DBD), karena mempercepat perkembangbiakan nyamuk dan memperpendek masa inkubasi virus.

Sementara itu, perhatian terhadap dampak perubahan iklim terhadap anak juga menjadi sorotan di tingkat internasional.

Baca juga: Tiga Bahaya Perubahan Iklim Intai Hampir Separuh Anak di Dunia

Profesor Hukum dan Hak Anak di Dunia yang Berkelanjutan Universitas Leiden, Ann Skelton, bersama kandidat Doktor Ruhama Yilma Abebe, menilai pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) yang mengakui perubahan iklim sebagai isu hak asasi manusia belum memberikan perhatian yang memadai terhadap hak-hak anak.

Dalam analisis yang dipublikasikan Universitas Leiden, keduanya menilai anak-anak hanya disebut secara sepintas sebagai kelompok rentan tanpa pembahasan khusus mengenai perlindungan hak mereka. Padahal, anak merupakan kelompok yang paling terdampak oleh krisis iklim sekaligus aktif menyuarakan keadilan iklim di berbagai forum internasional.

Menurut mereka, kurangnya pengakuan terhadap perspektif anak membuat pendapat penasihat ICJ kehilangan kesempatan untuk menegaskan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kelompok tersebut dalam menghadapi dampak perubahan iklim.