Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaker: Waspadai Paradoks "Green Jobs"

Kompas.com, 3 September 2026, 11:40 WIB
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpeluang menciptakan 9 juta lapangan kerja hijau dalam 10 tahun ke depan seiring transformasi ekonomi rendah karbon. Bahkan, perkiraan paling konservatif pun Indonesia berpotensi menciptakan 5,3 juta lapangan baru dalam satu dekade ke depan.

‎Potensi ini tidak hanya terbatas pada sektor energi terbarukan, seperti target 100 Gigawatt dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), tetapi juga mencakup sektor pemeliharaan, produksi, dan jasa lingkungan lainnya.

‎Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menerjemahkan dokumen peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau Indonesia yang telah disusun ke dalam aksi nyata.

Baca juga: Kebutuhan Terus Meningkat, Pemerintah Siapkan Peta Jalan Green Jobs

Langkah konkret yang diambil adalah pendetailan judul pekerjaan (job title) dan kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh industri agar proses pelatihan vokasi dapat berjalan efektif.

‎Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai modalitas untuk mendukung ekosistem green jobs di Indonesia, di antaranya, penyediaan balai latihan, standarisasi kompetensi dengan penyusunan kurikulum pelatihan dan penyediaan instruktur ahli, serta sertifikasi dan rekognisi agar keterampilan diakui oleh industri.

‎"Kami di Kemnaker menyiapkan modalitas mulai dari tempat pelatihan, dalam konteks itu adalah skill siap kerja terkait dengan green jobs ini sendiri. Kami siapkan dari awal karena semangatnya transisi energi itu semangatnya adalah no one left behind," ujar Yassierli dalam Indonesia’s Green Jobs Conference (IGJC), Rabu (2/9/2026).

‎Paradoks tenaga kerja

‎Generasi muda masih kesulitan mencari pekerjaan atau sebesar 17,37 persen tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia 15-24 tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan keseluruhan kelompok umur. 

‎Di sisi lain, perusahaan juga kesulitan mencari pekerjaan yang tepat atau sebesar 54 persen perusahaan di Indonesia mengidentifikasi skill gap sebagai permasalahan utama bisnis mereka.

Baca juga: Lapangan Kerja Green Jobs Meningkat hingga 27 Persen

Sebesar 48 persen perusahaan di Indonesia menyatakan kesulitan untuk memperoleh talenta yang sesuai kebutuhan. Ia mewaspadai potensi risiko lapangan kerja hijau di Indonesia lebih banyak menyerap pekerja dari luar negeri karena permasalahan skill gap.

‎"Sekali lagi, let's look bagaimana green jobs ini menjadi opportunity kita untuk penciptaan lapangan kerja baru. Kita harus bekerja bersama gar jangan sampai mismatch ini membesar ketika semakin banyak disrupsi-disrupsi yang terjadi di tempat kerja," tutur Yassierli.

‎Dari Supply-Driven ke Demand-Driven

‎Kemnaker akan mengubah ekosistem pendidikan vokasi dari yang semula bersifat supply-driven (berorientasi pada ketersediaan program pelatihan) menjadi demand-driven (berorientasi pada kebutuhan nyata industri).

‎"Kami ingin memastikan bahwa apa yang kami latih adalah apa yang dibutuhkan pasar. Kami akan menetapkan beberapa balai (latihan kerja) sebagai pusat pengembangan kompetensi khusus pekerjaan hijau," ucapnya.

‎Untuk mendukung langkah ini, Kemnaker telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang mencakup target pelatihan vokasi bagi 340.000 orang dan program magang bagi 150.000 orang. 

‎Melalui berkolaborasi dengan World Bank, Kemnaker berencana membangun 15 pusat pelatihan vokasi baru pada tahun depan.

Untuk menjawab potensi energi terbarukan sebagian besar berada di luar Pulau Jawa, Kemnaker akan membangun fasilitas pelatihan di daerah-daerah target agar masyarakat lokal dapat terserap secara maksimal. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pakar UI: Kebakaran TPA Berulang Tunjukkan Transformasi 'Open Dumping' Belum Efektif
Pakar UI: Kebakaran TPA Berulang Tunjukkan Transformasi "Open Dumping" Belum Efektif
LSM/Figur
Erupsi Gunung Anak Krakatau Jadi Awal Pembentukan Ekosistem Baru
Erupsi Gunung Anak Krakatau Jadi Awal Pembentukan Ekosistem Baru
LSM/Figur
Potensi Unik Mikroba Asli Tanah Sulawesi, Bisa Bantu Pulihkan Lahan Bekas Tambang
Potensi Unik Mikroba Asli Tanah Sulawesi, Bisa Bantu Pulihkan Lahan Bekas Tambang
LSM/Figur
SIG Dorong Penggunaan Bahan Bakar Alternatif untuk Tekan Emisi Industri Semen
SIG Dorong Penggunaan Bahan Bakar Alternatif untuk Tekan Emisi Industri Semen
Pemerintah
Rantai Dingin Jadi Kunci Kurangi Ikan Terbuang, Energi Bersih Didorong untuk Dimanfaatkan
Rantai Dingin Jadi Kunci Kurangi Ikan Terbuang, Energi Bersih Didorong untuk Dimanfaatkan
Swasta
Walhi: Berulangnya Kebakaran TPA karena Buruknya Tata Kelola Sampah
Walhi: Berulangnya Kebakaran TPA karena Buruknya Tata Kelola Sampah
LSM/Figur
KLH: Potensi Ekonomi Karbon Bantu Industri Nikel Lakukan Dekarbonisasi
KLH: Potensi Ekonomi Karbon Bantu Industri Nikel Lakukan Dekarbonisasi
Pemerintah
Thailand Kucurkan Investasi Rp 26,66 Triliun untuk Panel Surya Atap
Thailand Kucurkan Investasi Rp 26,66 Triliun untuk Panel Surya Atap
Pemerintah
Penegasan Batas Desa, Jadi Fondasi Cegah Perambahan Hutan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Penegasan Batas Desa, Jadi Fondasi Cegah Perambahan Hutan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Pemerintah
PBB Peringatkan El Nino Sangat Kuat, Diprediksi Bertahan hingga Februari 2027
PBB Peringatkan El Nino Sangat Kuat, Diprediksi Bertahan hingga Februari 2027
Pemerintah
OJK Siapkan Aturan Wajibkan TKBI, Aspek HAM Masuk Penilaian Keuangan Berkelanjutan
OJK Siapkan Aturan Wajibkan TKBI, Aspek HAM Masuk Penilaian Keuangan Berkelanjutan
Pemerintah
Emisi Kebakaran Indonesia Tertinggi di Dunia, 19,7 Juta Ton Sepekan
Emisi Kebakaran Indonesia Tertinggi di Dunia, 19,7 Juta Ton Sepekan
Pemerintah
Saat Ketan Hitam Sigi Disulap Jadi Skincare Tradisional...
Saat Ketan Hitam Sigi Disulap Jadi Skincare Tradisional...
LSM/Figur
258 Juta Anak di 87 Negara Terdampak Krisis Pendidikan, 74 Juta Tak Sekolah
258 Juta Anak di 87 Negara Terdampak Krisis Pendidikan, 74 Juta Tak Sekolah
Pemerintah
Bappenas Finalisasi Rencana Aksi Food Loss and Waste, Berharap Sistem Pangan Berdampak ke Krisis Iklim
Bappenas Finalisasi Rencana Aksi Food Loss and Waste, Berharap Sistem Pangan Berdampak ke Krisis Iklim
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau