Singapura Latih 100.000 Pekerja agar Mahir AI, Bagaimana Indonesia?

KOMPAS.com - Singapura mengupayakan akuntan, resepsionis, perawat, pengacara, dan pekerja profesional lainnya mahir mengoperasikan AI (Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan) untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Sekitar 100.000 pekerja akan dilatih pada 2029.

"Tidak semua dari kita bisa menjadi insinyur kecerdasan buatan (AI). Namun, kita bisa menjadi ‘bilingual’ dalam AI dan bidang keahlian kita sendiri, untuk memecahkan masalah di bidang kita masing-masing," kata Menteri Pengembangan Digital dan Informasi Singapura, Josephine Teo, dilansir dari Straits Times, Jumat (6/3/2026).

Berkaca dari keputusan Singapura, apakah Indonesia patut meniru langkah negara tetangga?

Baca juga:

• Bukan PHK, Survei Sebut AI Bakal Perbanyak Lowongan Kerja
• Pemprov Jabar Buka Kemungkinan Kerja Sama Pemilahan Sampah pakai AI

Singapura latih pekerja agar mahir AI, Indonesia bagaimana?

Pergeseran struktur tenaga kerja bisa terjadi

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, perkembangan adopsi teknologi AI yang cepat memang tidak dapat dihindari.

Ke depannya, adopsi AI di Indonesia akan semakin meluas ke berbagai sektor, khususnya terkait peningkatan produktivitas.

Di sisi lain, perkembangan adopsi AI di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk dari aspek ketenagakerjaan.

"Akan ada pergeseran struktur tenaga kerja, seperti yang disampaikan, ada jenis-jenis pekerjaan yang bisa digantikan (AI). Misalnya, yang bersifat administratif, (ada pula) yang lebih cepat dikerjakan dengan adopsi AI," ujar Eisha kepada Kompas.com, Kamis (5/3/2026).

Pekerja Indonesia tetap butuh pelatihan AI

Dok. Unsplash/solenfeyissa Singapura targetkan 100.000 pekerja mahir AI pada 2029. Simak analisis pengamat soal tantangan reskilling dan nasib tenaga kerja di Indonesia.

Menurut Eisha, nantinya pekerja di Indonesia tetap membutuhkan keterampilan dalam mengoperasikan teknologi dan mengadopsi AI.

Negara juga perlu mengadakan pelatihan AI bagi pekerjanya untuk penambahan keterampilan baru dalam peran berbeda (reskilling) dan peningkatan keahlian agar lebih mahir (upskilling). 

"Indonesia perlu melihat kebutuhan tenaga kerja industri ke depan serta memfasilitasi training peningkatan kapasitas agar dapat memenuhi kebutuhan industri ke depan yang akan lebih luas mengadopsi AI," tutur Eisha.

Perkembangan teknologi dan adopsi AI akan memicu "gelombang" pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada berbagai sektor yang bisa digantikan.

Sebaliknya, AI juga membuka lapangan pekerjaan di Indonesia untuk berbagai sektor ekonomi yang bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini.

"Akan ada pergeseran sektor ekonomi, dari yang tidak produktif ke sektor yang produktif. Di sektor yang tidak produktif, akan banyak PHK. Di sektor produktif, yang mengadopsi AI, akan tersedia lebih banyak pekerjaan karena sektornya sedang booming," ucapnya.

Pergeseran tersebut akan menjadi lancar ketika tenaga kerja di Indonesia mampu menyesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan pada sektor-sektor ekonomi baru.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu membantu proses pergeseran ini dengan memfasilitasi pelatihan untuk peningkatan keterampilan yang dibutuhkan di ekonomi sektor-sektor baru.

Baca juga:

• Skill Apa yang Wajib Dikuasai Pekerja pada Era AI?
• AI Jadi Pisau Bermata Dua dalam Krisis Perusahaan, Bisa Bantu atau Hancurkan Reputasi

Teknologi mestinya melengkapi pekerjaan manusia

AI bisa berdampak positif jika regulasi pemerintah memadai

freepik Singapura targetkan 100.000 pekerja mahir AI pada 2029. Simak analisis pengamat soal tantangan reskilling dan nasib tenaga kerja di Indonesia.

Sebelumnya, Eisha mengatakan, Indonesia perlu mendorong integrasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan ekonomi digital untuk mengakses pasar dan mendapatkan pembiayaan.

Negara juga perlu mengintegrasikan sektor industri dengan investasi teknologi tinggi (high-tech) dan teknologi menengah (medium-tech). 

Hal itu mengingat investasi information and communication technology (ICT) pada sektor industri di negara-negara maju sudah melibatkan robotisasi dan internet of things (IoT).

Namun, pemanfaatan teknologi berpotensi menggantikan penggunaan tenaga kerja.

"Masalah yang kita hadapi tadi, kerentanan atau struktur tenaga kerja masih banyak lulusan-lulusan sekolah, SMK, kemudian S1 atau fresh graduate yang belum dapat pekerjaan atau banyak juga yang kemudian akan tergeserkan dengan adanya penggunaan robotisasi dan teknologi yang tinggi," ujar Eisha dalam webinar, Senin (29/12/2025).

Kemajuan teknologi semestinya diarahkan bukan untuk menggantikan, melainkan sebagai komplementer atau sesuatu yang saling melengkapi, dengan dioperasikan oleh manusia.

Baca juga:

• Gen Z Paling Khawatir Dampak AI, Baby Boomer Justru Percaya Diri
• Celah Tata Kelola AI Timbulkan Risiko terhadap Implementasi ESG

Maka dari itu, tenaga kerja di Indonesia harus dibekali keterampilan dalam mengoperasikan teknologi tinggi agar dapat berkontribusi meningkatkan produktivitas.

Investasi ICT diprediksi akan terus meningkat di tingkat global. Bahkan, selama periode tahun 2020-2024, investasi ICT naik dua kali lipat dari 64 dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 1,08 juta), menjadi 124 dollar AS (sekitar Rp 2,09 juta). 

AI bisa berdampak positif jika pemerintah memiliki regulasi yang memadai, serta memfasilitasi program pasar tenaga kerja untuk peningkatan keterampilan dan reskilling.

Di sisi lain, AI dapat menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi jika Indonesia tidak mampu memanfaatkannya.

"Perkembangan digital AI ini ada dampak positifnya di satu sisi. Ini meningkatkan produktivitas dan ini menjadi kunci untuk pertumbuhan di 2026 ke depan," tutur Eisha.