Saat Petani Nilam di Aceh mulai “Bankable”, Ini Peran Data dalam Inklusi Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com – Di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Faisal masih mengingat masa ketika usaha pertanian nilam dijalankan dengan cara paling sederhana, yakni tanam, panen, suling, lalu jual.

Kala itu, tidak ada pencatatan produksi yang rapi, perhitungan biaya detail, apalagi histori harga yang terdokumentasi.

“Kalau ditanya untungnya berapa, ya sulit jawabnya,” cerita Ketua Koperasi Nilam Lhoong Aceh Sejahtera (NILAS) itu saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/2/2026).

Kondisi tersebut bukan hanya menyulitkan petani menghitung laba, melainkan juga membuat usaha mereka kerap dinilai belum layak kredit atau istilahnya unbankable oleh lembaga keuangan.

Situasi tersebut terjadi bukan karena petani tidak ingin tertib, melainkan karena sistem pendukung belum tersedia.

Baca juga: Nilam Aceh Bangkit di Tengah Regulasi EUDR

Bagi lembaga keuangan, kondisi seperti ini berarti satu hal, yakni risiko. Pertanian, termasuk nilam, sering dinilai sebagai sektor fluktuatif. Tanpa data produksi, kepastian pembeli, dan laporan keuangan sederhana, bank kesulitan melakukan analisis kelayakan kredit.

Padahal, sebagai bahan baku industri parfum, kosmetik, dan produk perawatan kulit (skincare), permintaan minyak nilam Aceh terbilang stabil.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia menjadi salah satu produsen utama minyak asiri dunia. Adapun minyak nilam menyumbang 54 persen dari ekspor minyak asiri Indonesia dengan nilai Rp 2,32 triliun. Sektor ini juga menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja.

Ironisnya, kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemudahan akses pembiayaan bagi petani di tingkat hulu.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat, ekspor nilam menunjukkan tren positif sejak 2019 dan diperkirakan terus tumbuh hingga 2027 dengan rata-rata pertumbuhan 0,88 persen per tahun.

Tren pertumbuhan tersebut menandakan peluang pasar yang masih terbuka lebar. Namun, di saat yang sama, peningkatan permintaan global juga diikuti dengan tuntutan kualitas dan tata kelola produksi yang semakin ketat.

Baca juga: Minyak Nilam Aceh Tembus Pasar Eropa

Negara-negara tujuan ekspor tidak lagi hanya mempertimbangkan volume dan harga, tetapi juga aspek keberlanjutan dan kepatuhan terhadap standar budidaya.

Bahkan, pasar ekspor mensyaratkan standar lebih tinggi, seperti ketertelusuran (traceability) dan penerapan good agricultural practice (GAP).

Di titik inilah masalahnya menjadi jelas. Akses pembiayaan saja tidak cukup. Tanpa sistem, modal bisa berubah menjadi beban.

Persoalan yang dihadapi petani nilam mencerminkan tantangan lebih luas di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya di sektor informal berbasis pertanian.

Gap literasi dan inklusi keuangan

Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ludy Arlianto menegaskan bahwa kendala utama UMKM memang akses pendanaan. Namun, itu bukan satu-satunya hambatan.

“Kendala utama, betul, akses ke pendanaan. Itu clear. UMKM kita punya kendala di situ. Kendala yang kedua, sumber daya manusia itu sendiri,” jelas Ludy dalam diskusi media bertajuk “Inklusi Keuangan dan Keberlanjutan UMKM melalui Promise II Impact” di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan, tidak sedikit pelaku usaha yang sudah memperoleh pembiayaan, tetapi belum mampu mengelolanya secara optimal.

Pada praktiknya, lanjut Ludy, pelaku usaha belum bisa membuat laporan keuangan sederhana. Tak jarang, mereka juga mencampur arus kas pribadi dan bisnis.

Menurut Ludy, tanpa pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga serta pencatatan arus kas, pelaku usaha akan kesulitan mengetahui posisi bisnisnya sendiri. Bagi perbankan, ini meningkatkan risiko gagal bayar.

“Artinya, persoalan UMKM bukan sekadar soal keterbatasan modal, melainkan juga kapasitas pengelolaan dan tata kelola usaha,” tambah dia.

Baca juga: Minyak Nilam Indonesia yang Mengharumkan Dunia

Persoalan tersebut tecermin dalam temuan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 OJK.

Menurut survei itu, tingkat literasi keuangan nasional tercatat 66,46 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Dengan kata lain, terdapat gap 14,05 poin antara masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan dan mereka yang benar-benar memahami cara mengelolanya.

“Angka ini menunjukkan satu realitas penting, yakni akses tumbuh lebih cepat ketimbang pemahaman (terhadap pengelolaan keuangan),” tutur Ludy.

KOMPAS.com/ANINGTIAS JATMIKA Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Ludy Arlianto dalam diskusi media bertajuk ?Inklusi Keuangan dan Keberlanjutan UMKM melalui Promise II Impact? di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Kondisi itulah yang sebelumnya juga dialami sebagian petani nilam di Lhoong, ketika akses terhadap lembaga keuangan belum diimbangi kemampuan pencatatan dan pengelolaan usaha.

Adapun kelompok petani, peternak, pekebun, dan nelayan yang merupakan bagian dari sektor UMKM memperoleh nilai indeks literasi dan inklusi yang berada di bawah rata-rata nasional. Artinya, kelompok yang paling membutuhkan pembiayaan produktif justru memiliki tingkat pemahaman keuangan yang relatif lebih rendah.

Ludy menegaskan bahwa meski gap tersebut mengecil jika dibandingkan 2024, pekerjaan rumah belum selesai. OJK secara konsisten menggiatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya pada kelompok dengan indeks terendah.

Dia pun mengakui bahwa upaya tersebut tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk International Labour Organization (ILO), menjadi bagian penting dalam mempersempit kesenjangan tersebut.

Baca juga: Jokowi: Kopi, Kakao, Lada, dan Nilam Jangan Diekspor Mentah

Dalam konteks tersebut, sejumlah pendekatan berbasis ekosistem mulai diperkenalkan. Salah satunya melalui proyek Promoting Micro SMEs through Improved Governance Access to Financial Services tahap dua atau Promise II Impact yang didukung ILO.

Project Manager Promise II Impact Djauhari Sitorus menjelaskan bahwa proyek tersebut berangkat dari refleksi kritis atas pendekatan pembangunan sebelumnya.

“Pengalaman di banyak sektor menunjukkan, kredit tanpa ekosistem justru bisa menjadi beban. Tanpa kepastian pasar dan kapasitas usaha, tambahan modal tidak otomatis meningkatkan pendapatan,” jelas Djauhari.

Menurut Djauhari, selama ini, keberhasilan program sering kali diukur dari jumlah penerima manfaat atau nilai kredit tersalurkan. Padahal, indikator tersebut belum tentu mencerminkan keberlanjutan usaha.

“Kalau program selesai lalu petani kembali ke pola lama, berarti intervensinya belum menyentuh akar masalah. Ekosistem harus tetap berjalan meski proyek sudah selesai,” tambah dia.

KOMPAS.com/ANINGTIAS JATMIKA Project Manager Promise II Impact Djauhari Sitorus dalam diskusi media bertajuk ?Inklusi Keuangan dan Keberlanjutan UMKM melalui Promise II Impact? di Jakarta, Kamis (12/2/2026)

Sebagai informasi, Promise II Impact mengusung pendekatan ekosistem rantai nilai (value chain). Artinya, intervensi tidak hanya menyasar petani sebagai individu, tetapi seluruh mata rantai yang terhubung, mulai dari pemasok bibit dan sarana produksi, petani, pengolah, offtaker, koperasi, hingga lembaga keuangan.

Dengan pendekatan ini, risiko tidak ditanggung oleh satu pihak saja. Rantai nilai dibangun agar setiap aktor memiliki peran dan kepentingan yang saling menguatkan.

Tiga komoditas prioritas, satu pendekatan ekosistem

Promise II Impact tidak hanya berfokus pada nilam di Aceh. Proyek ini juga menyasar rumput laut di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, serta susu sapi di Pangalengan, Jawa Barat.

Ketiga komoditas tersebut dipilih karena memiliki pasar yang jelas, potensi ekspor atau substitusi impor, serta kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.

Pendekatannya sama, yakni membangun ekosistem dan bukan sekadar menyalurkan pembiayaan.

Baca juga: ILO Dorong Literasi Keuangan Untuk Perkuat UMKM dan Pekerja Informal Indonesia

Minyak nilam merupakan bahan baku penting dalam industri parfum, kosmetik, dan produk perawatan kulit, dengan potensi nilai tambah yang besar bagi petani lokal.

Di Jawa Barat sendiri, penguatan sektor susu sapi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas, tetapi juga menjawab tingginya kebutuhan domestik yang masih bergantung pada impor. Upaya ini sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi peternak agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar yang terus tumbuh.

Sementara itu, rumput laut di Sumba dikembangkan sebagai komoditas unggulan berorientasi ekspor yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku usaha di daerah pesisir.

Tanpa sistem yang kuat, seluruh potensi tersebut tidak sepenuhnya terkonversi menjadi kesejahteraan.

Djauhari memaparkan, salah satu pilar utama Promise II Impact adalah digitalisasi proses bisnis.

Di sektor nilam, ILO mendukung pengembangan MyNilam, yakni sistem enterprise resource planning (ERP) berbasis web yang mencatat seluruh aktivitas petani, mulai dari profil, luas lahan, jadwal tanam dan panen, hasil penyulingan, hingga harga jual.

HOTLI MyNilam, sistem ERP (ERP) berbasis web yang mencatat seluruh aktivitas petani nilam di Aceh, mulai dari profil, luas lahan, jadwal tanam dan panen, hasil penyulingan, hingga harga jual.

Data tersebut menjadi fondasi penting bagi lembaga keuangan. Selama ini, bank kerap menghadapi kendala dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian karena minimnya data valid dan kepastian pembeli.

“Dengan digitalisasi, transaksi dari petani hingga offtaker dapat dilacak. Data ini memudahkan analisis risiko pembiayaan dan mempercepat proses kredit. Hingga kini, lebih dari 30 petani dinyatakan bankable sehingga mendapat akses kredit dari perbankan,” kata Djauhari.

Bagi pembeli, traceability dan penerapan GAP bukan sekadar formalitas. Mereka mensyaratkan transparansi asal-usul bahan baku, praktik budidaya yang baik, serta konsistensi kualitas.

Akses ke pasar Eropa, misalnya, kerap menerapkan standar European Union Deforestation Regulation (EUDR) ketat guna memastikan ketertelusuran untuk mencegah masuknya produk dari lahan deforestasi.

Tanpa sistem pencatatan digital, klaim tersebut sulit diverifikasi.

Baca juga: Indonesia dan ILO Sepakat Ciptakan Dunia Kerja Inklusif hingga Berkelanjutan

Dengan MyNilam, setiap tahap produksi dapat dilacak. Data menjadi bukti objektif yang membangun kepercayaan, baik bagi pembeli maupun perbankan.

Digitalisasi tentu bukan tanpa tantangan. Sebab, tidak semua petani memiliki gawai atau akses internet memadai. Literasi digital juga belum merata.

Sebagian petani, menurut Faisal, awalnya ragu menggunakan sistem digital karena terbiasa dengan pencatatan manual. Proses adaptasi membutuhkan pendampingan intensif.

Oleh karena itu, pendamping lapangan dari ILO berperan penting dalam proses onboarding. Mereka membantu petani memahami cara menggunakan platform serta manfaat nyata yang diperoleh.

“Kami disediakan workshop. ILO juga mengirimkan tim khusus ke petani setempat (untuk pendampingan dan pelatihan) tentang financial education, entrepreneurship, juga cara penggunaan MyNilam. Ada juga (pelatihan berbasis) training of trainers (ToT) sehingga nanti peserta bisa kembali meneruskan ilmu kepada rekan-rekan petani lain,” papar Faisal.

Ekosistem dan peluang kerja yang lebih layak

Lebih jauh, pendekatan ekosistem tidak hanya bertujuan meningkatkan akses pembiayaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif dan layak.

Dengan pencatatan yang tertib dan kepastian pembeli, pendapatan petani menjadi lebih terukur. Stabilitas ini dinilai membuka ruang bagi peningkatan kesejahteraan, termasuk peluang akses terhadap perlindungan sosial dan kontrak pembelian yang lebih jelas. Dengan begini, skala usaha dapat meningkat. Peningkatan ini membuka peluang kerja baru di tingkat lokal, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga distribusi.

Dengan demikian, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga komunitas sekitarnya.

Lewat proyek Promise II Impact, saat ini, Faisal bersama anggota koperasi NILAS terus mengembangkan usahanya. Pengembangan ini pun turut mendapat dukungan dari Atsiri Research Center (ARC) dan Universitas Syiah Kuala.

Baca juga: Konferensi ILO, Menaker Janji Pemerintah Akan Buka Lapangan Kerja yang Merata

Kini, Faisal mengelola tiga hektare lahan nilam secara pribadi di kawasan Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Koperasi yang dipimpinnya juga menaungi sekitar 150 petani aktif dengan total lahan mencapai 200 hektare.

Dia berharap, digitalisasi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif dan layak. Digitalisasi juga dapat mendorong nilai tambah nilam di dalam negeri.

Untuk diketahui, saat ini, hampir seluruh minyak nilam Aceh diekspor sebagai bahan mentah. Ke depan, Faisal dan kelompok petani yang tergabung dalam NILAS menargetkan setidaknya 20 persen produksi dapat diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, seperti parfum, kosmetik, dan farmasi, sebelum secara bertahap meningkat hingga 50–60 persen.

“Kalau kita bisa menahan sebagian nilai tambah di dalam negeri, dampaknya akan besar bagi petani dan ekonomi daerah,” ujar Faisal.