Pembiayaan Hijau Global Dorong Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia

KOMPAS.com – Indonesia memasang target ambisius dalam bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah menargetkan bauran EBT dalam penyediaan energi primer mencapai 19-23 persen pada 2030. Target itu meningkat menjadi 36-40 persen pada 2040, 53-55 persen pada 2050, dan 70-72 persen pada 2060.

Dari berbagai sumber EBT, energi surya diproyeksikan menjadi tulang punggung. Porsinya diperkirakan mencapai 29,8–32 persen pada 2060. Proyeksi ini didukung potensi energi surya Indonesia yang mencapai 3.294,4 gigawatt peak (GWp), sebagaimana tercatat dalam Laporan Analisis Neraca Energi 2023.

Namun, realisasi pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Hingga kini, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) baru mencapai sekitar 1,2 GWp.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 GWp. Target ini membutuhkan investasi sekitar 70 miliar dollar AS atau setara Rp 1.206,7 triliun dalam lima tahun, menurut perhitungan Institute for Essential Services Reform (IESR). Nilai tersebut setara dua hingga tiga kali anggaran subsidi listrik dalam tiga tahun.

Pembiayaan campuran jadi kunci

Indonesia sendiri sebenarnya telah mengembangkan kerangka blended finance atau pembiayaan campuran untuk membiayai proyek hijau, seperti pembangunan PLTS terapung.

Salah satu implementasi kerangka blended finance yang telah berjalan adalah pendirian Just Energy Transition Partnership for Indonesia (JETP) oleh pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG) pada KTT G20 di Bali, Rabu (16/11/2022).

IPG sendiri terdiri atas Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Perancis, Norwegia, Italia, Inggris, dan Irlandia Utara.

Melalui skema ini, Indonesia memperoleh komitmen pendanaan awal sebesar 20 miliar dollar AS, terdiri dari 10 miliar dollar dari negara mitra dan 10 miliar dollar dari sektor swasta yang dimobilisasi melalui Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Pembiayaan campuran dalam skema tersebut pun direalisasikan dalam pengembangan PLTS Terapung Saguling di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

PLTS terapung berkapasitas 92 megawatt-peak (MWp) ini mendapatkan pembiayaan internasional sebesar 60 juta dollar AS pada April 2025 dari lembaga pembiayaan pembangunan global DEG asal Jerman, Proparco asal Prancis, dan Standard Chartered.

Pengembangan proyek PLTS Terapung Saguling dikerjakan oleh PLN Indonesia Power dan ACWA Power dari Arab Saudi.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan, investasi tersebut sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional dalam mempercepat transisi energi.

"Ini bukan sekadar proyek pembangkit listrik tenaga surya, melainkan simbol kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Airlangga dalam acara penandatanganan investasi PLTS Terapung Saguling di kantornya, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Peran sentral perbankan dalam pembiayaan campuran

Dalam proyek strategis tersebut, Standard Chartered Indonesia berperan sebagai lead arranger, hedging bank, account bank, dan agency bank.

Managing Director & Head of Coverage Standard Chartered Indonesia Amit Verma menjelaskan, peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam merancang struktur pembiayaan lintas negara yang kompleks agar proyek ini dapat berjalan secara bankable dan berkelanjutan.

Bersama lembaga pemberi pinjaman internasional lain, Standard Chartered memastikan proyek patuh terhadap Equator Principles dan International Finance Corporation (IFC) Performance Standards. Dua acuan standar global dalam pembiayaan berkelanjutan.

Kemudian, sebagai bagian dari proses uji tuntas, ditunjuk pula Lender's Environmental & Social Advisor (LESA) independen untuk mengevaluasi aspek lingkungan dan sosial secara menyeluruh. Penilaian mencakup kelengkapan perizinan, potensi dampak terhadap masyarakat, hingga pemenuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat wajib sebelum pencairan pembiayaan.

Proses evaluasi ini tidak hanya fokus pada kelengkapan dokumen administratif. Lebih dari itu, evaluasi dirancang untuk memastikan operasional PLTS terapung tidak merusak ekosistem waduk dan tetap menjaga kelangsungan mata pencaharian masyarakat setempat, khususnya nelayan.

Selain kajian lingkungan dan sosial, aspek teknis juga mendapat perhatian serius melalui keterlibatan Lender's Technical Advisor (LTA) bertaraf internasional. LTA bertugas melakukan verifikasi mendalam terhadap perencanaan, seperti aspek desain, pemilihan teknologi, dan konfigurasi tata letak panel surya terapung agar sesuai dengan standar keamanan dan efisiensi operasional.

Salah satu fokus utama dalam tahap perencanaan itu adalah memastikan zona instalasi panel tidak bersinggungan dengan area aktivitas warga. Langkah antisipasi ini dimaksudkan untuk meminimalkan potensi gesekan sosial sejak awal proyek.

“Pendekatan holistik ini menandai pergeseran orientasi dalam pembiayaan infrastruktur energi. Kini, pembiayaan tidak semata-mata menilai kelayakan finansial, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam perspektif jangka panjang untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan,” jelas Verma seperti diberitakan Kompas.id, Senin (30/3/2026).

Verma menegaskan bahwa proyek pembiayaan PLTS Terapung Saguling mencerminkan bahwa proyek transisi energi berskala besar perlu didukung oleh struktur pembiayaan yang kuat, disiplin tata kelola, serta penerapan standar internasional yang konsisten.

“Bagi Standard Chartered, keterlibatan dalam proyek ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi bersih yang bankable dan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya seperti dilansir Kompas.id, Senin (30/3/2026).

Standard Chartered sendiri telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 160 tahun. Melalui jaringan Corporate and Investment Banking (CIB) global yang berpadu dengan keahlian lokal, bank ini menghubungkan modal internasional dengan peluang investasi energi terbarukan di Indonesia.

Secara global, Standard Chartered berkomitmen mencapai NZE pada portofolio pembiayaan (Scope 3) pada 2050 serta NZE operasional (Scope 1 dan 2) pada 2025. Komitmen tersebut diperkuat dengan target memobilisasi pembiayaan berkelanjutan senilai 300 miliar dollar AS hingga 2030.

Dapat direplikasi untuk masa depan energi Indonesia

Proyek PLTS Saguling tidak hanya berkontribusi langsung terhadap bauran energi nasional, tetapi juga membuka peluang replikasi di wilayah lain.

Dilansir Antara, Selasa (6/5/2025), PLTS Terapung Saguling diperkirakan mampu menekan emisi karbon hingga 63.100 ton per tahun dan meningkatkan produksi listrik tenaga surya nasional sekitar 13 persen. Capaian ini turut mendukung upaya Indonesia mencapai target NZE 2060.

Lebih dari itu, keberhasilan pembiayaan proyek PLTS Terapung Saguling membuktikan bahwa Indonesia mampu menghadirkan proyek energi bersih yang kredibel dan menarik minat pemodal global.

PLTS Terapung Saguling berperan sebagai proyek percontohan yang dapat diadaptasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa, khususnya daerah berwaduk atau badan air luas. Dengan demikian, dapat mempercepat penambahan bauran EBT nasional.

Dari sisi lingkungan dan sosial, kehadiran pembangkit surya terapung turut mendukung upaya mengurangi dominasi pembangkit berbasis batu bara dalam bauran energi nasional serta tetap memastikan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar tetap berjalan sesuai prinsip safe guard.

Meski demikian, replikasi proyek serupa membutuhkan konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, dan kesiapan ekosistem pembiayaan. Standard Chartered sendiri yang memiliki semangat Here for Good akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat pembiayaan yang menyelaraskan pembangunan dan keberlanjutan.

Untuk mengetahui lebih lengkap peran Standard Chartered dalam mendukung transisi energi di kawasan ASEAN, silakan pindai kode QR berikut.

Kumpulan peran Standard Chartered dalam mendukung transisi energi di kawasan ASEAN