JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) atau Komitmen Penurunan Emisi Kedua untuk menargetkan emisi yang akan diturunkan pada 2035.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengatakan pihaknya juga telah berkomitmen menurunkan emisi 43 persen di 2030 pada Perjanjian Paris.
"Sekarang kami lagi menyusun second NDC, komitmen Indonesia yang kedua kali kepada dunia bahwa kita mampu menurunkan emisi sekian persen pada tahun 2035 dan itu sedang digodok di Kemensetneg agar sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen," ungkap Diaz dalam acara Indonesia Corporate Sustainability Outlook 2025, di Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).
Dia menyebutkan bahwa dokumen tersebut akan rampung sekitar Agustus-September 2025 mendatang. KLH nantinya akan mengirimkan dokumen NDC kedua kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Baca juga: Perkotaan di Pulau Jawa Jadi Penyumbang Emisi Karbon Individu Tertinggi
"Yang jelas sebelum November, karena kita ada COP30 di Brasil, pasti akan kami submit. (Target penurunan emisi) lagi digodok sesuai target pertumbuhan 8 persen," tutur Diaz.
Dokumen NDC kedua akan merespons mandat global dalam keputusan Conference of the Parties (COP) 28, yang mencakup target puncak emisi global antara 2020-2025, serta pengurangan emisi gas rumah kaca global sebesar 43 persen pada 2030 dan 60 persen pada 2035.
Sehingga, Indonesia harus menekan emisi sebanyak 459 juta ton karbon dioksida ekuivalen terutama di sektor energi, kehutanan, limbah, pertanian, dan kelautan.
KLH mencatat, sektor energi berkontribusi 55 persen terhadap total emisi nasional, akan menjadi fokus utama dalam upaya transisi menuju sistem rendah karbon. Pihaknya menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan 27-33 persen di 2035.
Dari sektor kehutanan, ditargetkan bisa menyerap emisi lebih banyak daripada yang dilepaskan melalui proyek Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Selain itu, sektor limbah akan mengalami transformasi besar melalui kebijakan Zero Waste Emission 2050.
Baca juga: Gas Flaring Lesatkan Emisi Karbon, Sumbang 389 Juta Ton pada 2024
"Presiden minta pengolahan sampah ini tahun ini harus selesai 51 persen, di 2029 nanti harus 100 persen dan beliau juga akan merevisi Perpres Nomor 35 Tahun 2021 terkait waste to energy. Jadi nanti akan ada waste to energy di 33 kota di Indonesia yang sampahnya di atas 1.000 ton per hari," papar Diaz.
Dalam mendukung implementasi Second NDC, pemerintah memperkenalkan Sistem Registri Nasional (SRN), platform transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk memantau progres pelaksanaan kebijakan iklim, termasuk pencapaian di berbagai sektor.
Masyarakat juga didorong aktif berpartisipasi dalam program kampung iklim (ProKlim) yang kini menjangkau lebih dari 5.000 desa dan ditargetkan bisa mencakup 20.000 desa.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya