Celah Tata Kelola AI Timbulkan Risiko terhadap Implementasi ESG

KOMPAS.com - Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) mengungkap adanya celah tata kelola AI yang kian lebar antara kebijakan perusahaan dengan praktik di lapangan. Hal ini menciptakan risiko implementasi ESG yang signifikan, baik bagi perusahaan maupun para investor.

Sebagai informasi, risiko ESG merupakan risiko atau potensi kerugian yang dihadapi perusahaan akibat kegagalan dalam mengelola dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Misalnya saja, jika AI sebuah perusahaan ternyata boros energi, investor bisa menarik modal mereka karena skor ESG jatuh dan perusahaan pun bisa terkena denda yang besar.

Melansir Know ESG, Selasa (24/2/2026) kesimpulan tersebut merupakan hasil analisis baru oleh Thomson Reuters Foundation melalui AI Corporate Data Initiative (AICDI) terhadap 1.000 perusahaan di 13 sektor.

Analisis menunjukkan bahwa meskipun adopsi AI semakin cepat, kerangka tata kelola masih tertatih-tatih untuk mengimbanginya.

Baca juga: AI Bikin Jaringan 5G Lebih Hemat Energi, Bantu Capai Target ESG

Hampir 48 persen perusahaan yang disurvei menyatakan bahwa mereka telah memiliki strategi atau panduan AI. Namun, celah transparansi yang besar terkait ESG dari sistem AI tersebut masih terjadi.

AI Etis Hanya di Atas Kertas

Laporan mengungkapkan pula 71 persen perusahaan yang memiliki strategi AI sudah mencantumkan prinsip-prinsip seperti AI yang etis, aman, atau tepercaya.

Sayangnya, data menunjukkan bahwa komitmen-komitmen ini sering kali kurang bermakna.

Salah satu titik buta terbesar adalah dampak lingkungan. Fakta yang mengejutkan menunjukkan bahwa 97 persen perusahaan gagal mempertimbangkan konsumsi energi atau jejak karbon dari sistem AI mereka saat mengambil keputusan penerapan.

Seiring dengan model AI yang semakin kompleks, permintaan energinya diperkirakan akan terus meningkat, sehingga praktik AI Hijau menjadi sangat kritis bagi keberlanjutan jangka panjang.

Dimensi sosial juga menunjukkan kekhawatiran yang serupa. Lebih dari dua pertiga (68 persen) perusahaan yang memiliki strategi AI tidak sepenuhnya mengkaji dampak sosial yang lebih luas dari teknologi mereka.

Tanpa evaluasi yang tepat terhadap dampaknya bagi masyarakat, kelompok rentan, atau sistem demokrasi, perusahaan berisiko menghadapi kerusakan reputasi dan tuntutan hukum.

Struktur tata kelola juga tampak lemah. Meskipun 76 persen perusahaan melaporkan adanya pengawasan AI di tingkat manajemen, hanya 41 persen yang membuat kebijakan AI mereka dapat diakses oleh karyawan atau mewajibkan pernyataan pemahaman.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa banyak kerangka tata kelola AI masih bersifat teoritis ketimbang operasional.

Perbedaan Pengawasan AI

Laporan ini menyoroti perbedaan yang signifikan dalam transparansi dan pengawasan AI.