Greenpeace Kritisi COP30 yang Tak Berkomitmen Kuat Hentikan Energi Fosil

JAKARTA, KOMPAS.com - Greenpeace menilai, hasil Conference of the Parties (COP30) di Brasil, berakhir tanpa menghasilkan peta jalan yang nyata untuk mengakhiri penggunaan energi fosil, menghentikan deforestasi, dan peningkatan pendanaan aksi iklim.

Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali, mengatakan COP30 tidak berujung pada hasil yang diharapkan lantaran banyak negara yang terpecah belah di meja perundingan.

"Kita berada di persimpangan jalan, di antara menahan laju kenaikan suhu Bumi di bawah 1,5 derajat celsius dan jalan tol menuju bencana iklim yang katastrofik," ujar Carolina dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Kata dia, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyerukan pentingnya peta jalan menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi. Tetapi, terpecah belahnya negara dalam perundingan menjadi tantangan.

Baca juga: Fokus Perdagangan Karbon, Misi RI di COP 30 Dinilai Terlalu Jualan

"Kendati banyak negara yang mau mengambil aksi nyata, ada segelintir negara dengan kekuatan besar yang menghambat," imbuh dia.

Menurut Carolina, hasil COP30 tak adil bagi masyarakat adat. Perjuangan tersebut bahkan berbuah kebijakan demarkasi atau batas wilayah yang mengamankan 2,4 juta hektare tanah masyarakat adat di Brasil.

"Lahirnya peta jalan untuk menghentikan energi fosil dan deforestasi, serta dukungan pendanaan, sebenarnya akan menjadi hasil yang bersejarah. Namun, perjuangan ini akan terus berlanjut,” papar Carolina.

Pihaknya telah mendorong kesepakatan tentang rencana aksi untuk menghentikan deforestasi selambat-lambatnya pada 2030, rencana respons global menjembatani kesenjangan ambisi 1,5 derajat, dan pendanaan iklim lewat mekanisme pencemar membayar. Akan tetapi, konferensi iklim pertama di hutan Amazon ini gagal menghasilkan tiga usulan tersebut.

Ketua Tim Politik untuk Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev, menjelaskan sempat ada upaya beberapa negara hutan hujan tropis untuk memasukkan ketentuan menyetop pembabatan hutan dalam kesepakatan. Namun, Indonesia justru tidak terlihat aktif memperkuat inisiatif tersebut.

Baca juga: Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim RI Dinilai Belum Peduli Kelompok Paling Rentan

“Sikap Indonesia di meja perundingan dan hasil dari konferensi iklim ini menjadi kabar mengecewakan bagi masyarakat adat yang berjuang menjaga hutan dari penghancuran oleh industri maupun atas nama proyek pemerintah," ungkap Rayhan.

"Seperti yang saat ini sedang terjadi di Tanah Papua, Masyarakat Adat Yei-Nan dan Malind di Merauke tengah berjibaku mempertahankan tanah dan hutan adat mereka dari proyek tebu dan cetak sawah,” tambah dia.

Ajang Jual Beli Karbon

Sementara itu, Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengkritisi bahwa COP30 hanya mrnjadi ajang jual beli karbon bagi pemerintah. Menurut dia, dalam proses negosiasi pemerintah Indonesia tak menunjukkan langkah progresif, layaknya lebih dari 80 negara yang mendesak peta jalan meninggalkan energi fosil.

“Indonesia bukannya ikut tampil dengan komitmen iklim yang ambisius dibarengi dengan diplomasi dukungan pendanaan iklim sesungguhnya dari negara maju dan transisi yang berkeadilan, tetapi malah lebih fokus berjualan karbon di paviliun yang keberadaannya disponsori berbagai perusahaan pencemar," tutur Leonard.

Reputasi Indonesia turut disorot usai meraih penghargaan Fossil of the Day di acara konferensi perubahan iklim COP30, Sabtu (15/11/2025) lalu. Greenpeace menekankan bahwa pemerintah harus berupaya membawa Indonesia mengurangi industri fosil dengan mengakhiri penggunaan batu bara.

Baca juga: Pemerintah Godok NDC Iklim Kedua, Dipastikan Rampung Sebelum COP 30