Momentum Kesepakatan BRICS bagi Ambisi 100 GW PLTS Indonesia

Hampir separuh pasokan listrik berbasis energi terbarukan dunia kini dihasilkan oleh negara-negara anggota BRICS, yakni mencapai 49 persen jika mengacu laporan Zero Carbon Analytics (2024).

Tak hanya itu, Global Energy Monitor mencatat blok ekonomi ini juga cukup agresif menambah kapasitas energi bersih, dengan lonjakan kapasitas energi surya dan angin menyentuh 497 Gigawatt (GW) sepanjang 2025.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa BRICS bukan semata-mata forum diplomatik yang berisikan negara-negara berkembang, namun juga memiliki kekuatan untuk menjadi salah satu lokomotif transisi energi di tingkat global.

Baca juga: Target PLTS 100 GW Butuh Perencanaan Ketenagalistrikan yang Lebih Transparan

Dalam konteks Indonesia, blok ini menjadi kans untuk membantu mencapai ambisi domestik membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW.

Momentum ini semakin besar tatkala KTT BRICS yang digelar di New Delhi pada 13 September lalu berhasil menerbitkan deklarasi bersama (joint-declaration).

Salah satu poin penting yakni diadopsinya Terms of Reference dan Action Plan BRICS Photovoltaic (PV) Industry Working Group serta BRICS Logistics Supply-Chain Cooperation Framework.

Ini menjadi kerangka penting yang perlu dicermati lebih lanjut terutama bagi Indonesia. Kehadiran kelompok kerja industri PV dapat menjadi gerbang dalam memperkuat program energi surya nasional.

Lagi-lagi, tugas Indonesia kini membawa kesempatan tersebut keluar dari ruang komitmen menuju realisasi 100 GW PLTS. Apalagi, sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Agustus lalu, timbul pertanyaan tentang bagaimana Indonesia bisa membiayai dan merealisasikan proyek raksasa ini.

Kebutuhan Investasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kebutuhan investasi untuk proyek tersebut mencapai 100 miliar dollar AS setara Rp 1.772 triliun (asumsi kurs Rp17.722 per dollar AS).

Angka tersebut bukanlah nominal yang kecil jika pendanaan hanya bergantung pada APBN, terlebih di tengah keterbatasan ruang fiskal dan tingginya kebutuhan pembiayaan untuk program pemerintah lainnya.

Hal ini menggarisbawahi urgensi Indonesia melakukan ekspansi sumber pembiayaan, termasuk melalui pendanaan multilateral yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur energi bersih.

Salah satu jalur yang bisa dimaksimalkan Indonesia melalui New Development Bank (NDB), lembaga pendanaan alternatif yang dibentuk oleh BRICS.

Sejak berdiri pada 2015, NDB telah mendanai 139 proyek dengan total pendanaan 43 miliar dollar AS atau sekitar Rp 680 triliun.

Portofolio pendanaan NDB mencakup sektor energi bersih, transportasi, air dan sanitasi, hingga infrastruktur sosial dan digital. Artinya, lembaga pembiayaan ini memiliki kapasitas yang bisa dijajaki oleh Indonesia untuk mendukung investasi energi surya nasional.

Meski demikian, Indonesia tetap perlu menempatkan NDB dalam perencanaan pembiayaan yang lebih luas dan berkelanjutan, mengingat skema pendanaan NDB pada dasarnya tetap berbasis pinjaman atau utang, bukan hibah.

Baca juga: Dekarbonisasi Rantai Nilai, IBC Akan Pasang PLTS Mulai 2027 Saat Daur Ulang Baterai Masih Terkendala Regulasi

Sehingga, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kapasitas pelunasan pinjaman, biaya bunga, serta konsekuensi terhadap beban utang luar negeri Indonesia ke depan.

Transfer Teknologi

Peluang Indonesia di BRICS tidak berhenti pada pembiayaan. RI juga perlu mengambil peluang dalam hal transfer teknologi dan pengetahuan dalam pengembangan industri PV.

BRICS memang memiliki kapasitas energi bersih yang besar, meski porsinya tidak merata di antara negara-negara anggotanya.

Mengacu laporan Observer Research Foundation (ORF), bauran produksi listrik berbasis energi terbarukan maupun pengembangan kapasitas tenaga surya dan angin oleh blok tersebut masih didominasi India dan China.

Pembentukan mekanisme kerja melalui working groups di sektor PV menjadi solusi dari tantangan tersebut. Indonesia perlu mendorong agar operasionalisasi working group ini didesain supaya negara anggota memiliki peran spesifik.

Salah satunya, perlu ada penekanan terkait peran negara yang unggul dalam suatu bidang agar dapat memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan yang dibutuhkan negara anggota lainnya.

Jika terealisasi, working group ini akan menjadi peluang emas Indonesia untuk mempelajari tata kelola pengembangan serta operasi negara seperti India dan China yang telah lebih dulu mengembangkan serangkaian proyek PLTS skala besar.

Keterkaitan PV Industry Working Group dengan program 100 GW PLTS juga menjadi landasan bagi Indonesia untuk mendesak agar working group ini dapat memuat pembagian kerja yang eksplisit dan dioperasionalisasikan sesegera mungkin.

Pengalaman India dalam mengembangkan taman surya melalui lelang kompetitif, misalnya, dapat menjadi referensi dalam merancang skema pengembangan dan pendanaan proyek energi surya berskala besar. Sementara China, dapat berperan sebagai penyedia teknologi dan fasilitator transfer teknologi, mengingat dominasinya dalam produksi panel surya.

Percepatan Realisasi Program

Pembagian kerja semacam ini menjadi ideal dalam menghubungkan kapasitas yang dimiliki masing-masing negara serta kebutuhan negara lainnya untuk berkembang.

Dengan demikian, Indonesia dapat bergerak memanfaatkan BRICS sebagai wadah melalui adaptasi model yang telah dimiliki negara seperti India guna mempercepat realisasi dan pengembangan program 100 GW PLTS.

Baca juga: Atap Jadi Aset Energi, PLTS Mulai Masuk Perhitungan Ekonomi Kawasan

KTT New Delhi yang telah rampung masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Namun, bagi Indonesia, ia menjanjikan sejumlah peluang yang sejalan dengan program yang sedang dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo. Menyusul pergantian presidensi BRICS tahun 2027 ke China, urgensi agar working group ini dapat beroperasi dengan segera juga ikut menguat.

Mendorong finalisasi NDB dan mengintervensi arah PV Working Group karenanya bukan sekadar agenda diplomatik simbolis, melainkan agenda yang selaras langsung dengan kebijakan domestik Indonesia: pendanaan senilai 100 miliar dollar AS yang tidak mungkin ditanggung APBN sendirian, dan pembelajaran teknis dari negara yang sudah lebih dulu membangun kapasitas surya skala besar.

Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan mengubah keanggotaan BRICS dari sekadar status diplomatik menjadi instrumen konkret untuk mengejar target 100 GW PLTS.