Perjanjian Plastik Global Jadi Momentum RI Pimpin Ekonomi Hijau

KOMPAS.com - Campaign Strategist Greenpeace Asia Tenggara Rayhan Dudayev menilai, Intergovernmental Negotiating Committee (INC) ke-5, perjanjian soal polusi plastik global, menjadi monentum Indonesia memimpin ekonomi hijau.

Menurutnya, mendorong kesepatakan perjanjian plastik akan menguntungkan ekonomi negara. Adapun INC 5 digelar di Busan, Korea Selatan dengan melibatkan 66 negara serta Uni Eropa.

“Kami mendorong Indonesia untuk mendukung inovasi bisnis berkelanjutan dan aman yang selaras dengan Perjanjian Internasional tentang Plastik, termasuk bisnis guna ulang yang salah satu elemen pendukung utamanya adalah pengurangan produksi plastik,” ujar Rayhan dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).

Baca juga:

• Ilmuwan Kembangkan Plastik Baru, Terurai di Laut Lebih Cepat dari Kertas
• Pertemuan Global Sepakati Perjanjian Atasi Polusi Plastik

Sementara itu Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia Tiza Mafira berpendapat, perjanjian ini harus memberikan solusi terhadap masalah plastik sekali pakai.

Merujuk pada studi Dietplastik Indonesia, Tiza berujar, penggantian kemasan saset berpeluang berkontribusi pada nilai ekonomi bersih hingga Rp 1,5 triliun pada 2030.

“Kami berharap Treaty memasukkan kewajiban setiap negara untuk memiliki target guna ulang, dan menegaskan prioritas kebijakan dan pendanaan pada pencegahan sampah, solusi hulu, tidak langsung ke pengelolaan hilir,” tutur Tiza.

IESR menyebut, perubahan kebijakan dari perjanjian plastik global bakal membuka banyak lapangan pekerjaan.

Menurut data C40, komunitas kota yang mencegah krisis iklim, pengelolaan sampah di wilayahnya menghasilkan 2,9 juta pekerjaan.