KOMPAS.com - Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim mengarak 'Monster Godzilla El Nino' long march dari Kedutaan Besar Amerika Serikat menuju ke Patung Kuda, Jakarta pada Jumat (30/10/2026).
Mereka tidak datang untuk merayakan seremoni dalam 100 tahun Sumpah Pemuda. Mereka justru membacakan Manifesto Keadilan Iklim Antargenerasi, yang mengutuk model pembangunan eksploitatif yang menempatkan keserakahan korporasi di atas nyawa rakyat.
Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencekik paru-paru serta berbagai bencana ekologis lainnya, seperti banjir bandang atau kekeringan, bukanlah takdir alam atau faktor cuaca saja.
Itu adalah kejahatan struktural akibat bertemunya ambisi politik penguasa dengan keserakahan oligarki energi kotor yang membiarkan rakyat memikul beban krisis sendirian.
Karhutla dan banjir bandang berulang di berbagai daerah merupakan bencana ekologis akibat deforestasi sistematis yang dilegalkan melalui kebijakan pro-investasi.
Baca juga: Karhutla Jadi Momentum Evaluasi Tata Kelola Kehutanan, Koalisi Desak Perubahan UU
Analisis Satya Bumi menunjukan, 3,68 hektar konsesi berada di dalam Key Biodiversity Area (KBA), dengan didominasi logging atau sebesar 72 persen, yang disusul kemudian oleh pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Di sisi lain, sebesar 157,7 ribu hektere hutan alam di area KBA lenyap selama periode tahun 2021-2025.
"Karhutla sendiri angkanya terus meningkat di wilayah KBA dalam periode Mei hinga Agustus dan telah mengakibatkan ribuan satwa liar terancam dan keselamatan manusia. Kami mendesak pemerintah menghentikan deforestais di kawasan penting bagi biodiversitas, meninjau izin yang tumpang tindih, menindak tegas korporasi perusak lingkungan, serta menjamin pemulihan ekosistem dan perlindungan hak masyarakat adat. Hutan dan kehidupan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi investasi," ujar Juru Kampanye Satya Bumi, Riezcy Cecilia Dewi dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2026).
Monster Godzilla El Nino digunakan untuk menggambarkan krisis iklim yang berkelindan dengan fenomena alam, dan pada akhirnya mengamplifikasi kegawatan bencana berkali-kali lipat.
Dalam manifestonya, Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim meluapkan kemarahan antargenerasi dengan menelanjangi berbagai kebijakan nasional yang menyandera masa depan mereka.
Baca juga: Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
Mereka mengkritik kemunafikan komitmen hijau pemerintah Indonesia. Berdasarkan data Global Coal Plant Tracker dari Global Energy Monitor, PLTU captive atau pembangkit batu bara khusus kawasan industri di Indonesia masih menyumbang hampir 30 persen dari total kapasitas nasional.
Alih-alih dihentikan, pembiaran operasional PLTU justru menjebak Indonesia dalam komitmen semu (carbon lock-in) yang sengaja memperlambat transisi energibersih demi komoditas fosil.
Ironisnya, saat pemerintah mengklaim sedang melakukan transisi melalui proyek energi terbarukan yang dihadirkan justru membawa petaka baru. Proyek geothermal dan energi bersih lainnya dikecam karena kerap mengabaikan hak asasi manusia (HAM) dan menggusur ruang hidup komunitas adat.
Bagi Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim, transisi semacam ini hanyalah kedok baru ekstraktivisme.
Pola perusakan yang dilegalkan melalui kebijakan ini berakar langsung pada ke mana arah uang negara digelontorkan.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya