Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Produktivitas Kelapa Sawit Indonesia Kalah dari Malaysia, Mengapa?

Kompas.com, 11 Februari 2026, 14:08 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan produktivitas perkebunan rakyat agar mampu mencapai minimal tiga juta ton per hektar.

Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat dilakukan dalam beberapa cara. Pertama, peremajaan kelapa sawit dilaukan dengan mengganti tanaman yang sudah tidak produktif dan menanamkan bibit unggul.

"Saya pernah kalau sekarang kalau hasil dari TBS-nya kita kurang lebih di bawah 20 ton per hektar ya. Saya pernah ke Musi Banyuasin, itu yang kebetulan dapat peremajaan sawit rakyat dari BPDP itu panennya itu antara 30 sampai 33 ton per hektar per tahun, kan jauh. Kenapa? Karena dulu mungkin penanaman sawit dengan bibit yang kualitasnya terbatas," tutur Zaid.

Kedua, peningkatan produktivitas dengan memberikan bantuan pupuk, herbisida, bantuan alat, dan perbaikan kualitas jalan kepada perkebunan kelapa sawit rakyat.

Zaid menuturkan, BPDP memberikan pendanaan kurang lebih Rp 60 juta per hektar dalam dua tahap dan maksimal empat hektar per orang, agar petani dapat meremajakan tanaman kelapa sawit di kebunnya.

Ketiga, pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pemberian pelatihan dan beasiswa sawit bagi para keluarga petani rakyat.

Tahun lalu, menurut Zaid, BPBD memberikan pelatihan kepada lebih dari 11.000 peserta dari unsur petani sawit rakyat. Untuk program beasiswa program D1, D3, D4, dan S1, sudah disalurkan kepada lebih dari 4.000 orang tahun 2023.

Ia berharap anak dari keluarga petani sawit rakyat bisa semakin paham dalam meningkatkan produktivitas usai balik ke kampung halaman dan membantu orang tuannya menggarap kebun.

Selanjutnya, keempat, mendorong riset yang hasilnya diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui pengembangan inovasi yang berdampak nyata. BPDP bekerja sama dengan kampus dan para peneliti yang mengkaji kelapa sawit.

Baca juga:

Indonesia terlena booming minyak bumi

Produktivitas kelapa sawit Indonesia kalah dari Malaysia. Sebab, Malaysia unggul dari aspek varietas bibit kelapa sawit dan praktik terbaik pertanian.freepik.com Produktivitas kelapa sawit Indonesia kalah dari Malaysia. Sebab, Malaysia unggul dari aspek varietas bibit kelapa sawit dan praktik terbaik pertanian.

Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung mengatakan, produktivitas Indonesia kalah dari negara tertangga karena Malaysia unggul dari aspek varietas bibit kelapa sawit dan best practice pertanian.

Apalagi, Indonesia tergolong terlambat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, jika dibandingkan dengan Malaysia.

Bahkan, Malaysia sudah menjadi produsen CPO terbesar di dunia sejak 2004 dan berlanjut hingga tahun 2006.

Di sisi lain, Indonesia mulai berfokus untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit pada 2026.

Huluisasi atau strategi industrialisasi yang mengolah bahan mentah di Malaysia, dalam hal ini CPO, selangkah lebih dulu ketimbang Indonesia.

"Meskipun Indonesia yang pertama memperkenalkan sawit, Malaysia terlebih dahulu melakukan huluisasi ya. Kita dulu enak menikmati booming minyak bumi, sampai 2004 kita itu tak peduli sawit kita itu seperti apa. Malaysia tahun 2004 sudah juara dunia," ucap Tungkot.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Imbas Perubahan Iklim, Kerugian Gagal Panen Global Tembus Rp 361,6 Triliun per Tahun
Imbas Perubahan Iklim, Kerugian Gagal Panen Global Tembus Rp 361,6 Triliun per Tahun
Pemerintah
PAMA dan Bharinto Ekatama Salurkan Santunan kepada 55 Anak Yatim di Tana Tidung
PAMA dan Bharinto Ekatama Salurkan Santunan kepada 55 Anak Yatim di Tana Tidung
Pemerintah
BRIN: Limbah Industri Minyak Atsiri Berpotensi Diolah jadi Biobriket Energi Biomassa
BRIN: Limbah Industri Minyak Atsiri Berpotensi Diolah jadi Biobriket Energi Biomassa
LSM/Figur
Perkuat Nilai Tambah Ekonomi Mangrove, Perempuan Pesisir di Kaltara Dilatih Olah Hasil Tambak
Perkuat Nilai Tambah Ekonomi Mangrove, Perempuan Pesisir di Kaltara Dilatih Olah Hasil Tambak
LSM/Figur
AC Bukan Jawaban Hadapi Ancaman Suhu Bumi yang Kian Memanas
AC Bukan Jawaban Hadapi Ancaman Suhu Bumi yang Kian Memanas
Pemerintah
Perkuat Pengelolaan Hutan Desa, Belantara Foundation Salurkan Bantuan untuk KUPS
Perkuat Pengelolaan Hutan Desa, Belantara Foundation Salurkan Bantuan untuk KUPS
LSM/Figur
Dorong Inovasi Kota Berkelanjutan, 'FutureGen for Change' Ekspansi ke Tiga Kota Asia Tenggara
Dorong Inovasi Kota Berkelanjutan, "FutureGen for Change" Ekspansi ke Tiga Kota Asia Tenggara
LSM/Figur
Kasus Kanker Naik 66 Persen pada 2050, Perbesar Kesenjangan Kesehatan Dunia
Kasus Kanker Naik 66 Persen pada 2050, Perbesar Kesenjangan Kesehatan Dunia
Pemerintah
Kemandirian dan Ekosistem Jadi Daya Ungkit Ketangguhan UMKM
Kemandirian dan Ekosistem Jadi Daya Ungkit Ketangguhan UMKM
Pemerintah
OJK: Integrasi SRUK dan IDX Carbon Jadi Kunci Tingkatkan Kepercayaan Pasar Karbon Indonesia
OJK: Integrasi SRUK dan IDX Carbon Jadi Kunci Tingkatkan Kepercayaan Pasar Karbon Indonesia
Pemerintah
Peringatan WHO: 92 Persen Populasi Global Akan Terdampak Kanker
Peringatan WHO: 92 Persen Populasi Global Akan Terdampak Kanker
Pemerintah
Sangkulirang-Mangkalihat Simpan Cadangan Karbon 275 Gigaton, Selangkah Lagi Jadi Geopark Nasional
Sangkulirang-Mangkalihat Simpan Cadangan Karbon 275 Gigaton, Selangkah Lagi Jadi Geopark Nasional
LSM/Figur
Google, McKinsey, dan Tencent Investasi di Sektor Penyerapan Karbon Indonesia
Google, McKinsey, dan Tencent Investasi di Sektor Penyerapan Karbon Indonesia
Pemerintah
Simfoni Bunga dan Air, Napas Konservasi di Lereng Merapi
Simfoni Bunga dan Air, Napas Konservasi di Lereng Merapi
Swasta
RI Luncurkan Sistem Registri Unit Karbon Nasional, Empat Proyek Mulai Diperdagangkan
RI Luncurkan Sistem Registri Unit Karbon Nasional, Empat Proyek Mulai Diperdagangkan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau