Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Produktivitas Kelapa Sawit Indonesia Kalah dari Malaysia, Mengapa?

Kompas.com, 11 Februari 2026, 14:08 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Produktivitas perkebunan di Indonesia untuk menghasilkan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) disebut cenderung lebih rendah dibanding Malaysia.

"Nah, harapan kami produktivitas sawit kita ini akan semakin meningkat. Saat ini memang kita masih di bawah Malaysia ya dari sisi produktivitas, tapi dari sisi luas lahan, dari sisi jumlah hasil produksinya memang Indonesia adalah yang terbesar di dunia," ujar Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko BPDP, Zaid Burhan Ibrahim dalam media briefing Sawit Indonesia; Jalan di Tempat atau Terus Maju ke Depan di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Baca juga:

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD), produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2025 sebesar 3,61 metrik ton per hektar per tahun.

Sementara itu, produktivitas perkebunan kelapa sawit di Malaysia mencapai 4,02 metrik ton per hektar per tahun.

Tahun 2024, produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebesar 3,53 metrik ton per hektar per tahun. Namun, produktivitas perkebunan kelapa sawit di Malaysia mencapai 3,82 metrik ton per hektar per tahun.

Kemudian, produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2023 sebesar 3,63 metrik ton per hektar per tahun. Jumlahnya juga masih kalah dengan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Malaysia dengan 3,68 metrik ton per hektar per tahun.

Padahal, dari aspek produksi dan luas lahan dari tanaman telah menghasilkan, Indonesia disebut unggul jauh dari Malaysia.

Misalnya, produksi kelapa sawit di Indonesia tahun 2025 mencapai 46,55 juta metrik ton, dengan total luasan lahan 12,90 juta hektar. Di sisi lain, produksi kelapa sawit di Malaysia mencapai 20,28 juta metrik ton, dengan total luasan lahan 5,04 juta hektar.

Baca juga:

Produktivitas kelapa sawit Indonesia kalah dari Malaysia 

Tantangan perlu ditanggapi sebagai peluang dan refleksi

Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko BPDP, Zaid Burhan Ibrahim (tengah) dan Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung (kanan), dalam media briefing Sawit Indonesia; Jalan di Tempat atau Terus Maju ke Depan di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).KOMPAS.com/Manda Firmansyah Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko BPDP, Zaid Burhan Ibrahim (tengah) dan Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung (kanan), dalam media briefing Sawit Indonesia; Jalan di Tempat atau Terus Maju ke Depan di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Menurut Zaid, tantangan peningkatan produktivitas perlu ditanggapi sebagai peluang dan refleksi untuk penguatan tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, data periode tahun 1995-2024 menunjukkan, perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tidak sepenuhnya mendukung kenaikan produksi CPO.

Dengan luasan lahan yang lebih tinggi daripada Malaysia, Indonesia semestinya masih berpotensi meningkatkan produktivitasnya.

BPDP hanya berperan mendukung peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, dengan luas lahan 42 persen pada 2024. Sisanya, 54 persen perkebunan kelapa sawit swasta dan empat persen milik negara.

Namun, produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat tahun 2024 hanya 2,5 ton CPO per hektar.

Sementara itu, produktivitas perkebunan kelapa sawit swasta sebesar 3,3 ton CPO per hektar dan yang milik negara 4,0 ton CPO per hektar.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Penegasan Batas Desa, Jadi Fondasi Cegah Perambahan Hutan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Penegasan Batas Desa, Jadi Fondasi Cegah Perambahan Hutan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Pemerintah
PBB Peringatkan El Nino Sangat Kuat, Diprediksi Bertahan hingga Februari 2027
PBB Peringatkan El Nino Sangat Kuat, Diprediksi Bertahan hingga Februari 2027
Pemerintah
OJK Siapkan Aturan Wajibkan TKBI, Aspek HAM Masuk Penilaian Keuangan Berkelanjutan
OJK Siapkan Aturan Wajibkan TKBI, Aspek HAM Masuk Penilaian Keuangan Berkelanjutan
Pemerintah
Emisi Kebakaran Indonesia Tertinggi di Dunia, 19,7 Juta Ton Sepekan
Emisi Kebakaran Indonesia Tertinggi di Dunia, 19,7 Juta Ton Sepekan
Pemerintah
Saat Ketan Hitam Sigi Disulap Jadi Skincare Tradisional...
Saat Ketan Hitam Sigi Disulap Jadi Skincare Tradisional...
LSM/Figur
258 Juta Anak di 87 Negara Terdampak Krisis Pendidikan, 74 Juta Tak Sekolah
258 Juta Anak di 87 Negara Terdampak Krisis Pendidikan, 74 Juta Tak Sekolah
Pemerintah
Bappenas Finalisasi Rencana Aksi Food Loss and Waste, Berharap Sistem Pangan Berdampak ke Krisis Iklim
Bappenas Finalisasi Rencana Aksi Food Loss and Waste, Berharap Sistem Pangan Berdampak ke Krisis Iklim
Pemerintah
25 Juta Hektar Hutan Rumput Laut Global Terancam Lenyap akibat Krisis Iklim
25 Juta Hektar Hutan Rumput Laut Global Terancam Lenyap akibat Krisis Iklim
Pemerintah
RUU Pangan Belum Cukup Mengatur Persoalan Sisa Pangan
RUU Pangan Belum Cukup Mengatur Persoalan Sisa Pangan
LSM/Figur
Bagaimana Asia Memenuhi Kebutuhan Energi untuk Lonjakan Pusat Data?
Bagaimana Asia Memenuhi Kebutuhan Energi untuk Lonjakan Pusat Data?
Pemerintah
RUU Pangan Dinilai Belum Cukup Antisipasi Krisis Iklim
RUU Pangan Dinilai Belum Cukup Antisipasi Krisis Iklim
LSM/Figur
Kebakaran Hutan Kalimantan: 60 Persen Habitat Orang Utan Terdampak
Kebakaran Hutan Kalimantan: 60 Persen Habitat Orang Utan Terdampak
Pemerintah
Rasio SPKLU dan Kendaraan Listrik 1:47, Pemerintah Relaksasi Aturan Investasi Asing
Rasio SPKLU dan Kendaraan Listrik 1:47, Pemerintah Relaksasi Aturan Investasi Asing
Pemerintah
Dekarbonisasi Rantai Nilai, IBC Akan Pasang PLTS Mulai 2027 Saat Daur Ulang Baterai Masih Terkendala Regulasi
Dekarbonisasi Rantai Nilai, IBC Akan Pasang PLTS Mulai 2027 Saat Daur Ulang Baterai Masih Terkendala Regulasi
BUMN
Dekarbonisasi Rantai Nilai, IBC Akan Pasang PLTS Mulai 2027 Saat Daur Ulang Baterai Masih Terkendala Regulasi
Dekarbonisasi Rantai Nilai, IBC Akan Pasang PLTS Mulai 2027 Saat Daur Ulang Baterai Masih Terkendala Regulasi
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau