Indonesia Didesak Masukkan Rencana PLTS 100 GW ke Sistem Kelistrikan Nasional

KOMPAS.com-Indonesia sebaiknya memasukkan program tenaga surya 100 gigawatt (GW) yang baru diluncurkan ke dalam rencana kelistrikan nasional berbiaya terendah, ketimbang menjadikannya sebagai target yang berdiri sendiri.

Hal ini disampaikan dalam analisis terbaru dari lembaga pemikir Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Melansir Eco Business, Selasa (1/9/2026) rencana berbiaya terendah milik Indonesia ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masa depan secara andal dengan total biaya paling murah bagi sistem kelistrikan.

Rencana ini tidak hanya menghitung biaya awal pembangunan pembangkit, tetapi juga biaya bahan bakar, jaringan listrik, penyimpanan energi, operasional, serta biaya perawatan pembangkit yang sudah tua.

Masuk dalam rencana kelistrikan nasional

IEEFA menyatakan bahwa program tenaga surya yang pertama kali diumumkan pada Juni tahun lalu dan diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 25 Agustus ini harus dimasukkan ke dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di masa mendatang.

Baca juga: PLTS Atap Dinilai Bisa Perkuat Keandalan Listrik, Kebijakan Kuota Diminta Direvisi

RUPTL adalah peta jalan 10 tahun yang bertujuan mengubah pendekatan biaya terendah tersebut menjadi pilihan nyata dalam hal pembangkitan, jaringan, penyimpanan, dan pengadaan listrik.

"Memasukkan target tenaga surya ke dalam sistem perencanaan akan membantu pemerintah dan PLN untuk mengatur investasi pembangkit, jaringan listrik, dan penyimpanan energi secara terpadu di lokasi serta teknologi yang paling menguntungkan secara ekonomi maupun teknis," tulis laporan tersebut.

Daripada hanya mengandalkan ladang panel surya yang besar atau memisahkan tiap jenisnya, revisi RUPTL sebaiknya merencanakan berbagai jenis proyek tenaga surya secara bersamaan.

Ini mencakup panel surya di atas tanah, panel surya terapung yang berpotensi mencapai 91,6 GW di danau dan waduk, serta panel surya atap yang berpotensi 30 hingga 40 GW dari rumah warga dan bisnis.

Studi tersebut juga menyebutkan bahwa rencana ini harus memperhitungkan jumlah kapasitas panel surya yang dibutuhkan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Untuk menggantikan listrik dari batu bara dan gas, dibutuhkan kapasitas panel surya sekitar tiga kali lipat lebih besar agar bisa menghasilkan jumlah listrik yang sama.

Sementara untuk menggantikan pembangkit bermesin diesel, dibutuhkan kapasitas panel surya sekitar dua kali lipatnya.

Perbandingan biaya

IEEFA juga menyatakan bahwa perencanaan kelistrikan Indonesia perlu mencerminkan biaya pembangkitan saat ini dan perkiraan ke depannya, bukan lagi mengandalkan anggapan lama bahwa batu bara adalah sumber listrik termurah di Indonesia.

Berdasarkan perhitungan biaya menyeluruh, laporan tersebut memperkirakan biaya pembangkit listrik batu bara mencapai 0,10 dolar AS hingga 0,15 dolar AS per kilowatt-jam (kWh) atau sekitar Rp1.777 hingga Rp 2.665.

Sementara jika dibandingkan dengan proyek panel surya skala besar, hanya 0,05 dolar AS hingga 0,08 dolar AS per kWh atau sekitar Rp888 hingga Rp1.421/kWh. Sedangkan penggunaan angin darat sebesar 0,06 dolar AS hingga 0,10 dolar AS per kWh atau sekitar Rp1.066 hingga Rp1.777/kWh.

Pada kisaran biaya terendahnya, panel surya skala besar sekitar 44 persen lebih murah daripada batu bara, sedangkan energi angin darat sekitar 32 persen lebih murah.