Editor
KOMPAS.com – Meningkatnya kebutuhan listrik di Asia Tenggara mendorong perlunya pengembangan sistem kelistrikan yang lebih fleksibel dan mampu menjangkau masyarakat secara merata.
Salah satu pendekatan yang dinilai dapat menjawab tantangan tersebut adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terdistribusi yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam forum bertajuk Distributed Power Generation and Battery Energy Storage yang diselenggarakan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) bersama Tenggara Strategics pada Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) 2026 di Bangkok, Thailand, Kamis (8/10/2026).
Baca juga: Momentum Kesepakatan BRICS bagi Ambisi 100 GW PLTS Indonesia
Forum tersebut menyoroti tantangan pengembangan energi terbarukan di tengah pertumbuhan kebutuhan listrik yang dinilai lebih cepat dibandingkan pembangunan jaringan transmisi terpusat.
Dalam diskusi itu, para peserta menilai bahwa harga teknologi tenaga surya bukan lagi menjadi kendala utama dalam transisi energi. Tantangan kini bergeser pada kemampuan sistem kelistrikan untuk mengintegrasikan, menyimpan, dan menyalurkan listrik dari sumber energi terbarukan.
Pengembangan PLTS atap, sistem tenaga surya untuk kebutuhan komersial, serta jaringan listrik skala kecil atau mini-grid yang terintegrasi dengan baterai dinilai dapat menjadi salah satu solusi.
Selain memiliki karakter modular, sistem tersebut relatif cepat dikembangkan dan berpotensi menjangkau wilayah yang belum terlayani jaringan listrik konvensional secara optimal.
Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari mengatakan, transisi energi tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan, tetapi juga perlu mempertimbangkan pemerataan akses dan manfaatnya bagi masyarakat.
Baca juga: PLTS 100 GW Bisa Ciptakan 5,5 Juta Lapangan Kerja dan Hemat Rp 74 Triliun Per Tahun
Menurutnya, semangat tersebut turut menjadi landasan dalam mendorong target pengembangan energi surya sebesar 100 gigawatt-peak (GWp) di Indonesia.
"Inklusi sosial dan ketahanan energi adalah semangat dari target 100 GWp, termasuk menghadirkan energi melalui program elektrifikasi desa," ujar Mada dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (9/10/2026).
Ia menjelaskan, banyak desa di wilayah terpencil menggantungkan aktivitas ekonomi pada sektor pertanian dan perikanan. Karena itu, pemanfaatan energi surya untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang relevan.
Namun, pengembangan sistem kelistrikan terdistribusi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyesuaian regulasi, proses perizinan, hingga struktur kontrak proyek.
Tantangan tersebut tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga sejumlah negara lain di Asia Tenggara.
Baca juga: Industri Furnitur Beralih ke Energi Surya, PLTS Atap Dibangun di Fasilitas Produksi
Mada menilai, kerja sama antarnegara dan pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih mendukung pengembangan energi bersih.
"Dengan perizinan yang adaptif dan agregasi proyek, kita dapat mengubah tantangan ini menjadi daya tarik bagi modal global," katanya.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya