JAKARTA, KOMPAS.com - Program Manager Dana Nusantara, Tanti Budi Suryani, mengungkapkan masyarakat adat di Asia mengelola sekitar 40 persen lahan kritis. Namun, hanya 10 persen di antaranya yang mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah.
Secara global, masyarakat maupun komunitas adat mengelola lahan, hutan, dan ekosistem kritikal dengan luasan 32 persen. Karenanya, mereka menjadi aktor penting dalam menghadapi perubahan iklim.
"Masyarakat adat termasuk Indonesia, di Asia paling besar jumlahnya secara global, menyumbang 60 persen. Tetapi dana yang mereka bisa akses dari pendanaan iklim hanya sekitar 2,9 persen," kata Tanti dalam Diskusi Dua Mingguan: Utang Ekologis & Keadilan Pendanaan Iklim, Selasa (18/11/2025).
Baca juga: COP30: Perlindungan Masyarakat Adat, Jawaban Nyata untuk Krisis Iklim
Ketidakadilan tersebut, justru dialami mereka yang secara konsisten menjaga hutan serta ekosistem kritis. Pada kasus lainnya, untuk mendapatkan pendanaan 3.000 dollar AS bagi masyarakat adat Dana Karbon di Kalimantan Timur tak dapat diakses.
Kendati program masyarakat adat telah berlangsung selama lima tahun.
"Jadi persoalan utama selalu soal bagaimana birokrasi yang sangat lumayan panjang, itu yang kemudian membuat teman-teman di Aman (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), Walhi membuat mekanisme Dana Nusantara ini," tutur dia.
Melalui mekanisme tersebut, proses pendanaan menjadi jauh lebih cepat dan berbasis kebutuhan komunitas.
Baca juga: Menhut Janjikan Pengakuan 1,4 Juta Ha Hutan Adat di Forum Internasional
Proses pengajuannya dibuat sederhana, memungkinkan masyarakat di tingkat kampung mengirimkan proposal bahkan dengan tulisan tangan.
Sementara, usulan program dapat berupa kegiatan restorasi ekosistem, pemetaan wilayah, pengakuan lahan adat, peningkatan ekonomi lokal, hingga pembangunan pusat pendidikan rakyat.
"Mereka bisa mengelola kurang lebih yang kami sekarang salurkan adalah maksimumnya Rp 100 juta. Jadi sangat cepat dan mungkin bisa kami tunjukkan ya, bahwa dalam dua tahun dengan dukungan kurang lebih 450 inisiatif sudah berdampak pada restorasinya 3,2 juta hektare," jelas Tanti.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya