PTVI Dinyatakan Tidak Melanggar HAM, Telapak Dorong Pemberdayaan Ekonomi Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Telapak merekomendasi PT Vale Indonesia Tbk atau PTVI, masyarakat di lima desa lingkar tambang PTVI Blok Tanamalia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur dengan sejumlah usulan.

Rekomendasi ini terkait hasil kunjungan dan kajian Telapak pada Mei 2024-Juni 2024, baik dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan di lima desa yang masuk dalam lingkar kawasan konsesi pertambangan di Blok Tanamalia PTVI.

Ketua Tim Telapak Muhammad Djufryhard menjelaskan, rekomendasi yang disampaikan kepada tiga pihak tersebut sekaligus merespons informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan PTVI, khususnya terkait aktivitas PTVI di Blok Tanamalia.

Adapun rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil kunjungan dan kajian yang dilakukan Telapak adalah PTVI sebaiknya segera melalukan musyawarah sebagai langkah untuk terus membangun kesepahaman dengan masyarakat desa di lingkar tambang Blok Tanamalia yang dapat menjadi upaya mitigasi konflik sejak awal.

Baca juga: Harita Tambah Dua Entitas Baru demi Keberlanjutan dan Efisiensi

Selain itu, mengedepankan upaya dialog terbuka dan mediasi dengan melibatkan tokoh desa atau mediator independen yang dipercaya oleh semua pihak dalam penyelesaian konflik tanpa keterlibatan aparat keamanan negara (TNI/Polri).

“Melakukan kemitraaan, pemberdayaan, pendampingan dan penguatan kapasitas ekonomi serta penghidupan masyarakat melalui model kemitraan dalam pengelolaan kawasan perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi serta memfasilitasi adanya kelembagaan ekonomi yang mandiri dan kuat di tingkat desa seperti koperasi," kata Djufryhard dalam rilisnya, Minggu (16/6/2024).

Lalu, membangun sarana prasarana penunjang bagi peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen kebun merica.

Sehingga, menghasilkan lada yang berkualitas baik dan mendorong lahirnya rumah produksi turunan produk lada tersebut untuk menaikkan harga jual dan membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Kemudian untuk masyarakat di lima desa lingkar tambang PTVI Blok Tanamalia, bersedia duduk bersama dengan PTVI, membicarakan adanya kesepahaman dan kesepakatan pengelolaan perkebunan merica yang beririsan dengan blok tambang PTVI.

Baca juga: Hilirisasi Nikel Jadi Harta Karun Baru, Telapak Kaji 5 Perusahaan Besar

Ini bisa dilakukan lewat model sistem kemitraan yang difasilitasi oleh organisasi independen dalam tata kelola lahan perkebunan merica dan menerima program pemberdayaan.

Selain itu, pendampingan dari PTVI untuk penguatan ekonomi dan penghidupan keluarga yang mengedepankan prinsi keterbukaan, keadilan antar pihak serta keberlanjutan konservasi alam yang lebih baik lagi.

"Bersama para pihak memastikan lahirnya kelembagaan ekonomi di tingkat desa yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi secara baik dan berkelanjutan," tambah Djufryhard.

Sementara rekomendasi ketiga ditujukan kepada Pemkab Luwu Timur untuk bersedia dan mampu memposisikan diri sebagai mediator dalam membangun dialog terbuka antara masyarakat dengan PTVI guna proses penyelesaiaan konflik tata kelola lahan di Blok Tanamalia.

“Rekomendasi ke Pemkab Luwu Timur dengan harapan bisa mendorong lahirnya sistem kemitraan pengelolaan kawasan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untu mitigasi konflik tata kelola sumber daya alam,” tuntasnya.