Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/01/2024, 20:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik wacana pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa dari pemerintah.

Wacana tersebut mengemuka kembali ke publik setelah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan seminar nasional yang membahas percepatan pembangunan giant sea wall pada Rabu (10/1/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, proyek giant sea wall penting bagi kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) karena menghadapi ancaman bencana alam dari penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut.

Baca juga: NCICD dan Giant Sea Wall untuk Pantai Utara Jawa, Apa Bedanya?

Sedangkan Walhi menyebut, pembangunan giant sea wall dengan cara mereklamasi laut tidak menyentuh akar masalah dan merupakan sesat pikir pembangunan.

Walhi menilai proyek tersebut tidak akan menjawab akar persoalan kehancuran ekologis Pulau Jawa yang selama ini telah dieksploitasi untuk kepentingan industri ekstraktif baik di darat maupun di pesisir, laut, dan pulau kecil.

Dalam keterangan tertulis, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanudin mengatakan, wilayah pesisir utara Jawa, mulai dari Banten sampai Jawa Timur, dibebani izin industri skala besar yang menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah secara cepat.

Membangun giant sea wall bukan solusi dari penurunan muka tanah. Walhi balik mendesak untuk mengevaluasi dan mencabut berbagai izin industri besar di sepanjang pesisir utara Jawa.

Dilansir dari keterangan tertulis, berikut empat dampak negatif pembangunan giant sea wall menurut Walhi.

Baca juga: Pra-desain Giant Sea Wall Pantura Jawa Butuh Rp 58 Triliun

1. Krisis di perairan utara Jawa

Pembangunan giant sea wall dinilai akan menghancurkan wilayah laut atau perairan Pulau Jawa bagian utara yang selama ini menjadi wilayah tangkapan ikan ratusan ribu nelayan tradisional.

Proyek ini akan membutuhkan pasir laut yang tidak sedikit. Sebagai contoh, pada 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengestimasi kebutuhan pasir laut untuk kebutuhan proyek reklamasi Teluk jakarta sebanyak 388.200.000 meter kubik.

Jumlah ini sangat besar untuk kebutuhan reklamasi di Jakarta saja.

Ambisi pembangunan giant sea wall akan mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati yang ada di perairan pulau Jawa bagian utara.

Pembangunan giant sea wall akan semakin mengancam stok sumber daya ikan sebagai sumber protein masyarakat.

Baca juga: Kala Prabowo Terlibat Pembahasan Proyek Giant Sea Wall...

2. Mengancam ekonomi masyarakat pesisir

Pada 2016, KKP melalui Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, mempublikasikan kajian mengenai dampak proyek reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta.

Salah satu contoh dari studi tersebut adalah setiap wilayah perairan yang hilang seluas 1 hektare menyebabkan kerugian ekonomi nelayan mencapai Rp 26 juta per orang per tahun.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Lumba-Lumba Muncul di Laut Jakarta, Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Perairan
Lumba-Lumba Muncul di Laut Jakarta, Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Perairan
LSM/Figur
Kemenperin Dorong Industri Lapor Emisi Lewat SIINas
Kemenperin Dorong Industri Lapor Emisi Lewat SIINas
Pemerintah
Pertamina Gandeng Kelompok Tani Hutan Perkuat Perhutanan Sosial
Pertamina Gandeng Kelompok Tani Hutan Perkuat Perhutanan Sosial
BUMN
Pemerintah Resmikan Pasar Perdagangan Sertifikat EBT ICDX
Pemerintah Resmikan Pasar Perdagangan Sertifikat EBT ICDX
Swasta
Perubahan Iklim, Situs Warisan Dunia Terancam Kekeringan atau Banjir
Perubahan Iklim, Situs Warisan Dunia Terancam Kekeringan atau Banjir
LSM/Figur
Ancaman Tersembunyi Perubahan Iklim, Bikin Nutrisi Makanan Turun
Ancaman Tersembunyi Perubahan Iklim, Bikin Nutrisi Makanan Turun
LSM/Figur
Ahli Desak Regulasi Ketat Pemeliharaan Ular, Jangan Sampai Ada Korban
Ahli Desak Regulasi Ketat Pemeliharaan Ular, Jangan Sampai Ada Korban
LSM/Figur
Mobil Listrik Hasilkan Emisi 73 Persen Lebih Rendah, Bantu Capai Target Iklim
Mobil Listrik Hasilkan Emisi 73 Persen Lebih Rendah, Bantu Capai Target Iklim
Pemerintah
Adipura Kini Bukan Cuma Penghargaan, Kota Kotor Terancam Kehilangan Anggaran
Adipura Kini Bukan Cuma Penghargaan, Kota Kotor Terancam Kehilangan Anggaran
Pemerintah
Mencairnya Gletser Bisa Picu Letusan Gunung Berapi Global
Mencairnya Gletser Bisa Picu Letusan Gunung Berapi Global
Pemerintah
Mengintip Pabrik dan Advanced Lab Tembakau Bebas Asap Hasil Investasi Rp 5,3 T Sampoerna
Mengintip Pabrik dan Advanced Lab Tembakau Bebas Asap Hasil Investasi Rp 5,3 T Sampoerna
Swasta
Sembilan Titik Laut Dalam di Sumatra Punya Potensi Tinggi, dari Udang hingga Beragam Karang
Sembilan Titik Laut Dalam di Sumatra Punya Potensi Tinggi, dari Udang hingga Beragam Karang
LSM/Figur
Standar Adipura Dirombak, 50 Persen Ditentukan dari Pengelolaan Sampah
Standar Adipura Dirombak, 50 Persen Ditentukan dari Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Genetika Tuna Diteliti, Jadi Dasar Kuota Tangkap dan Konservasi
Genetika Tuna Diteliti, Jadi Dasar Kuota Tangkap dan Konservasi
LSM/Figur
Jual Kupu-Kupu Dilindungi di Media Sosial, Pria 60 Tahun Ditangkap
Jual Kupu-Kupu Dilindungi di Media Sosial, Pria 60 Tahun Ditangkap
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau