Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabul, Afghanistan: Kota Pertama di Dunia yang Mungkin Bakal Kehabisan Air

Kompas.com, 2 Agustus 2025, 19:05 WIB
Yunanto Wiji Utomo

Editor

KOMPAS.com - Kabul, ibu kota Afghanistan, menghadapi krisis air yang mengancam keberlangsungannya sebagai kota modern.

Laporan terbaru dari Mercy Corps memperingatkan bahwa kota ini bisa menjadi ibu kota pertama di dunia yang benar-benar kehabisan air bersih, akibat kombinasi perubahan iklim, ledakan populasi, tata kelola air yang buruk, dan infrastruktur yang rapuh.

Dengan sumur yang kian mengering dan kebutuhan air yang terus melampaui kemampuan alam untuk mengisi ulang, Kabul berada di ambang bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada bulan Juni, seorang warga Kabul mengatakan kepada The Guardian bahwa sudah tidak ada lagi air sumur dengan kualitas baik. Pekan lalu, warga lain mengatakan kepada CNN bahwa mereka tidak tahu bagaimana keluarganya bisa bertahan hidup jika situasi ini terus memburuk.

Masalah air di Kabul bukanlah hal baru—krisis ini telah memburuk secara perlahan selama beberapa dekade. Laporan tersebut juga menyoroti bagaimana krisis ini semakin parah sejak menurunnya bantuan kemanusiaan internasional pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021, menyusul penarikan pasukan AS dan sekutunya dari negara tersebut.

“Tanpa perubahan besar dalam pengelolaan air di Kabul, kota ini akan menghadapi bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dekade ini—dan mungkin jauh lebih cepat dari yang diperkirakan,” tulis Mercy Corps dalam kesimpulan laporannya.

Laporan ini merujuk pada temuan sebelumnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang memperkirakan bahwa air tanah di Kabul bisa habis pada tahun 2030. Sekitar setengah dari sumur bor di Provinsi Kabul kini sudah mengering. Saat ini, setiap tahun pengambilan air melebihi tingkat pengisian ulang alami sebesar 1,5 miliar kaki kubik (sekitar 44 juta meter kubik).

Mohammed Mahmoud, pakar keamanan air yang tidak terlibat dalam penyusunan laporan tersebut, mengatakan kepada Live Science bahwa Kabul jelas berada di tengah krisis air yang semakin memburuk.

“Fakta bahwa pengambilan air kini melebihi pengisian ulang alami hingga puluhan juta meter kubik setiap tahun, dan bahwa hingga separuh sumur air tanah di kota ini telah mengering, menunjukkan bahwa sistemnya sedang runtuh,” kata Mahmoud dalam surel.

Mahmoud adalah CEO dari organisasi Climate and Water Initiative, sekaligus kepala kebijakan iklim dan air untuk kawasan Timur Tengah di UNU Institute for Water, Environment and Health.

Ia menyebut temuan dalam laporan itu sebagai sesuatu yang “sangat mengkhawatirkan”, terutama melihat penurunan drastis muka air tanah dan semakin banyaknya warga yang harus mengalokasikan sebagian besar penghasilan mereka hanya untuk mendapatkan air.

Menurut Mercy Corps, permukaan akuifer di Kabul telah turun sekitar 30 meter dalam satu dekade terakhir, dan beberapa rumah tangga menghabiskan hingga 30 persen dari pendapatan mereka hanya untuk membeli air bersih.

Baca juga: Studi: Harga Pangan Dunia Naik akibat Cuaca Ekstrem Dampak Perubahan Iklim

“Ini bukan sekadar isu lingkungan. Ini adalah darurat kesehatan publik, krisis mata pencaharian, dan potensi pemicu gelombang pengungsian manusia dalam skala besar,” tambah Mahmoud.

Masalah Global

Kekurangan air bukan hanya persoalan Kabul—ini adalah masalah global yang memengaruhi banyak wilayah di berbagai belahan dunia. Selama beberapa dekade terakhir, sumber daya air terus menipis, diperburuk oleh faktor lingkungan seperti perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas kekeringan, serta faktor manusia seperti pertumbuhan penduduk yang mendorong lonjakan permintaan air.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kasus ISPA Capai 13.449 Selama Juli-Agustus 2026, Ini Kelompok yang Rentan
Kasus ISPA Capai 13.449 Selama Juli-Agustus 2026, Ini Kelompok yang Rentan
LSM/Figur
Aturan Baru Uni Eropa soal Deforestasi Bakal Ubah Pasar Kopi Dunia
Aturan Baru Uni Eropa soal Deforestasi Bakal Ubah Pasar Kopi Dunia
Pemerintah
Tren Belanja Online: Konsumen Makin Pilih Kemasan Ramah Lingkungan
Tren Belanja Online: Konsumen Makin Pilih Kemasan Ramah Lingkungan
Pemerintah
Kapasitas PLTS Indonesia Baru 1,5 GW, AESI Soroti Hambatan Capai Target 100 GWp
Kapasitas PLTS Indonesia Baru 1,5 GW, AESI Soroti Hambatan Capai Target 100 GWp
Swasta
Studi: Janji Target Iklim Perusahaan Ternyata Minim Realisasi Anggaran Hijau
Studi: Janji Target Iklim Perusahaan Ternyata Minim Realisasi Anggaran Hijau
Pemerintah
BPDLH Siapkan Skema 'Blended Finance' untuk Hadapi Risiko Bencana Iklim
BPDLH Siapkan Skema "Blended Finance" untuk Hadapi Risiko Bencana Iklim
Pemerintah
Pesan yang Gugah Emosi Lebih Ampuh Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan
Pesan yang Gugah Emosi Lebih Ampuh Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan
LSM/Figur
United Tractors Gelar Wisuda 'Release Stunting' 2026
United Tractors Gelar Wisuda "Release Stunting" 2026
Swasta
PBB Sebut Target Batas Suhu Iklim 1,5 Derajat C Kian Sulit Dicapai
PBB Sebut Target Batas Suhu Iklim 1,5 Derajat C Kian Sulit Dicapai
Pemerintah
Indonesia Disebut Belum Resmi Ajukan Dana 'Loss and Damage', BPDLH Klaim Sudah Kirim Dua Proposal
Indonesia Disebut Belum Resmi Ajukan Dana "Loss and Damage", BPDLH Klaim Sudah Kirim Dua Proposal
LSM/Figur
Gelombang Panas Laut Ancam Kesehatan Anak-Anak Pesisir
Gelombang Panas Laut Ancam Kesehatan Anak-Anak Pesisir
Pemerintah
Industri Batu Bara di Tengah Transisi Energi, Bappenas Sebut Pekerja Informal Paling Sulit Beralih
Industri Batu Bara di Tengah Transisi Energi, Bappenas Sebut Pekerja Informal Paling Sulit Beralih
Pemerintah
Emisi Industri Fashion Naik 14 Persen Hanya dalam 2 Tahun
Emisi Industri Fashion Naik 14 Persen Hanya dalam 2 Tahun
Pemerintah
Bahaya Pestisida, Hampir 50 Persen Petani Dunia Keracunan Tiap Tahun
Bahaya Pestisida, Hampir 50 Persen Petani Dunia Keracunan Tiap Tahun
Pemerintah
Kerusakan Tanah Dunia Mengkhawatirkan, PBB Soroti Solusi yang Belum Maksimal
Kerusakan Tanah Dunia Mengkhawatirkan, PBB Soroti Solusi yang Belum Maksimal
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau