Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

23 Ribu Lahan Gambut Terbakar pada Juli 2025, 56 Persen Terkait Izin Sawit dan PBPH

Kompas.com, 15 September 2025, 19:14 WIB
Add on Google
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi


Jakarta, Kompas.com - Sebanyak 23.657 hektar kesatuan hidrologis gambut (KHG) terbakar di Indonesia sepanjang bulan Juli 2025. Dari total lahan gambut terbakar di seluruh Indonesia tersebut, sekitar 6.000 hektar berada di Kalimantan Barat (Kalbar) dan 3.000 hektar di Riau.

Menurut Geographic Information System (GIS) Reasearch Analyst Pantau Gambut, Juma Maulana, titik api meningkat secara signifikan di Kalbar dan Riau pada bulan Juli 2025.

Sebesar 56 persen kebakaran KHG pada Juli 2025 terjadi akibat izin HGU sawit dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

"Untuk provinsi-provinsi lain itu kenaikkannya tidak sebesar di dua provinsi itu. Kalbar dan Riau juga menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan gambut pula," ujar Juma dalam konferensi pers, Senin (15/9/2025).

Pantau Gambut memprediksi sebanyak 16 juta hektar dari total 24,2 juta hektar KHG di Indonesia rentan terbakar, dengan sebaran terbesar di Sumatera dan Kalimantan.

"Ini kajian kami di 2023, yang memang kami perbaharui setiap ada kejadian El Nino," tutur Juma.

Ia khawatir dengan nasib Papua bisa seperti Sumatera dan Kalimantan ke depannya, mengingat saat ini sedang terjadi pembukaan lahan secara masif.

"Di Papua sepanjang bulan Juli memang belum terjadi kebakaran hutan," ucapnya.

Pengaruh El Nino

Pola musim kemarau di Indonesia berbeda antar daerah di Indonesia. Misalnya, musim kemarau di Aceh dan Riau lebih dulu daripada Sumatera Selatan serta Lampung. Atau, musim kemarau di Kalimantan Barat lebih awal dibandingkan dengan Kalimantan Tengah.

Juma memperkirakan musim kemarau untuk KHG di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah terjadi pada bulan September sampai Oktober 2025.

Ia memprediksi titik api pada bulan September sampai Oktober 2025 sudah menurun.

"Karena di sana ada kondisi faktor iklim yang memang pengaruhnya berbeda. Ini tadi saya sebut dengan El Nino yang menyebabkan menjadi sangat rentan terbakar. Kalau tidak ada anomali yang berarti, kebakaran memang akan turun," ujar Juma.

Di sisi lain, Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, Indonesia saat ini memasuki musim kemarau basah. Namun, mengapa titik api di Kalbar dan Riau begitu masif, khususnya di KHG. Padahal, saat terjadi El Nino pada 2023, tidak ada titik api sama sekali di Riau.

"Tapi kok (titik api di Kalbar dan Riau) sangat tinggi. Titik panasnya dibandingkan dengan (tahun) 2023 yang jelas-jelas itu ada El Nino," tutur Juma.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Berawal dari Mati Lampu, Siswa MAN 19 Jakarta Sulap Minyak Jelantah Jadi Listrik
Berawal dari Mati Lampu, Siswa MAN 19 Jakarta Sulap Minyak Jelantah Jadi Listrik
LSM/Figur
Lonjakan EBT Bikin Ekspor China Bertahan Saat Pasokan Energi Terguncang
Lonjakan EBT Bikin Ekspor China Bertahan Saat Pasokan Energi Terguncang
Pemerintah
Saat Ibu Bekerja, Anak Perempuan Bisa Bermimpi Lebih Tinggi
Saat Ibu Bekerja, Anak Perempuan Bisa Bermimpi Lebih Tinggi
Swasta
Ecoton Temukan Mikroplastik Dalam Darah dan Sperma Manusia
Ecoton Temukan Mikroplastik Dalam Darah dan Sperma Manusia
LSM/Figur
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Pemerintah
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
Swasta
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
LSM/Figur
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
LSM/Figur
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
Pemerintah
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Swasta
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
LSM/Figur
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
Pemerintah
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Pemerintah
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
Pemerintah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau