Menhut Janjikan Pengakuan 1,4 Juta Ha Hutan Adat di Forum Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, berkata pemerintah menargetkan untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025-2029. Hal ini disampaikannya saat menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil.

Dalam sambutannya, dia menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian dari strategi nasional guna meredam kejahatan lingkungan sekaligus memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

“Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ungkap Raja Juli dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

Baca juga: Putusan MK: Oase Keadilan bagi Masyarakat Adat

Menurut The State of Indonesia's Forest (SOIFO), pengakuan hutan adat dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat ada dan upaya mengurangi laju deforestasi 30-50 persen, menurut data SOIFO 2024.

Karenanya, pemerintah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Raja Juli mengatakan, melalui tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, serta keberlanjutan pengelolaan hutan.

“Oleh karena itu, mempercepat pengakuan ini sangatlah penting. Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui masyarakat adat dan komunitas lokal,” jelas dia.

Di samping itu, kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi diperlukan. Raja Juli lalu menegaskan kesiapan pemerintah menjadi mitra aktif dalam koalisi global.

Baca juga: Masyarakat Adat Jadi Penopang Ekonomi, Revisi UU Mendesak Disahkan

“Indonesia siap berkolaborasi, bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang," tutur Raja Juli.

Sebagai informasi, United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro. Dalam forum itu, Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements, mengaku menyambut baik komitmen Indonesia mengakui 1,4 juta ha hutan adat.

"Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini. Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama," ungkap Clements.

"Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan," imbuh dia.

Baca juga: Walhi: Wacana PSN di Merauke Picu Konflik dan Tak Hormati Masyarakat Adat