Menteri LH Hanif Soal COP30, Negara Dunia Masih Berdebat dan Krisis Iklim Terabaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, berakhir Jumat (21/11/2025) lalu. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menilai, di konferensi tersebut, para negara peserta hanya berdebat tentang siapa yang bertanggung jawab atas krisis iklim.

Negara-negara di dunia disebut masih belum kompak untuk mengorbankan kepentingan nasionalnya masing-masing demi mengatasi krisis iklim.

Baca juga:

• Fokus Perdagangan Karbon, Misi RI di COP 30 Dinilai Terlalu Jualan
• COP 30: Dagang Karbon Kuno dan Terbukti Gagal, Indonesia Perlu Strategi Baru

Hanif juga menganggap COP gagal menjadi forum yang menyatukan negara-negara dunia untuk bergerak bersama menangani krisis iklim. COP dinilai hanya diisi "dengan negoisasi-negoisasi panjang yang melelahkan". 

"Dengan negosiasi-negosiasi panjang yang melelahkan dan kemudian tidak menghasilkan output yang sangat fundamental, ada sangat dari COP 1 ke COP selanjutnya. Dari (tahun) 2015 sampai 2025, sudah kita melakukan negosiasi, tetapi tidak ada substansi yang sangat mendasar untuk kemudian kita bersama-sama menghadapi tantangan krisis iklim," ujar Hanif di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Baca juga: Indonesia Dianggap Kena Jebakan di KTT COP30 karena Jual Karbon Murah

Hasil COP30, sibuk "berkelahi" daripada mengurus krisis iklim

Dok. Standart Chartered Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 di Brasil, Sabtu (8/11/2025). Indonesia Raih Penghargaan Sindiran 'Fossil of the Day' di Brasil

Saat ini, negara-negara dunia dianggap sibuk "berkelahi" daripada mengurus krisis iklim. Antara satu negara dengan negara lainnya dinilai saling menekan melalui kekuatan ekonomi-politik dan teknologi.

Padahal, suhu panas bumi terus naik akibat krisis iklim. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah.

"Suhu rata-rata global saat ini sudah di atas 1,4 derajat celcius, mendekati 1,5 (derajat Celcius). Ini tentu menyedihkan," tutur Hanif.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil kecewa dengan hasil COP30 karena menyematkan harapan terlalu besar. Hal ini mengingat COP30 digelar oleh Permintah Brasil yang dikenal pro hutan dan iklim.

Di bawah Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, Brasil telah menurunkan tingkat deforestasi secara signifikan.

Namun, kenyataannya berkata lain. COP30 justru serupa dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kurang memberikan terobosan berarti.

"Mengecewakan, terutama karena harapan yang besar itu ya. Kalau di tiga COP sebelumnya kan di negara-negara minyak ya sehingga ekspektasi kita terkalibrasi dengan sendirinya. Nah, ini di negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia, kita berharap lebih jauh," ujar Country Director Greenpeace untuk Indonesia, Leonard Simanjuntak, Selasa (25/11/2025).

Baca juga:

• COP30: 70 Organisasi Dunia Desak Kawasan Bebas Energi Fosil di Hutan Tropis
• Pemerintah Godok NDC Iklim Kedua, Dipastikan Rampung Sebelum COP 30

COP30 dinilai tak menghasilkan komitmen konkret

COP30 BRASIL/ALINE MASSUCA Masyarakat adat berpartisipasi dalam pembukaan Desa COP selama KTT Iklim COP30 di Belem, Brasil, Selasa (11/11/2025).

Dari segi keputusan, COP30 dinilai tidak menghasilkan komitmen konkret untuk menutup jurang menganga dalam mencapai batas aman suhu 1,5 derajat celsius yang ditetapkan Perjanjian Paris.

COP30 juga disebut tidak menghasilkan komitmen konkret untuk mengakhiri industri fosil dan menghentikan deforestasi.

Bahkan, dari segi keputusan, COP30 dianggap lebih buruk daripada COP28 di Dubai di Uni Emirat Arab, yang merupakan negara penghasil minyak, yang menghasilkan komitmen global untuk bertransisi dari energi fosil.

Senada, Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Nadia Hadad juga mengaku kecewa dengan hasil keputusan COP30 yang tidak selaras dengan citra Brasil sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia.

Baca juga:

• Greenpeace Kritisi COP30 yang Tak Berkomitmen Kuat Hentikan Energi Fosil
• COP30: 300 Juta Dollar AS Dialokasikan untuk Riset Kesehatan Iklim