Editor
Senada dengan Mada, Direktur Eksekutif Earth Sherpa Hirotaka Koike menekankan pentingnya memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dalam pengembangan proyek energi terbarukan.
Menurut Koike, tantangan operasional di lapangan kerap tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam pembahasan kebijakan energi pada tingkat makro.
Keberhasilan proyek energi berbasis komunitas, lanjut dia, membutuhkan dukungan ekosistem lokal sekaligus komitmen kebijakan nasional yang kuat.
Sementara itu, Deputy Program Director New Energy Nexus Zhou Yu menilai, model elektrifikasi berbasis komunitas berpotensi memperluas akses energi bersih di daerah terpencil dan kepulauan.
Baca juga: Dari Solar ke Matahari, Pemerintah Bidik PLTS 100 GW dan Hemat Rp 73,9 T
Model tersebut juga dapat menggabungkan sejumlah proyek PLTS atap berskala kecil menjadi satu portofolio yang lebih menarik bagi investor.
"Model ini memastikan akses energi bersih yang andal dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan, di mana perluasan jaringan konvensional dinilai kurang ekonomis," ujar Zhou.
Selain aspek pemerataan akses, pengembangan pembangkit energi terbarukan terdistribusi membutuhkan skema pendanaan yang sesuai dengan karakter proyek.
Senior Manager Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia Luthfyana Kartika Larasati menjelaskan, proyek energi terbarukan terdistribusi umumnya memiliki kapasitas relatif kecil, tetapi tetap membutuhkan biaya pengembangan yang cukup besar.
Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam menarik pembiayaan dari investor berskala besar.
Untuk mengatasinya, Luthfyana menyoroti pentingnya pemanfaatan skema pendanaan campuran atau blended finance, termasuk penggunaan modal konsesional untuk mengurangi risiko investasi pada tahap awal.
Baca juga: PLTS Atap Dinilai Bisa Perkuat Keandalan Listrik, Kebijakan Kuota Diminta Direvisi
"Aset energi terbarukan terdistribusi sering kali berskala kecil dengan biaya pengembangan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, modal konsesional harus ditargetkan spesifik untuk memitigasi risiko awal dan merangkum aset-aset kecil ini menjadi satu portofolio terpadu," ujarnya.
Melalui penggabungan sejumlah proyek dalam satu portofolio, skala investasi diharapkan menjadi lebih memadai untuk menarik keterlibatan pemodal institusional.
Di sisi lain, peningkatan pemanfaatan energi surya juga perlu diimbangi dengan pengembangan sistem penyimpanan energi yang aman dan berkelanjutan.
Principal Strategist Energy Transition Forum for the Future Southeast Asia sekaligus President and Chief Technology Officer Nascent Technologies Corp., Joey Ocon, mengingatkan pentingnya penerapan standar keamanan baterai sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, negara-negara Asia Tenggara tidak harus mengembangkan standar baru, tetapi dapat mengadopsi standar yang telah teruji sebelum proyek penyimpanan energi berkapasitas besar mulai beroperasi.
Baca juga: Punya Misi Jadi Lebih Hijau, UNJ Bikin Fasilitas Belajar Luar Ruangan hingga PLTS
Penerapan standar tersebut mencakup sertifikasi keseluruhan sistem berdasarkan hasil pengujian ketahanan terhadap api, pelibatan otoritas pemadam kebakaran dalam penentuan lokasi, serta kejelasan tanggung jawab pengelolaan baterai setelah masa pakainya berakhir.
"Memprioritaskan standar keamanan dan daur ulang sejak awal adalah kunci agar penyebaran sistem penyimpanan energi ini dapat bertahan dalam jangka panjang," tegas Ocon.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya