Perempuan Makin Didorong Terlibat dalam Transisi Energi Indonesia

KOMPAS.com - Transisi energi Indonesia tidak hanya membutuhkan pembangunan pembangkit energi terbarukan, investasi, dan teknologi.

Perubahan menuju sistem energi yang lebih bersih juga membutuhkan sumber daya manusia, termasuk perempuan, untuk terlibat dalam aspek teknis, kepemimpinan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pengembangan energi terbarukan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghubungkan kebutuhan pengembangan energi terbarukan dengan kapasitas perguruan tinggi di daerah.

Baca juga: Listrik dari Laut, Potensi Energi Baru di Filipina

“Di mana ada universitas atau perguruan tinggi, kita overlay dengan sebaran EBT, sehingga di titik mana nanti universitas mana harus jadi *center of excellence* dari PLTS misalnya,” ujar Eniya dalam acara Apresiasi EBTKE 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut dia, keterlibatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pengembangan energi terbarukan yang saat ini terus dilakukan di berbagai sektor, mulai dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), panas bumi, bioenergi, kendaraan listrik, hingga efisiensi energi.

Masih dianggap sebagai sektor maskulin

Salah satu tantangan dalam memperluas keterlibatan perempuan adalah persepsi bahwa sektor energi merupakan bidang yang didominasi laki-laki.

Mada Ayu Habsari dari Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), yang menerima penghargaan Women in Clean Energy kategori Energy Leader dalam Anugerah Energi Baru Terbarukan (AEBT) 2026, mengatakan perempuan perlu mendapat ruang yang lebih besar dalam sektor energi dan dekarbonisasi.

“Dengan mengakui dan memperkenalkan perempuan yang telah berkontribusi dalam energi bersih dan dekarbonisasi, kita dapat meningkatkan visibilitas mereka sebagai role model, sekaligus mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam sektor energi,” kata Mada.

Persoalan partisipasi perempuan tidak hanya terjadi pada pekerjaan teknis atau industri energi. Di tingkat masyarakat, perempuan juga menghadapi tantangan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai energi di wilayahnya.

Rita Kefi dari Yayasan Humanis, penerima penghargaan Women in Clean Energy kategori Changemaker, menemukan tantangan tersebut dalam pendampingannya di Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Menurut Rita, sekitar 30-50 persen perempuan di wilayah dampingannya tidak mengenyam pendidikan formal. Kondisi tersebut membuat pendekatan pemberdayaan perlu disesuaikan dengan kemampuan literasi masyarakat.

Ia menggunakan metode menggambar dalam pelatihan agar perempuan yang memiliki keterbatasan kemampuan baca-tulis tetap dapat memahami isu energi bersih.

Baca juga: Perempuan Timur Indonesia dalam Transisi Energi

“Di pelatihan-pelatihan ini, kemudian kita melatih kepercayaan diri perempuan untuk bisa terlibat di ruang-ruang publik, misalnya mulai terlibat di musyawarah perencanaan desa, kecamatan dan kabupaten. Mereka juga membuat semacam rencana advokasi untuk sektor energi sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Rita.

Menurut Rita, sektor energi perlu dibuka bagi semua pihak karena keputusan mengenai energi juga berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di tingkat lokal.