Tarif Nol Persen AS Ubah Peta Perdagangan Sawit Indonesia

KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) menyepakati pemberian tarif bea masuk 0 persen untuk komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya melalui Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

Kebijakan ini membuka peluang ekspor langsung sawit Indonesia ke pasar AS dalam skala lebih besar.

Selama ini, Indonesia mengekspor sekitar 6 juta ton CPO ke AS setiap tahun. Namun, hanya sekitar 2–2,5 juta ton yang dikirim secara langsung, sementara sebagian besar lainnya masuk ke AS melalui negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda, dan Italia yang melakukan re-ekspor.

Baca juga: SAF Berbasis Limbah Sawit Diusulkan Masuk Kebijakan Mandatori

Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menilai kebijakan tarif nol persen AS berpotensi mengubah peta perdagangan global minyak sawit, sekaligus menekan posisi Eropa.

“Peta politik perdagangan berubah pasca Donald Trump. AS membuka pasarnya dengan tarif nol persen untuk sawit. Ini tentu mengancam posisi Eropa, karena volume perdagangan bisa langsung mengalir ke AS,” kata Tungkot di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan politisi Eropa untuk melunak terhadap produk sawit Indonesia. Selama ini, Eropa disebut tetap menerima sawit Indonesia karena sebagian di antaranya kembali diekspor ke AS dan negara lain.

“Ini soal dagang, bukan semata soal keberlanjutan. Eropa tidak konsisten dalam isu sustainability,” ujarnya.

Tungkot menilai industri sawit nasional dan pemerintah Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yakni regulasi Uni Eropa untuk mencegah masuknya produk yang terkait deforestasi. Ia menilai aturan tersebut tidak akan menghambat perkembangan industri sawit Indonesia.

Selain memiliki pasar domestik melalui kebijakan mandatori B40, industri sawit Indonesia juga telah mendiversifikasi tujuan ekspor ke berbagai negara, termasuk India, China, dan kawasan Afrika.

Baca juga: Mandatori Biodiesel Sawit Hemat Devisa Rp 720 Triliun dan Tekan Emisi 228 Juta Ton CO2

“Justru kita mendapat angin segar dari kebijakan AS ini. Jika produk kita masuk ke AS tanpa tarif, jalur perdagangan internasional akan terbuka lebih luas,” kata Tungkot.

Ia menambahkan, EUDR merupakan upaya Uni Eropa untuk mendikte tata kelola industri sawit Indonesia. Sejumlah negara pengekspor komoditas, kata dia, juga menyampaikan keberatan terhadap regulasi tersebut.

Salah satu isu yang paling sulit diterima adalah kewajiban ketertelusuran (traceability) lokasi perkebunan hingga data geospasial.

“Data geospasial seperti itu tidak akan diberikan oleh pemerintah mana pun. Padahal, tanpa traceability, EUDR tidak bisa berjalan. Untuk prinsip tanpa deforestasi, sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa kebun yang dibangun sebelum 2020 tidak dipersoalkan,” ujarnya.

IEU-CEPA dan Posisi Eropa

Indonesia dan Uni Eropa juga telah menyepakati Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), perjanjian dagang yang menghapus tarif sekitar 80 persen produk Indonesia, termasuk komoditas pertanian.

Melalui IEU-CEPA, Tungkot menilai Uni Eropa semakin membuka diri dan tidak lagi mempersoalkan produk sawit Indonesia.

“Kalaupun mereka masih mempermasalahkan sawit, itu hak mereka. Tapi Indonesia sudah menyiapkan strategi jauh-jauh hari dengan diversifikasi pasar. Prinsip keberlanjutan tetap kita jalankan,” kata Tungkot.

Baca juga: Amran Sebut Sawit Bisa Jadi Kekuatan Politik Luar Negeri Indonesia

Perjanjian IEU-CEPA sendiri tercapai setelah proses negosiasi yang berlangsung hampir 10 tahun. Menurut Tungkot, kesepakatan itu terwujud karena posisi tawar Eropa melemah.

“Pada akhirnya mereka menerima karena mulai terancam tidak mendapatkan pasokan CPO. Kalau tidak dari Indonesia, mereka harus membeli dari AS atau negara lain. Itu politik dagang,” ujarnya.