KOMPAS.com – Pagi di pesisir Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selalu dimulai dengan suara perahu kecil yang hilir mudik membelah sungai. Di desa yang sebagian besar warganya hidup dari laut dan tambak itu, hutan mangrove tumbuh rapat di sepanjang tepian air.
Bagi masyarakat pesisir, mangrove bukan sekadar pepohonan yang berdiri di lumpur. Akar-akar bakau menjadi benteng alami dari abrasi, tempat ikan berkembang biak, serta penopang kehidupan ekonomi warga desa.
Namun, selama bertahun-tahun, keberadaan mangrove sering dipandang sebatas latar alam yang keberadaannya dianggap biasa. Tidak sedikit kawasan mangrove rusak akibat pembukaan tambak atau pengambilan bibit secara berlebihan.
Di sisi lain, perempuan pesisir juga kerap terpinggirkan. Peran mereka dalam pengambilan keputusan desa amat kecil.
Baca juga: Beratnya Penanaman Bibit Mangrove di Pesisir Jakarta akibat Sampah Plastik
Sebagian besar perempuan lebih banyak berkutat pada pekerjaan domestik, membantu membersihkan hasil tangkapan, menyiapkan kebutuhan rumah tangga, atau sesekali ikut mengurus tambak keluarga. Aktivitas mereka penting bagi keberlangsungan ekonomi keluarga, tetapi jarang dianggap sebagai bagian dari penggerak utama desa.
Akibatnya, perempuan pesisir kerap berada di belakang layar. Kesempatan mereka untuk terlibat dalam diskusi, menyampaikan pendapat, atau ikut menentukan arah kebijakan desa masih sangat kecil.
Baca juga: Menyusuri Lorong Mangrove Alami, Melihat Banyuwangi dari Sisi Berbeda
Situasi itu perlahan berubah ketika program Nature-Based Solutions for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (NASCLIM) yang dijalankan Global Green Growth Institute (GGGI) dan Wetlands International (WI) masuk ke sejumlah wilayah di Delta Mahakam, Kalimantan Timur, dan Delta Kayan-Sembakung, Kalimantan Utara.
Program tersebut tidak hanya bicara soal rehabilitasi mangrove, tetapi juga menghubungkan kelestarian lingkungan dengan penghidupan masyarakat desa.
Baca juga: Perkuat Ketahanan Masyarakat Pesisir, Wahana Visi Indonesia Rehabilitasi Mangrove
Di Desa Muara Pantuan, perubahan itu dirasakan Nur Rahimah (34). Perempuan yang akrab disapa Rima tersebut sebelumnya menjalani keseharian sebagai ibu rumah tangga sambil membantu suami bekerja di tambak.
“Sebelumnya saya cuma bantu suami di tambak. Kalau soal kegiatan desa atau bicara soal lingkungan, hampir enggak pernah,” kata Rima kepada Kompas.com lewat sambungan telepon, Senin (11/5/2026).
Rima tinggal di RT 008 Desa Muara Pantuan bersama suami dan tiga anaknya. Sebelum mengenal Sekolah Lapang Perempuan atau Women Field School (WFS), keterlibatannya dalam isu desa sangat terbatas. Ia juga mengaku belum memahami keterkaitan antara peran perempuan, lingkungan pesisir, dan keberlanjutan ekonomi keluarga.
Perubahan mulai datang ketika ia mengikuti Sekolah Lapang Perempuan yang menjadi bagian dari program NASCLIM. Dalam kegiatan tersebut, perempuan desa diajak belajar mengenai kepemimpinan, gender, lingkungan, hingga pengelolaan mangrove.
Awalnya, Rima hanya ingin menambah pengalaman dan memperluas wawasan. Namun, ruang belajar itu justru membuatnya perlahan menemukan keberanian untuk berbicara di depan banyak orang.
Di kelompoknya, Rima bahkan dipercaya menjadi ketua. Ia juga aktif membantu peserta lain memahami materi, termasuk gender, dengan bahasa yang lebih sederhana dan dekat dengan keseharian warga desa.
Maka tak heran, di antara sesama peserta, ia kemudian dikenal sebagai “duta gender”. Sebutan itu muncul karena kemampuannya menjelaskan konsep gender yang sebelumnya dianggap rumit menjadi lebih mudah dipahami.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya