Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PU: "Giant Sea Wall" Cilegon-Gresik Lindungi Masyarakat Pesisir

Kompas.com, 11 Juni 2025, 17:29 WIB
Add on Google
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyebutkan bahwa pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa bertujuan melindungi masyarakat pesisir dari banjir rob.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mencanangkan pembangunan giant sea wall dari Cilegon, Banten hingga Gresik, Jawa Tengah.

"Kami membangun program giant sea wall dari Celegon sampai Gresik di Jawa Tengah untuk melindungi wilayah garis pantai dan utara beserta masyarakat yang tinggal di sana, juga di perbatasan laut di Jakarta Utara," ungkap Dody dalam acara International Conference Infrastructur di Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

Kementerian PU menggandeng Belanda dan Korea Selatan sejak 2016 untuk mengkaji pembangunan tanggul laut Cilegon-Gresik dengan jarak sejauh 946 kilometer. 

Baca juga: 4 Dampak Giant Sea Wall Menurut Walhi

Menurut Dody, proyek tersebut membuka peluang investasi jangka panjang sekaligus untuk proyek bendungan yang telah diajukan.

Dalam kesempatan itu, dia turut memastikan bahwa pemerintah menjalankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola sesuai aturan Bank Dunia serta Peraturan Menteri pada setiap proyek pembangunan.

"Sekarang ini, upaya berkelanjutan kami sudah mencapai 83 persen di bidang air dan juga energi. Bekerja sama dengan Bank Dunia, kami sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam proyek PPP (public private partnership) seperti HydroPlan dan Bandungan Sada Warma," jelas Dody.

Selain itu, bekerja sama dengan Australia dalam pengembangan teknologi untuk memangkas emisi gas rumah kaca. Program pembangunan lainnya ialah proyek Jatiluhur I yang menyediakan 5.700 liter air per liter untuk kebutuhan masyarakat di Jakarta.

"Kami juga memperbaiki sistem irigasi untuk memotong, mengurangi penggunaan air untuk pertanian dari 60 persen menjadi 30 persen dan kami berhasil melaksanakan ini di Jawa Barat. Ini menunjukkan bagaimana infrastruktur dapat juga menjadi tangguh secara iklim dan bertahan dengan lama," ucap dia.

Baca juga: Tanpa Inovasi Pembiayaan, Mustahil Bangun Tanggul Laut 700 Km

Dody menyampaikan, pemerintah menargetkan investasi hingga Rp 900 triliun pada 2026. Pendanaan pemeritah sendiri hanya mencakup 60 persen dari kebutuhan, sehingga pihaknya membutuhkan dana dari kerja sama.

"Kami bersedia menawarkan 55 proyek KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) dan kami berharap di ICI hari ini, sembilan (proyek) di antaranya yang bernilai Rp 93 triliun terbuka terhadap investasi Bapak dan Ibu sekalian," kata Dody.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perusahaan yang Punya Komitmen pada ESG Lebih Cepat Bangkit dari Krisis
Perusahaan yang Punya Komitmen pada ESG Lebih Cepat Bangkit dari Krisis
LSM/Figur
Memilah Berulang Jadi Kesulitan Para Ibu Pengelola Sampah
Memilah Berulang Jadi Kesulitan Para Ibu Pengelola Sampah
LSM/Figur
ASN di Bekasi Bisa Berhemat BBM sejak Kebijakan WFH
ASN di Bekasi Bisa Berhemat BBM sejak Kebijakan WFH
Pemerintah
Meleset dari Janji, Emisi Karbon Penerbangan Eropa Malah Melonjak Tinggi
Meleset dari Janji, Emisi Karbon Penerbangan Eropa Malah Melonjak Tinggi
Pemerintah
Studi Ungkap Perilaku Laki-Laki Cenderung Punya Jejak Karbon Lebih Besar
Studi Ungkap Perilaku Laki-Laki Cenderung Punya Jejak Karbon Lebih Besar
Pemerintah
Tukang Sampah dan Warga di Daerah Langganan Banjir Paling Berisiko Terinfeksi Hantavirus
Tukang Sampah dan Warga di Daerah Langganan Banjir Paling Berisiko Terinfeksi Hantavirus
LSM/Figur
Perubahan Iklim Jadi Risiko Bisnis, Dunia Usaha Didorong Lakukan Mitigasi Secara Terukur
Perubahan Iklim Jadi Risiko Bisnis, Dunia Usaha Didorong Lakukan Mitigasi Secara Terukur
Pemerintah
Perusahaan Raksasa Dunia Ramai-ramai PHK Karyawan, Ada Meta dan Amazon
Perusahaan Raksasa Dunia Ramai-ramai PHK Karyawan, Ada Meta dan Amazon
Swasta
PBB: Kekerasan Online Terhadap Perempuan di Ranah Publik Semakin Canggih
PBB: Kekerasan Online Terhadap Perempuan di Ranah Publik Semakin Canggih
Pemerintah
WHO Selidiki Risiko Hantavirus Menular Antar Manusia, Apakah Mengulang Pandemi Covid-19?
WHO Selidiki Risiko Hantavirus Menular Antar Manusia, Apakah Mengulang Pandemi Covid-19?
LSM/Figur
Danantara Dinilai Mampu Percepat Transisi Energi
Danantara Dinilai Mampu Percepat Transisi Energi
LSM/Figur
Pekerja Migran Indonesia di Jepang Perkuat Jejaring Lewat Pentas Budaya
Pekerja Migran Indonesia di Jepang Perkuat Jejaring Lewat Pentas Budaya
Pemerintah
Praktik 'Open Dumping' Masih Marak Terjadi Imbas Minimnya Anggaran Daerah
Praktik "Open Dumping" Masih Marak Terjadi Imbas Minimnya Anggaran Daerah
LSM/Figur
Kampanye Tahun Petani Perempuan, Tingkatkan Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim
Kampanye Tahun Petani Perempuan, Tingkatkan Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim
Pemerintah
Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?
Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau