Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI

BALI, KOMPAS.com - Industri sawit mengelola 16,8 juta hektar lahan di Indonesia, dengan kontribusi ekspor 30–40 miliar dollar AS per tahun. Lebih dari 16,5 juta tenaga kerja bergantung pada sektor perkebunan sawit, dengan 42 persen dari total lahan dikelola petani rakyat. Namun, posisi hukum petani sawit rakyat perlu diperjelas, mengingat sebagian besar lahannya masih mengalami tumpang tindih status kawasan.

Kepala Pusat Studi Sawit IPB University, Budi Mulyanto menilai, akar permasalahan berasal dari fragmentasi regulasi. Selama lebih dari 30 tahun, sektor perkebunan sawit diurus berbagai kementerian/lembaga, yang mengakibatkan data yang tidak sinkron.

Menurut Budi, permasalahan tersebut menyebabkan para pelaku usaha menghadapi ketidakpastian dalam investasi dan target keberlanjutan sulit dicapai karena tanpa koordinasi yang jelas. Ia mengusulkan mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional.

“Tidak adanya otoritas tunggal membuat mandat tumpang tindih, data tidak sinkron, target keberlanjutan tak tercapai, dan iklim investasi menjadi labil,” ujar Budi dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Prince Outlook (IPOC2025) di Bali, Kamis (13/11/2025).

Sawit membutuhkan lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi sebagai komoditas strategis Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan, industri sektor perkebunan ini akan mudah menjadi pemain global yang gesit kalau sudah tidak ada lagi regulasi di dalam negeri yang kontraproduktif.

Baca juga: Bappenas Ingatkan Dampak Ekspansi Sawit yang Terlalu Cepat dan Kesampingkan Keberlanjutan

Selain fragmentasi regulasi, isu keberlanjutan lainnya juga tantangan sektor perkebunan sawit untuk menjadi penggerak ekonomi nasional.

Pertama, prospek cerah industri sawit Indonesia pasca kesepakatan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), yang terkendala regulasi tentang deforestasi Uni Eropa (EU’s Deforestation Regulations/EUDR).

Menurut Eddy, EUDR semestinya diperlakukan sebagai cermin bagi sistem yang harus dibangun dan diterapkan pada industri sawit nasional. EUDR perlu dijawab dengan pemberlakukan standar pengelolaan sawit yang lebih baik, dengan infromasi keluar diluruskan sesuai data dan fakta.

Kedua, penguatan kredibilitas serifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Ia berharap ISPO harus bisa menjadi standar emas global dan prinsip-prinsip keberlanjutan benar-benar diterapkan dalam industri sawit.

Di sisi lain, kebijakan biofuel — untuk mengurangi ketergantungan impor BBM melalui pencampuran biodiesel dari minyak sawit dengan solar — menciptakan pasar permintaan domestik.

"Agar kebijakan itu tidak rapuh, GAPKI berharap sinergi yang sudah terjalin antara pelaku industri sawit dan pemerintah dapat semakin baik di masa depan," tutur Eddy.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Eddy Abdurrahman, kebijakan biodiesel menjaga harga tandan buah segar (TBS) pada kisaran Rp1.344–Rp2.932 per kg selama tahun 2014–2024. Kebijakan biodiesel menjaga stabilitas harga yang menjadi penompang utama kesejahteraan lebih dari 2,5 juta petani sawit.

Berkat kebijakan biodiesel, kata dia, terjadi kenaikan penghematan devisa dari Rp 12 triliun pada 2017, menjadi diproyeksikan Rp 147 triliun di tahun 2025. Kebijakan biodiesel juga memperluas penciptaan lapangan kerja, dari 323 ribu pekerja pada 2017, naik menjadi hampir 2 juta pekerja di tahun 2025.

Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam optimalisasi kebijakan biodiesel. Yaitu, kesiapan teknis, logistik wilayah timur, serta tekanan fiskal dssy harga CPO lebih tinggi dari solar fosil. Ia menggarisbawahi penting leksibilitas pungutan, diversifikasi bahan baku, dan penguatan sertifikasi ISPO dan RSPO.

"Biodiesel bukan hanya energi alternatif, tetapi pilar stabilisasi harga sawit dan ketahanan energi Indonesia,” ucapnya.

Baca juga: DIgitalisasi Bisa Bantu Petani Sawit Indonesia Hadapi Aturan Ketertelusuran