Genjot Transisi Energi, Jepang Siapkan Subsidi 1,34 Miliar Dollar AS

KOMPAS.com - Jepang tengah bersiap untuk mengalihkan investasi industri ke arah listrik bersih dalam skala besar.

Hal itu rencananya dilakukan dengan mengalokasikan 1,34 miliar dolar AS dalam bentuk subsidi untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang sepenuhnya bergantung pada energi bebas karbon.

Langkah ini sendiri bertujuan untuk merangsang permintaan energi terbarukan sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi baru di daerah-daerah regional.

Sebagai informasi, Jepang menjadi penghasil emisi karbon dioksida terbesar kelima di dunia dan terus bergantung pada impor bahan bakar fosil.

Subsidi untuk energi terbarukan

Melansir ESG News, Selasa (23/12/2025) skema subsidi ini rencananya akan berjalan selama lima tahun mulai tahun fiskal 2026. Subsidi akan menargetkan perusahaan yang mengonsumsi listrik yang sepenuhnya didekarbonisasi dan memberikan kontribusi ekonomi kepada daerah tempat listrik tersebut diproduksi.

Baca juga: Teknologi Satelit Ungkap Sumber Emisi Metana dari Minyak, Gas, dan Batu Bara Global

“Skema ini akan menyediakan dana selama lima tahun mulai tahun fiskal 2026,” kata Juntaro Shimizu, direktur kelompok kebijakan Transformasi Hijau di Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri.

Ia menambahkan bahwa perusahaan yang memenuhi syarat dapat menerima subsidi yang mencakup hingga setengah dari pengeluaran modal mereka.

Operator pusat data juga akan mendapatkan subsidi jika mereka memenuhi kriteria yang sama.

Masuknya pusat data sebagai penerima subsidi mencerminkan fokus Jepang yang semakin besar terhadap jejak energi dari infrastruktur digital, serta potensi perannya sebagai sumber permintaan listrik jangka panjang yang stabil bagi proyek-proyek energi terbarukan.

Jepang sendiri telah menetapkan tujuan ambisius agar energi terbarukan menyumbang hingga 50 persen dari bauran listriknya pada tahun fiskal 2040, dengan tenaga nuklir memasok 20 persen lainnya.

Itu akan mewakili pergeseran tajam dari tingkat tahun fiskal 2023, ketika energi terbarukan menyumbang 22,9 persen dan nuklir hanya 8,5 persen dari pembangkitan.

Namun, kemajuan energi terbarukan ini melambat.

Pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai terhambat karena kenaikan biaya dan penundaan.

Lalu, proyek tenaga surya skala besar juga terhenti di beberapa bagian negara sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pengembang dan pembuat kebijakan.

Integrasi kebijakan iklim dan industri

Kerangka subsidi baru ini pun dirancang agar perusahaan merasa tertarik untuk berkomitmen pada konsumsi energi bersih.

Langkah tersebut juga merupakan bagian dari visi GX 2040 Jepang. Itu merupakan strategi nasional yang disetujui kabinet awal tahun ini untuk mengintegrasikan kebijakan iklim dengan pembangunan industri.

Baca juga: Energi Terbarukan Global Meningkat Tiga Kali Lipat, China Memimpin

Alih-alih memperlakukan dekarbonisasi sebagai kendala, strategi ini memposisikannya sebagai pendorong pertumbuhan dan revitalisasi regional.

Sebagai bagian dari kerangka kerja, pemerintah akan membentuk sistem "Wilayah Strategi GX" untuk mendorong klaster industri baru di daerah-daerah yang memiliki akses ke sumber energi yang telah didekarbonisasi.

“Pemerintah daerah dan perusahaan akan bersama-sama menyusun rencana dengan pemerintah pusat memilih wilayah dan mendukungnya melalui subsidi dan reformasi peraturan," kata Shimizu.

Pendaftaran dari pemerintah daerah diharapkan dibuka pada akhir tahun fiskal ini.

Bagi para pemimpin perusahaan, program ini menandai pergeseran menuju kebijakan energi berbasis permintaan, di mana akses ke subsidi tidak hanya bergantung pada penggunaan energi bersih tetapi juga pada kontribusi ekonomi lokal.

Bagi investor, khususnya di bidang infrastruktur, pusat data, dan manufaktur canggih, kerangka kerja ini menawarkan dukungan kebijakan yang lebih jelas untuk proyek-proyek yang selaras dengan tujuan dekarbonisasi jangka panjang Jepang.

Keberhasilan program subsidi ini kemudian akan diukur dari apakah program ini dapat menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi proyek-proyek yang layak secara finansial dan permintaan yang berkelanjutan untuk energi terbarukan di seluruh negeri.