Kemenhut: Sulit Berantas Tambang Ilegal di TNGHS yang Jadi Mata Pencaharian

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar

Kemenhut: Sulit Berantas Tambang Ilegal di TNGHS yang Jadi Mata Pencaharian

Zintan Prihatini

Kompas.com - 31/10/2025, 11:11 WIB

Kemenhut menyampaikan bahwa tambang emas ilegal telah menjadi mata pencaharian warga sekitar yang sulit dibasmi.

Kembali ke artikel...

Berikan Opinimu

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Video pilihan

Lihat Semua

Laporkan komentar

Iklan atau spam

Porno atau asusila

Ujaran kebencian atau SARA

Perundungan atau pelecehan

Lainnya

Akun Terdeteksi Anonim

Kami mendeteksi email anonim pada akunmu. Untuk berkomentar, mohon gunakan email yang valid.

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke

Terkini Lainnya

Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional

LSM/Figur

07/12/2025, 12:15 WIB

Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi

Pemerintah

07/12/2025, 12:04 WIB

Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan

Pemerintah

07/12/2025, 10:48 WIB

Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum

Pemerintah

07/12/2025, 09:35 WIB

Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara

Pemerintah

06/12/2025, 22:02 WIB

Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025

BUMN

06/12/2025, 19:01 WIB

Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO

Pemerintah

06/12/2025, 18:49 WIB

Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar

LSM/Figur

06/12/2025, 18:33 WIB

Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang

Pemerintah

06/12/2025, 17:57 WIB

Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan

Pemerintah

06/12/2025, 11:14 WIB

Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang

LSM/Figur

06/12/2025, 09:35 WIB

SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global

Pemerintah

05/12/2025, 20:50 WIB

Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra

Pemerintah

05/12/2025, 20:48 WIB

Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem

Pemerintah

05/12/2025, 20:28 WIB

Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor

Swasta

05/12/2025, 20:28 WIB

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dibaca 12.402 kali

PLN Kelebihan Pasokan, Proyek WtE Dikhawatirkan Hanya Bakar Uang

Dibaca 6.832 kali

Bencana Banjir Tamparan Pembelajaran

Dibaca 1.545 kali

Konflik Agraria di Balik Banjir Sumatera, Mayoritas Disebut Dipicu Perkebunan Sawit

Dibaca 841 kali

Bencana Sumatera: Refleksi Kolektif untuk Taubat Ekologis

Dibaca 734 kali

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com

Home Travel Pemerintah Kemenhut: Sulit Berantas Tambang Ilegal di TNGHS yang Jadi Mata Pencaharian

Terkini Lainnya

Home

Travel

Pemerintah

Kemenhut: Sulit Berantas Tambang Ilegal di TNGHS yang Jadi Mata Pencaharian