Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Inovasi Pembiayaan, Mustahil Bangun Tanggul Laut 700 Km

Kompas.com - 04/02/2025, 13:55 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall dari Banten sampai Jawa Timur dinilai sulit untuk dilakukan, karena anggaran yang terbatas.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipangkas hingga 70 persen.

Selain itu, menurutnya, pemerintah saat ini masih berfokus pada program pangan maupun persoalan peninggulangan kemiskinan.

“Memang di dalam janji kampanyenya presiden sempat punya rencana untuk membangun tangguh laut,” kata Yayat saat dihubungi, Selasa (4/2/2025).

“Tetapi, melihat realitas dari pemotongan efisiensi anggaran, khususnya di Kementerian PUPR rasanya cukup berat untuk bisa dilakukan pembangunan tanggul laut,” imbuh dia.

Dia menyarankan agar pembangunan tanggul laut dibarengi pengembangan infrastruktur lain seperti jalan tol maupun penghubung antara kawasan industri. Dengan begitu, pemerintah dapat menawarkan proyek tersebut kepada investor.

“Jadi misalnya dikaitkan dengan pengembangan itu ya boleh-boleh saja, jadi ada unsur bisnisnya. Tetapi, kalau tidak ada unsur bisnisnya memang agak berat,” ucap Yayat.

 Ia menjelaskan bahwa tanggul laut berfungsi untuk menahan limpasan air ke kawasan pesisir dan lahan pertanian. Kendati begitu, rencana tanggul laut raksasa harus dikaji lebih dalam.

“Wacana itu kan harus dijawab dengan suatu kajian, sementara ini kajian-kajian diblokir semua. Mau tidak mau dengan kondisi yang seperti ini, saya kira mungkin wacana tentang pembangunan tanggul laut belum menjadi prioritas,” ungkap Yayat.

Baca juga: Tak Jawab Akar Masalah, Tanggul Laut Dinilai Bakal Sia-sia 

Sementara itu, Anggota Bidang Politik Sumber Daya Alam (SDA) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Parid Ridwanuddin menilai, kehadiran tanggul laut bakal menggusur nelayan di Pantura.

Ia menyampaikan, krisis iklim juga berdampak pada makin sulitnya nelayan melaut lantaran cuaca tak menentu, serta berkurangnya tangkapan ikan.

“Jadi walaupun tanggul laut diklaim sebagai bagian dari adaptasi krisis iklim, justru itu akan semakin memperparah dampak bagi nelayan-nelayan skala kecil," ucap Parid.

Diberitakan sebelumnya, Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, mengatakan bahwa presiden memutuskan membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 km. 

Hashim menegaskan, program ini dimaksudkan untuk melindungi sawah-sawah di sisi pantai utara Pulau Jawa.

“Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim,” papar Hashim.

Hashim memaparkan desain tanggul laut raksasa sudah dirancang sejak 1994 namun belum terealisasi hingga kini. Proyek pembangunan tanggul laut raksasa diperkirakan memakan waktu antara 10-20 tahun.

Baca juga: Pembangunan Tanggul Laut Dinilai Bakal Sulitkan Nelayan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Tutupan Karang Hidup dan Populasi Pari Manta di Raja Ampat Meningkat

Tutupan Karang Hidup dan Populasi Pari Manta di Raja Ampat Meningkat

Pemerintah
Pemerintah Susun Rencana Aksi Nasional Tangani Sejumlah Kanker Prioritas

Pemerintah Susun Rencana Aksi Nasional Tangani Sejumlah Kanker Prioritas

Pemerintah
Tanpa Inovasi Pembiayaan, Mustahil Bangun Tanggul Laut 700 Km

Tanpa Inovasi Pembiayaan, Mustahil Bangun Tanggul Laut 700 Km

Pemerintah
Studi: Permukaan Laut Global Naik Hingga 1,9 M pada 2100

Studi: Permukaan Laut Global Naik Hingga 1,9 M pada 2100

LSM/Figur
Emisi Karbon Industri Sepak Bola Dunia Setara dengan Satu Negara

Emisi Karbon Industri Sepak Bola Dunia Setara dengan Satu Negara

LSM/Figur
IESR: JETP Bukan 'Omon-omon', 230 Juta Dollar AS Mengucur pada 2024

IESR: JETP Bukan "Omon-omon", 230 Juta Dollar AS Mengucur pada 2024

LSM/Figur
Ikan Gobi Kerdil, Spesies Baru yang Ditemukan Ilmuwan di Teluk Saleh

Ikan Gobi Kerdil, Spesies Baru yang Ditemukan Ilmuwan di Teluk Saleh

LSM/Figur
DPR RI Setujui RPP Kebijakan Energi Nasional, Adaptasi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

DPR RI Setujui RPP Kebijakan Energi Nasional, Adaptasi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Pemerintah
Ombudsman: 3.888 Nelayan Rugi hingga Rp 24 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang

Ombudsman: 3.888 Nelayan Rugi hingga Rp 24 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang

Pemerintah
BNPB Semai 26 Ton Garam dalam Sepekan, Kendalikan Hujan Ekstrem

BNPB Semai 26 Ton Garam dalam Sepekan, Kendalikan Hujan Ekstrem

Pemerintah
Pemerintah Baru Gunakan EBT 15 GW untuk Listrik, Sisanya Didominasi Energi Fosil

Pemerintah Baru Gunakan EBT 15 GW untuk Listrik, Sisanya Didominasi Energi Fosil

Pemerintah
Transformasi ESG di Tengah Guncangan Geopolitik Global

Transformasi ESG di Tengah Guncangan Geopolitik Global

Pemerintah
Emisi Gas Rumah Kaca Turun 147 Juta Ton pada 2024

Emisi Gas Rumah Kaca Turun 147 Juta Ton pada 2024

Pemerintah
Realisasi Investasi EBTKE Paling Kecil, Migas dan Minerba Paling Banyak

Realisasi Investasi EBTKE Paling Kecil, Migas dan Minerba Paling Banyak

Pemerintah
Trump Hentikan USAID, Proyek Terkait SDG di Indonesia Terdampak

Trump Hentikan USAID, Proyek Terkait SDG di Indonesia Terdampak

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau