Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Berkah Mitra Perdana Sukses, operator collection center di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mampu mengumpulkan 50 ton sampah plastik jenis PET setiap bulannya.

Direktur PT Berkah Mitra Perdana Sukses, Muhammad Martin mengatakan dengan menjaga kapasitas sebesar itu, pihaknya mampu mendapat keuntungan.

"Secara pendapatan, kami sudah dibantu Amandina Bumi Nusantara itu untuk mengukur bagaimana bisa untung. Sampai saat ini, Enggak sampai berapa miliar itu ya," ujar , Kamis (27/11/2025).

Baca juga: RI Bergantung Infrastruktur Informal untuk Pengumpulan Sampah

Collection Center Cibarusah menyortir sampah jenis PET dan melakukan pengepresan dengan dua mesin yang dioperasikan sembilan pekerjanya.

Collection Center Cibarusah mengirim sampah jenis PET tersebut ke Amandina Bumi Nusantara untuk didaur ulang menjadi botol plastik kembali sejak 2023. Sedangkan sampah plastik jenis lain akan diolah menjadi tali rafia.

Chairwoman Mahija Parahita Nusantara Foundation, Ardhina Zaiza mengatakan, sampah plastik jenis PET tidak dibersihkan secara mendalam di Collection Center. Untuk proses pembersihan secara menyeluruh akan dikerjakan Amandina Bumi Nusantara.

"Jadi, dapat dipastikan bersih dan aman untuk menjadi botol yang bisa diisi minuman kembali," tutur Zaiza.

Kompas.com/Manda Firmansyah Dua mesin pengepresan sampah jenis PET yang telah disortir di Collection Center Cibarusah, Bekasi, pada Kamis (27/11/2025).

Mahija Parahita Nusantara Foundation menjalankan Responsible Sourcing Initiative untuk memastikan proses transisi dari pengelolaan sampah informal ke formal selalu memprioritaskan aspek kemanusiaan di setiap tahapnya.

Dengan mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia (HAM) ke dalam rantai pasok, Mahija Parahita Nusantara Foundation menyediakan tingkat transparansi yang diperlukan oleh mitra, seperti Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia dan Amandina Bumi Nusantara.

Menurut Zaiza, hal itu untuk menjamin material berkualitas tinggi yang masuk ke dalam proses daur ulang tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan. Namun, juga bertanggung jawab secara sosial dengan mengangkat kesejahteraan para pemulung yang menjadi tulang punggung infrastruktur pengumpulan sampah di Indonesia.

Yayasan untuk membantu pengadaan sampah plastik PET, Mahija Parahita Nusantara dan fasilitas daur ulang, Amandina Bumi Nusantara dibangun CCEP untuk perluasan tanggung jawab produsen (extended producer responsibility / EPR).

Ketertelusuran Pengelolaan Sampah Plastik

VP Public Affairs, Communications, and Sustainability CCEP, Lucia Karina mengatakan, mekanisme EPR mencerminkan ketertelusuran dari pengelolaan sampah plastik yang dihasilkan suatu perusahaan.

Dalam menjawab tuntutan EPR di tengah kondisi tata kelola persampahan Indonesia yang berantakan, kata dia, CCEP sebagai perusahaan produsen tetap harus melaksanakan.

"Yang kami kerjakan dapat menjadi contoh bagus untuk EPR dengan melibatkan pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan inklusif. Kami bangun benar-benar roadmap-nya, kami bangun blueprint-nya. Kalau kami menyatakan siap atau tidak siap, sementara itu tidak kami lakukan secara bertahap, kapan mau siapnya?, Sebelumnya kami memastikan orang lain melakukan, kami (harus) sudah melakukan," ucapnya.

Pelaksanaan EPR perlu menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia, yang infrastruktur pengumpulan sampahnya bergantung terhadap pemulung sebagai bagian dari sektor informal. Infrastruktur pengumpulan sampah di Indonesia tidak cocok dengan pelaksanaan EPR model Eropa.

Pertama, infrastruktur pengelolaan sampah di Eropa sudah tersistem dengan baik. Kedua, negara-negara Eropa memberikan insentif untuk industri yang melaksanakan EPR. Ketiga, memilah sampah sudah menjadi budaya masyarakat Eropa.

"Kita enggak bisa menjalankan EPR seperti di Eropa yang semuanya sudah siap. Kita harus sadar diri," ujar Lucia.

Pelaksanaan EPR yang membebankan seluruh pengelolaan sampah hanya kepada industri produsen plastik sebagai kemasan berskala besar hanya menyisakan ketidakadilan. Ini mengingat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang secara jumlah jauh lebih banyak juga berkontribusi besar dalam menghasilkan sampah plastik.

"Semuanya harus sama dan semuanya harus sama-sama. Industri rumah tangga memproduksi jus dan kopi, itu bagaimana?, makanya kita perlu roadmap, supaya tidak ada lagi saling menyalahkan, tapi sudah terstruktur betul-betul. Ini memang harus bukti kebesaran hati semua orang untuk melakukan," tutur Lucia.

Baca juga: Sampah Campur dan Kondisi Geografis Bikin Biaya Daur Ulang di RI Membengkak

Di sisi lain, konsumen di Indonesia masih kurang mendukung inisiasi perusahaan untuk membuat produknya ramah lingkungan. Khususnya, konsumen dari segmen menengah ke bawah yang lebih memprioritaskan harga di atas pertimbangan lingkungan. Maka, dalam pelaksanaan EPR perlu realistis agar keberlanjutan bisnis perusahaan tetap terjaga.

"Saya di Indonesia terus terang saja, saya anggap bahwa harusnya menjalankan EPR dengan mengambil keuntungan supaya cost operation-nya bisa diturunkan. Kalau enggak ya memang betul itu menjadi another cost untuk konsumen,"ucapnya.