WWF: Koridor Harimau Terputus, Dampak Genetik dan Ekologinya Serius

“Kita bisa gunakan pendekatan multi-stakeholder, seperti menyisakan kawasan di pinggir sungai atau greenbelt dalam praktik perkebunan untuk dilewati harimau,” ujarnya.

Sementara itu, untuk wilayah yang benar-benar terputus, dibutuhkan intervensi teknis seperti pembangunan jembatan satwa atau underpass, yang perlu dilengkapi dengan pembatasan kecepatan kendaraan, pemantauan, dan mitigasi lainnya.

Menurut Febri, pembangunan memang tidak terelakkan karena menjadi bagian dari target nasional. Namun, prinsip keberlanjutan harus menjadi dasar. Secara teknis, pembangunan seharusnya mengikuti tata ruang dan menghindari kawasan hutan.

Sayangnya, banyak pembangunan ilegal justru mendorong perambahan.

Febri mengatakan bahwa jika pembangunan tidak bisa dihindari di habitat potensial harimau, perlu ada kajian terlebih dahulu.

“Kalau populasinya besar, sebaiknya alokasinya dipindah. Kalau kecil, mungkin perlu translokasi, tentu dengan kajian ilmiah yang kuat,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa konservasi harimau tidak bisa dilepaskan dari perencanaan pembangunan.

“Misalnya di Sumatera, ada 23 subpopulasi harimau, sebagian besar di pesisir barat. Ini harus dipertimbangkan, apalagi banyak yang tumpang tindih dengan kawasan budaya atau daerah tangkapan air,” jelasnya.

Dengan pendekatan berbasis lanskap dan pembangunan berkelanjutan, kelangsungan hidup harimau tidak harus dikorbankan.

Justru harimau dan konektivitas habitatnya bisa menjadi indikator ekosistem yang sehat dan masa depan yang lebih berkelanjutan.

Baca juga: Riset Ahli Ungkap, Kearifan Lokal Saja Tak Mempan Lindungi Harimau Sumatera