Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Satu Peta

Kebijakan satu peta juga bermanfaat pada tata kelola industri kelapa sawit. Dengan pemanfaatan kebijakan tersebut dapat diidentifikasi adanya kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan, seluas 3.3 juta hektare. Hal ini tentu akan memengaruhi potensi pada penerimaan negara.

Kebijakan ini juga mendorong adanya integrasi peta perizinan dalam usaha sawit dan penilaian maupun monitoring usaha perkebunan sawit, membantu identifikasi adanya tambang dalam kawasan hutan dan hak guna usaha dalam kawasan hutan.

Semua data dan peta tematik dalam kebijakan satu peta dapat diakses oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Kemudahan akses tersebut difasilitasi melalui single geoportal, yaitu geoportal kebijakan satu peta.

Sampai saat ini tercatat lebih dari 29.000 akses pengguna terhadap geoportal kebijakan satu peta dan lebih dari 76.000 pengunduhan data.

Dengan kemudahan akses tersebut diharapkan akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dan merencanakan pembangunan, membantu dunia usaha dalam proses investasi dan pengembangan usaha, serta membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi berbasis spasial atau keruangan secara komprehensif.