DEN: WFH Namun Jalanan Masih Macet, Artinya Ada yang Salah

KOMPAS.com - Krisis energi akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah memicu berbagai negara untuk mengambil langkah yang luar biasa.

Indonesia mengikut jejak sejumlah negara di Asia, seperti Korea Selatan dan Filipina, yang mendeklarasikan darurat energi sekaligus memberlakukan bekerja dari rumah (work from home/WFH). Berkaca dari pengalaman negara-negara lain, mitigasi krisis energi global tidak senantiasi harus dimulai dengan langkah yang luar biasa.

Pendekatan yang sederhana, seperti pengaturan pola kerja, efisiensi mobilitas, dan penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya dapat menciptakan dampak signifikan terhadap konsumsi BBM nasional.

Baca juga: ASN di Bekasi Bisa Berhemat BBM sejak Kebijakan WFH

"Jadi, kalau masih macet di jalan seperti di Bandung, di Jakarta, nah ini berarti ada yang salah di sini," ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha dalam sebuah webinar, Selasa (12/6/2026).

Indonesia mempertimbangkan memakai Perpres 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM untuk membatasi subsidi komoditas.

Berdasarkan hitungan DEN, potensi penghematan dari pembatasan BBM bersubsidi mencapai 10-15 persen dari total volume.

"BBM, (seperti) Pertalite, Solar, ya terserah nanti kalau apa Perpres 191 itu yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Patra Niaga.Itu bisa kita realisasikan, kita batasi, walaupun itu masih commodity subsidy. Tapi, paling tidak jenis (dan) segala macamnya, kita batasi," tutur Satya.

Kebijakan mandatori B50 atau mencampurkan 50 persen biodiesel ke dalam solar dapat mengurangi dominasi ekspor bahan bakar fosil.

Mengutip pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, Satya percaya Indonesia bisa bebas dari impor solar jika bauran biodiesel ditingkatkan dari B40 ke B50.

Peningkatan bauran biodiesel ke B50 akan mengurangi persentase impor BBM dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor energi. Indonesia perlu melakukan penguatan koordinasi lintas sektor serta mendorong peningkatan investasi untuk mewujudkan B50 dan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).

Baca juga: Krisis Energi Dunia, IEA Imbau WFH Hadapi Konflik AS-Israel Vs Iran

Tantangan geopolitik global perlu disikapi Indonesia bukan sebagai ancaman belaka, melainkan juga momentum untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM.

Jika Indonesia mampu merespons krisis energi global dengan tepat, maka ketidakpastian yang menyertainya justru akan melahirkan kekuatan baru dalam membangun kemandirian nasional.