Abrasi Pesisir Demak, Kiara Imbau Pemerintah Hentikan Pembangunan Ekstraktif

KOMPAS.com - Abrasi di pesisir Demak, Jawa Tengah, dinilai semakin nyata. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengimbau pemerintah untuk menghentikan pembangunan ekstraktif yang memicu kerusakan ekologis. 

"Kami melihat kerusakan ekologis di Kabupaten Demak dan bencana di Sumatera berdiri di atas akar masalah yang sama, eksploitasi lingkungan yang melampaui daya dukung alam," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati, dilansir dari Antara, Selasa (2/12/2025).

Baca juga:

• Nasib Korban Iklim di Demak: Tersandung Hukum Lahan dan Minim Pelatihan
• Cegah Abrasi, Restorasi Mangrove di Demak Segera Dilakukan

Wilayah pesisir Demak terus menyusut

Perempuan dan anak-anak paling terdampak

Wilayah di pesisir Demak, termasuk desa-desa yang ada, dinilai terus menyusut dari peta. Bahkan, Desa Timbulsloko, Desa Margolinduk, Desa Morodemak, dan Desa Purworejo perlahan menghilang dalam dua dekade terakhir. 

Dalam wawancara pada Desember 2024 lalu, Susan menuturkan bahwa sejumlah desa di pesisir sudah berubah menjadi rawa atau lautan. 

"Setidaknya sudah terjadi di beberapa wilayah pesisir. Sejumlah desa di pesisir Jateng (Jawa Tengah) hilang dari peta. Di Kabupaten Demak, desa-desa seperti Timbulsloko, Bedono, dan Sriwulan kini berubah menjadi rawa atau lautan," kata Susan, dilansir dari Antara, Kamis (12/12/2024).

Penyusutan ini dinilai berkaitan kuat dengan hilangnya vegetasi penyangga, reklamasi, pengurukan pesisir, serta ekspansi industri skala besar yang menabrak prinsip daya dukung lingkungan.

Menurut Susan, kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat pesisir membuat risiko banjir rob dan abrasi meningkat.

Baca juga:

• BRI Insurance Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Kudus dan Demak
• Smart Aviation Ungkap Hujan Ekstrem Jadi Tantangan TMC di Demak

"Saat kampung ditenggelamkan oleh kebijakan negara atas nama tol laut atau pembangunan lainnya, masyarakat mengalami banjir rob kepanjangan, dan abrasi parah, negara tidak hadir apalagi menetapkan sebagai bencana nasional," jelas Susan.

"Siapa paling terdampak dalam krisis iklim dan bencana ekologis ini? Perempuan dan anak-anak," tambah dia. 

Pesisir yang rusak tidak hanya soal hilangnya ruang hidup, tapi juga lenyapnya sumber penghidupan yang menopang keluarga nelayan.

Lewat Kiara, Susan mengimbau pemerintah untuk segera menghentikan pembangunan ekstraktif di pesisir Demak.

Ia juga meminta program pemulihan yang memprioritaskan rehabilitasi mangrove, penguatan sabuk pantai, serta penataan ruang yang berpihak pada kesehatan ekologi. 

"Sediakan rencana pemulihan desa tenggelam dan pemukiman aman, termasuk relokasi bermartabat dan perlindungan sumber penghidupan nelayan," kata Susan.

Selain itu, Kiara juga mengimbau pemerintah untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi perempuan nelayan. Perlindungan tersebut mencakup akses air bersih, layanan kesehatan, dan dukungan untuk mata pencaharian. 

Berkaitan dengan imbauan tersebut, terdapat acara "Parade 16 Perahu Perempuan Nelayan: Melawan Eksploitasi Pesisir yang Merusak Kehidupan". 

Parade ini digelar dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Baca juga:

• Cegah Abrasi, QNET dan Kodim 1611/Badung Tanam 4.000 Mangrove di Pesisir Bali
• Pengerukan Pasir Ilegal di Pulau Pari Picu Abrasi dan Ganggu Nelayan